OECD Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 4,7% Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Organisation for Economic Coperation and Development (OECD) memperkirakan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai sebesra 4,7% dimana persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan asumsi makro anggran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tahun 2023. 

Didasarkan pada laporan yang berjudul OECD Economic Outlook – Interim Report March 2023, instansi yang berlokasi di paris ini melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara yang lainnya. 

Dikutip dari tulisan OECD pada minggu (19/03/2023) bahwa negara yang berkembang di Asia tidak terlalu terpengaruh atas perlambatan ekonomi global berkat pemulihan ekonomi negara China dan tekanan inflasi yang sifatnya lebih moderat.

Baca juga Perekonomian Meroket, Arab Saudi Susul Ekonomi China

Diperkirakan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ketimbang dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota G-20 yang memiliki persentase 2,6%. Saat ini, diproyeksikan terdapat 2 negara yang perekonomiannya lebih baik yakni China yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 serta India sebesar 5%.

Di sisi lain OECD memperkirakan pada tahun 2023 laju inflasi Indonesia sebesar 4,1%. Hal di atas merupakan target merupakan target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 3% atau -1%. Terlepas dari perkiraan-perkiraan tersebut, OECD mengingatkan bahwa masih ada berbagai jenis ketidakpastian yang nantinya berpotensi dapat menekan perekonomian global. 

Ketidakpastian tersebut berupa dampak lanjutan dari adanya perang di Ukraina, dampak pengetatan moneter yang dilakukan oleh beberapa bank sertral terhadsp bidnsg keuangan serta perbankan, dan kelangkaan komoditas energi. Kelangkaan yang dimaksud adalah komoditas energi yang memiliki dampak terhadap inflasi. 

Baca juga SPT Tahunan OP 2023 Ditutup, Ditjen Berhasil Raih 11,68 Juta Pelaporan

Mengacu dengan aturan OECD, pemerintah dalam setiap yurisdiksi perlu menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat prudent serta berfokus dalam menangani kenaikan terhadap harga pangan serta komoditas energi. Stimulus (rangsangan) wajib diberikan secara tepat terhadap sasaran untuk dapat menjaga keberlangsungan anggaran. 

Sekjen OECD, Mathias Cormnann menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang terarah dan reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas merupakan kunci utama dilakukan  untuk pemulihan ekonomi dalam jangka panjang.  Selanjutnya, moneter yang telah diterapkan oleh pihak bank sentral tetap harus dipertahankan sampai dengan ada beberapa tanda-tanda turunannya.