Kini, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development serta organisasi BRICS memiliki keuntungan yang strategis dalam sektor ekonomi baik secara regional dan juga global hal ini disampaikan oleh Center of Reform on Economics (Core) Indonesia. Namun, sebelum mengetahui mana di antara dua pilihan tersebut yang menguntungkan, maka dalam artikel ini akan membahas secara lebih lengkap mengenai OECD dan BRICS.
Definisi OECD
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi merupakan suatu organisasi intergovernmental atau antar pemerintah dari negara-negara di dunia dengan misi yaitu mewujudkan suatu perekonomian global yang kuat, bersih serta berkeadilan.
OECD dalam hal ini memiliki peran dalam membantu mengatasi berbagai isu serta terkait dengan permasalahan global dalam mencari solusi kebijakan. OECD menjadi badan internasional yang memiliki peran penting dalam mendorong serta mengarahkan terkait dengan kerja sama ekonomi dengan para negara anggotanya.
OECD dibentuk oleh 18 negara Eropa termasuk juga Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki tujuan dalam mempererat untuk kerja sama di bidang ekonomi pembangunan. OECD telah melaksanakan perannya dalam hal ekonomi, sosial dan isu lingkungan dengan cara mempererat kerjasama antar anggotanya dalam dunia usaha, trade union serta berbagai perwakilan masyarakat.
Baca juga: Indonesia Gabung OECD, Akankah Menjadi Negara Maju?
Tujuan OECD
OECD menjadi sebuah organisasi internasional dalam bidang ekonomi dengan mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara anggota dari OECD, khususnya negara berkembang. OECD sendiri memiliki tujuan dalam membentuk kebijakan dalam mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang serta kesejahteraan Bersama.
Beberapa tujuan yang dimaksud serta perannya dalam melakukan kerja sama yaitu:
- Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan
OECD memiliki fokus dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengembangkan terkait dengan kebijakan dalam mendukung pembangunan sosial, lingkungan yang berkelanjutan serta adanya inovasi.
- Penyusunan Kebijakan dan Rekomendasi
OECD menghasilkan berupa laporan penelitian, analisis serta rekomendasi atas kebijakan dalam mengambil keputusan di tingkat nasional hingga internasional.
- Kerja Sama Internasional
OECD dapat memberikan fasilitas dalam hal kerja sama ekonomi bagi negara-negara anggota dan mitra. Dengan tujuan untuk melibatkan negara dalam rangka pertukaran pengalaman, pengetahuan dan sumber daya.
- Pemberdayaan Wanita
OECD menjadi peran yang aktif dalam mempromosikan dalam hal kesetaraan gender dan juga pemberdayaan wanita dalam dunia kerja, dengan memberikan panduan dalam mencapai tujuan ini.
- Perlindungan Lingkungan
OECD memberikan dukungan atas kebijakan yang berkelanjutan serta tanggung jawab terhadap lingkungan. OECD dengan melakukan pengembangan panduan dalam rangka mengurangi adanya dampak lingkungan.
- Mengurangi Ketidaksetaraan
OECD melakukan upaya dalam mengurangi adanya ketidaksetaraan dalam sosial dan ekonomi pada suatu negara anggotanya dengan melakukan advokasi reformasi terkait dengan kebijakan yang inklusif.
Definisi BRICS
BRICS merupakan suatu kelompok negara berkembang yang memiliki anggota terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan yang awalnya hanya slogan yang diimpikan oleh sebuah bank investasi, namun telah bertransformasi menjadi sebuah kelompok nyata yang ikut serta dalam mengendalikan bank pembangunan raksasa. Kini, terdapat beberapa negara yang dengan latar belakang politik berbeda-beda, termasuk Iran dan Arab Saudi yang kini mulai mengajukan diri untuk dapat bergabung dalam kelompok BRICS.
Baca juga: GloBE Berlaku, OECD Imbau Penguatan Aturan Antipenghindaran Pajak
Fungsi dan Tujuan BRICS
Peran nyata dari BRICS yaitu dalam bidang keuangan. Negara-negara anggota dari BRICS telah melakukan kesepakatan yaitu untuk mengumpulkan sebesar $100 miliar, yang nantinya dapat dipinjamkan kepada satu sama lainnya ketika dalam masa keadaan yang darurat.
