Dalam langkah strategis yang dinilai mampu menghemat anggaran negara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan wacana penetapan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas resmi untuk para menteri dan pejabat eselon I. Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengutamakan produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan impor. Langkah ini diperkirakan dapat menghemat anggaran negara, sekaligus memberikan dukungan pada industri otomotif nasional.
Awal Penggunaan Maung sebagai Mobil Kenegaraan
Usai pelantikannya, Prabowo Subianto menjadi sosok pertama yang menggunakan Maung Pindad MV3 Garuda Limousine sebagai mobil dinas kepresidenan. Kendaraan yang dikembangkan oleh PT Pindad ini disebut Prabowo sebagai simbol penghormatan terhadap karya anak bangsa dan diharapkan menjadi contoh bagi pejabat lainnya. Sejalan dengan arahan Prabowo, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan bahwa mulai pekan depan, tidak akan ada lagi kendaraan dinas impor bagi menteri dan eselon I di kabinet.
Spesifikasi dan Keunggulan Maung Garuda Limousine
Jika menelisik spesifikasi, mobil Maung MV3 Garuda Limousine yang digunakan Presiden Prabowo memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari daya mesin sebesar 199 tenaga kuda hingga transmisi otomatis delapan percepatan. Meski kecepatannya dibatasi hingga 100 km/jam, kendaraan ini tetap mampu menawarkan keamanan tinggi dengan perlindungan armor antipeluru, kaca level B5/B6, dan ban Run Flat Tyre (RFT) yang memungkinkan tetap bergerak meskipun mengalami kebocoran. Abraham Mose, Direktur Utama PT Pindad, menjelaskan bahwa varian ini dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan kenyamanan yang diharapkan oleh Presiden.
Baca juga: Prabowo Targetkan Penerimaan Pajak Konsumsi Rp 945,1 Triliun pada 2025
Penjualan Maung Pindad ke Publik
Kabar baiknya, mobil Maung Pindad versi sipil juga akan dijual ke publik melalui Prestige Image Motorcars di Jakarta Utara. Menurut Rudy Salim, Presiden Direktur Prestige, meski produksi mobil ini belum rampung, permintaan dari masyarakat sudah mulai terlihat. Kepada Detik, Rudy menyebutkan adanya rencana penjualan mobil tersebut, tetapi pihaknya harus menunggu proses produksi hingga selesai.
Mobil Dinas dan Potensi Hemat Anggaran Negara
Dari segi biaya, penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas menteri dan pejabat eselon I berpotensi memberikan penghematan besar bagi negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp878,91 juta untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I dan II, sementara Maung versi sipil yang akan digunakan diperkirakan seharga Rp400 juta hingga Rp600 juta per unit.
Jika dibandingkan dengan kendaraan dinas berbasis listrik yang memiliki alokasi anggaran hingga Rp966,80 juta per unit, maka penghematan dapat mencapai lebih dari Rp350 juta per kendaraan, bahkan mencapai Rp500 juta apabila kendaraan tersebut dilengkapi fitur militer terbatas. Berdasarkan estimasi ini, penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas di berbagai kementerian bisa menghemat miliaran rupiah setiap tahunnya.
Dampak Pajak dan Penggunaan Anggaran Mobil Dinas Maung Pindad dalam Pemerintahan Prabowo
Keputusan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung Pindad sebagai kendaraan dinas resmi menteri dan pejabat eselon I diyakini memberikan dampak positif bagi efisiensi anggaran negara. Jika menilik kebijakan dalam PMK Nomor 32 Tahun 2018 pada pemerintahan sebelumnya dibandingkan dengan PMK Nomor 39 Tahun 2024 yang baru diterbitkan, tampak fokus berbeda terkait pengelolaan anggaran, terutama pada standar biaya kendaraan dinas dan pemeliharaannya. Perubahan ini, selain berdampak pada penghematan anggaran, juga membawa pengaruh terhadap pengelolaan pajak kendaraan dinas.
Dampak Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Fiskal
Dengan PMK 2024, pemerintah tidak hanya mengalokasikan anggaran yang lebih efisien untuk kendaraan lokal, tetapi juga mendorong efisiensi dalam pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas. Ketentuan baru ini mengurangi kebutuhan impor kendaraan dan beban pajak impor. Di aturan anggaran pemerintahan lalu, hanya tercantum biaya pemeliharaan umum dengan kisaran alokasi Rp42 juta hingga Rp45 juta per tahun untuk kendaraan dinas pejabat.
PMK terbaru juga memberikan fleksibilitas kepada kementerian untuk memanfaatkan mekanisme sewa kendaraan sebagai alternatif dari pembelian. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran, terutama bagi satuan kerja baru yang memerlukan kendaraan tanpa harus mengadakan unit baru. Selain itu, dengan penyediaan kendaraan melalui mekanisme sewa, beban pemeliharaan akan dialihkan kepada pihak penyedia, memungkinkan kontrol lebih ketat terhadap pengeluaran pemeliharaan.
Baca juga: Wacana Prabowo Hapus Pajak Rumah 16 Persen untuk Ringankan Beban Masyarakat
Dampak Pajak pada Kendaraan Dinas Lokal
Dari sisi perpajakan, kebijakan baru yang mengutamakan kendaraan lokal diperkirakan memberikan penurunan signifikan pada pajak impor yang sebelumnya dibayarkan ketika menggunakan kendaraan impor. Penerapan Maung sebagai kendaraan dinas mengurangi ketergantungan pada kendaraan mewah impor yang memiliki pajak lebih tinggi dibandingkan kendaraan lokal. Pajak kendaraan lokal umumnya lebih rendah karena basis produksinya dalam negeri, dan ini juga mencakup pemeliharaan serta penggantian suku cadang yang lebih murah dan mudah diakses.
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintahan Prabowo untuk mengadopsi Maung sebagai kendaraan dinas menciptakan efisiensi tinggi dalam alokasi anggaran, mengurangi ketergantungan pada barang impor, serta memanfaatkan produk dalam negeri secara optimal. Kebijakan ini tidak hanya menghemat anggaran secara langsung tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan merangsang industri otomotif lokal. Dengan fokus pada efisiensi fiskal, penggunaan Maung merupakan langkah nyata dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan produk nasional dan mengoptimalkan anggaran negara.
