Pemerintah berencana menjadikan tax clearance sebagai syarat perpanjangan maupun penerbitan baru Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor mineral dan batubara mulai 2026. Kebijakan ini tengah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dengan kebijakan tersebut, perusahaan pertambangan perlu memastikan seluruh kewajiban perpajakannya telah dipenuhi sebelum mengajukan RKAB. Tax clearance akan menjadi bagian dari proses perizinan, bukan lagi sekadar imbauan.
Tax Clearance Akan Diterapkan dalam Proses RKAB
Selama ini, DJP masih bersifat persuasif dengan mengimbau perusahaan pertambangan untuk melunasi tunggakan pajak sebelum mengajukan RKAB. Namun ke depan, pendekatan tersebut akan diperkuat.
Melalui mekanisme tax clearance:
- Kepatuhan pajak akan diverifikasi sebelum RKAB diterbitkan
- Perusahaan dengan tunggakan pajak berpotensi terhambat proses perizinannya
- Kepatuhan perpajakan menjadi faktor penting dalam kelangsungan usaha sektor minerba
Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam turut memberikan kontribusi pajak secara optimal.
Apa yang Dimaksud dengan Tax Clearance?
Tax clearance adalah status yang menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Status tersebut dibuktikan melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas pajak.
Di Indonesia, tax clearance dikenal sebagai Surat Keterangan Fiskal (SKF). Secara umum, Surat Keterangan Fiskal:
- Menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan
- Diterbitkan untuk periode tertentu
- Digunakan sebagai syarat administratif berbagai layanan dan fasilitas
Baca Juga: Ketahui Tax Clearance Certificate dalam Menunjang Kepatuhan Pajak
Kegunaan Surat Keterangan Fiskal
Surat Keterangan Fiskal diperlukan untuk beragam keperluan, antara lain:
- Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
- Pengajuan fasilitas pajak, seperti:
- tax holiday
- tax allowance
- Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka:
- penggabungan usaha
- peleburan
- pemekaran
- pengambilalihan usaha
- Permohonan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan
- Pengajuan insentif industri padat karya
- Transaksi valuta asing di luar sektor perbankan
- Pencairan PPN atau PPN dan PPnBM pada sektor tertentu
Selain itu, SKF juga digunakan sebagai:
- Bukti tidak memiliki tunggakan pajak
- Persyaratan administratif bakal calon kepala daerah
- Syarat perizinan dan layanan tertentu di tingkat pusat dan daerah
Cara Mengajukan Tax Clearance melalui Coretax
Pengajuan Surat Keterangan Fiskal dapat dilakukan secara elektronik melalui Coretax dengan langkah-langkah berikut:
- Login akun Coretax
- Masuk ke menu Layanan Wajib Pajak
- Pilih Layanan Administrasi
- Klik Buat Permohonan Layanan Administrasi
- Pilih jenis layanan AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Pilih sub-layanan AS.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF)
- Lengkapi data sesuai alur kasus hingga selesai
- Unduh dokumen SKF melalui menu Dokumen setelah permohonan disetujui
Agar permohonan berjalan lancar, Wajib Pajak perlu memastikan tidak terdapat tunggakan pajak atau kewajiban administrasi yang belum diselesaikan.
Mengapa Tax Clearance Relevan bagi Pelaku Usaha Minerba?
Rencana penerapan tax clearance sebagai syarat RKAB minerba menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kepatuhan pajak sektor sumber daya alam.
Ke depan:
- Kepatuhan perpajakan menjadi prasyarat perizinan usaha
- Proses RKAB tidak hanya menilai aspek teknis dan operasional
- Kontribusi pajak menjadi bagian penting dari keberlanjutan usaha minerba
Baca Juga: Ketentuan Terbaru Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF)
FAQ Seputar Tax Clearance
1. Apa itu tax clearance dalam konteks perpajakan?
Tax clearance adalah status kepatuhan Wajib Pajak yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Fiskal (SKF). Dokumen ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam periode tertentu.
2. Mengapa tax clearance menjadi syarat RKAB minerba mulai 2026?
Tax clearance digunakan untuk memastikan perusahaan pertambangan yang mengajukan RKAB telah melunasi kewajiban pajaknya. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor mineral dan batubara.
3. Apa dampaknya jika perusahaan minerba belum memiliki tax clearance?
Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan berpotensi mengalami hambatan dalam proses perpanjangan atau penerbitan RKAB hingga kewajiban pajaknya diselesaikan.
4. Bagaimana cara mengajukan Surat Keterangan Fiskal (SKF)?
SKF dapat diajukan secara online melalui Coretax pada menu Layanan Wajib Pajak dengan memilih layanan AS.01-01 Surat Keterangan Fiskal dan melengkapi data sesuai alur permohonan.
5. Selain RKAB, untuk apa lagi Surat Keterangan Fiskal digunakan?
SKF digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengajuan fasilitas pajak (tax holiday dan tax allowance), penggunaan nilai buku atas pengalihan harta, serta syarat administrasi perizinan tertentu.