BRICS pun mendirikan Bank Pembangunan Baru sebagai Lembaga yang telah terinspirasi oleh Bank Dunia dengan menyetujui lebih dari US$30 miliar pinjaman yang digunakan dalam berbagai proyek misalnya infrastruktur air dan transportasi sejak mulai beroperasi yaitu pada tahun 2015.
BRICS memiliki rencana dalam melakukan diskusi kelayakan mata uang bersama. India dan China yang memiliki hubungan perdagangan yang lemah satu sama lain, hal ini sebagian disebabkan adanya persaingan politik dan perselisihan wilayah yang sengit.
Pada tanggal 22 – 24 Agustus 2023, BRICS telah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau yang lebih popular yaitu dengan sebutan BRICS Summit yang telah dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pelaksanaan KTT ini terdapat isu mengenai perluasan menjangkau terkait dengan lebih banyak negara sebagai negara anggota.
BRICS yang telah melakukan penyusunan atas pedoman, prinsip serta proses yang digunakan untuk acuan dalam menimbang keanggotaan pada suatu negara. Dalam daftar potensial untuk calon anggota BRICS adalah Indonesia. Selain itu, juga terdapat Aljazair, Arab Saudi, Argentina, Bolivia, Honduras, Iran, Kuba serta Venezuela.
Namun, selain delapan negara yang memiliki potensial tersebut, terdapat puluhan negara yang telah resmi mengajukan permohonan untuk dapat bergabung dengan BRICS. Hal ini menandakan bahwa BRICS sebagai organisasi atraktif dalam menyedot perhatian untuk banyak negara di dunia.
Ekspansi keanggotaan bukan satu-satunya yang menjadi isu dalam KTT BRICS 2023. Ketika melakukan orasi, pimpinan yaitu Xi Jinping melakukan penegasan dengan menyatakan bahwa dunia tak hanya dapat diatur oleh negara kuat.
Meski belum secara resmi menjadi anggota dari BRICS, Presiden Joko Widodo turut hadir dalam KTT BRICS. Sebagai lawatan yang kali pertama ke Afrika, Presiden Joko Widodo yaitu menyampaikan spirit non-blok sesuai dengan KTT Asia-Afrika di Bandung di tengah situasi global yang terpolarisasi.
Kehadiran dari Jokowi menjadi sebuah sinyal bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota dari BRICS. Selain terdapat manfaat ekonomi, dalam keanggotaan BRICS juga memiliki nilai politis yaitu balancing akan sikap Indonesia ketika secara bersamaan untuk dapat bergabung ke dalam Organisasi Kerja Sama serta Pembangunan Ekonomi atau yang lebih dikenal dengan istilah OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
OECD menjadi organisasi dengan anggota 38 negara. Jika dilihat dari komposisi anggotanya, tidak ada satu pun dari negara BRICS yang juga menjadi anggota dari OECD. Lalu, bagaimana untungnya jika Indonesia bergabung menjadi anggota dari OECD?
Hingga kini status Indonesia hanya menjadi partner dari berbagai aksi yang diinisiasi oleh OECD. Sedangkan, jika sudah menjadi status keanggotaan dari OECD, maka akan memperoleh lebih banyak keuntungan karena OECD sebagai sebuah institusi yang bereputasi global yang melakukan implementasi terkait dengan sejumlah agenda G20 di mana Indonesia juga turut masuk di dalamnya.
Indonesia memiliki peran strategis dalam G20. Sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia memberikan opsi terkait dengan solusi terbaik dalam tantangan pascapandemi. Dalam presidensi G20 tersebut telah menghasilkan adanya kesepakatan yang telah dituangkan dalam Deklarasi G20 Bali.
Dengan menjadi anggota OECD, maka pemerintah memiliki keyakinan bahwa dapat memainkan peran yang aktif untuk melakukan implementasi atas Deklarasi G20 Bali. Selain itu, harapan pemerintah terhadap OECD adalah peningkatan untuk kualitas kebijakan serta pembangunan di Indonesia.
Berbagai kebijakan yang telah dikembangkan oleh pemerintah sebagai suatu asistensi OECD dalam perbaikan ekonomi. Kebijakan tersebut dalam rangka pembenahan badan usaha milik negara (BUMN), survey ekonomi, perpajakan, anti-rasuah, lingkungan serta public procurement yang digunakan untuk modal yang handal dalam memenuhi syarat dari keanggotaan. Menjadi anggota BRICS maupun OECD bukan merupakan hal yang menjadi pilihan yang sulit karena dua hal tersebut memiliki keuntungan bagi Indonesia.
