Dengan jumlah influencer dan kreator konten yang semakin meningkat, pendapatan dari ranah digital telah menjadi hal yang biasa. Namun, banyak dari mereka belum menyadari bahwa penghasilan ini juga harus dilaporkan dan dikenakan pajak.
Di Indonesia, influencer dan kreator konten dianggap sebagai wajib pajak karena mereka memperoleh penghasilan dari berbagai sumber yang dikenai pajak. Dalam konteks perpajakan, pendapatan dari platform digital seperti YouTube, Instagram, atau kerja sama dengan brand wajib dilaporkan sebagai penghasilan.
Mengapa Mematuhi Pajak itu Penting?
Mematuhi aturan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial. Dengan membayar pajak, influencer dan kreator konten turut berkontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk berbagai kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, dengan mematuhi kewajiban perpajakan, mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.
Dasar Hukum Pajak bagi Influencer dan Kreator Konten
Salah satu aturan yang mengatur pengawasan terhadap pajak dari platform digital di Indonesia adalah Paragraf 2 Pasal 34F ayat (2) huruf g dalam RUU tentang perpajakan. Meskipun tidak secara langsung merujuk pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) seperti kreator konten atau influencer, undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari industri digital.
Profesi seperti Youtuber dan kreator konten lainnya termasuk pekerjaan bebas yang tercatat dalam Kelompok Lapangan Usaha (KLU). Berdasarkan hal ini, pajak untuk penghasilan mereka dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh yang progresif.
Baca juga: Pajak Digital: Strategi Pemerintah Mengincar Pajak Dari Konten Kreator
Jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak
Penghasilan yang diterima oleh influencer dan kreator konten dapat berasal dari berbagai sumber. Ini mencakup pendapatan dari iklan, sponsorship, endorsement, penjualan produk, donasi penggemar, dan pendapatan afiliasi. Semua jenis penghasilan ini harus dicatat dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah-Langkah Praktis dalam Mematuhi Pajak Bagi Content Creator
- Pendaftaran NPWP: Kreator konten wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang saat ini adalah Rp54 juta per tahun. Dengan NPWP, mereka dapat melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mencatat Pendapatan: Semua bentuk pendapatan, baik dalam bentuk uang maupun barang, harus dicatat dengan rapi. Ini termasuk penghasilan dari endorsement, sponsorship, penjualan produk, hingga hadiah. Pencatatan yang akurat memudahkan perhitungan pajak yang harus dibayarkan.
- Pelaporan Pajak: Pelaporan pajak dilakukan secara tahunan dan harus diajukan paling lambat pada akhir Maret setiap tahun. Penting bagi kreator konten untuk memastikan pelaporan tepat waktu guna menghindari sanksi atau denda. Saat ini pemerintah telah menyediakan layanan e-Filing melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang memudahkan proses pelaporan pajak secara online. Kreator konten dapat mengisi dan mengirimkan SPT mereka dengan lebih praktis tanpa harus mendatangi kantor pajak.
- Konsultasi dengan Profesional Pajak: Mengingat aturan pajak bisa cukup kompleks, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional pajak. Ini dapat membantu menghindari kesalahan dalam pelaporan dan memastikan kewajiban pajak terpenuhi dengan benar.
Baca juga: Pajak Digital, Strategi Pemerintah Mengincar Pajak Dari Konten Kreator
Sanksi Atas Ketidakpatuhan
Jika influencer dan kreator konten tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan maka, akan dikenakan denda atau bahkan diselidiki oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi setiap kreator konten untuk memahami dan menjalankan kewajiban pajaknya secara disiplin.
Dengan mengikuti aturan yang berlaku, influencer dan kreator konten dapat menjalankan aktivitasnya secara legal dan menghindari masalah pajak di masa depan.
Dampak Positif Kepatuhan terhadap kewajiban pajak
Kepatuhan terhadap kewajiban pajak memberikan sejumlah dampak positif bagi influencer dan kreator konten. Pertama, mematuhi kewajiban pajak dapat meningkatkan reputasi mereka di mata publik. Brand dan pengiklan lebih cenderung bekerja sama dengan individu yang menunjukkan integritas dan mematuhi hukum, sehingga membuka peluang lebih besar untuk kolaborasi. Selain itu, kepatuhan pajak juga menjadi syarat dalam banyak kesempatan bisnis, karena banyak kerjasama dengan brand yang memerlukan bukti kepatuhan pajak.
Dengan memiliki NPWP dan membayar pajak secara teratur, kreator konten dapat lebih mudah memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis. Terakhir, dengan mengikuti aturan pajak, mereka melindungi diri dari risiko hukum dan sanksi, terhindar dari masalah yang mungkin muncul akibat penghindaran pajak, dan dapat berfokus pada pengembangan karier mereka dengan tenang.
Tips untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak di Kalangan Kreator Konten
- Edukasi Diri dan Audiens: Kreator konten dapat menggunakan platform mereka untuk memberikan informasi tentang kewajiban pajak kepada pengikut mereka. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak.
- Berkolaborasi dengan Profesional Pajak: Mengundang profesional pajak untuk berbicara tentang pajak dalam konten mereka dapat memberikan wawasan yang berharga bagi audiens dan membantu mengurangi kesalahpahaman tentang pajak.
- Partisipasi dalam Seminar dan Workshop: Mengikuti seminar atau workshop tentang perpajakan dapat memperluas pengetahuan mereka tentang peraturan yang berlaku dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi kewajiban pajak.
