Kode Negara, Kode Objek Pajak dan Kode KPP

No

Nama Negara

Kode Negara

1

 Afganistan

93

2

 Afrika Selatan

27

3

Afrika Tengah

236

4

Albania

355

5

Algeria

213

6

Amerika Serikat

1

7

 Andorra

376

8

Angola

244

9

 Antigua & Barbuda

1-268

10

Arab Saudi

966

11

Argentina

54

12

Armenia

374

13

Australia

61

14

Austria

43

15

 Azerbaijan

994

16

Bahama

1-242

17

Bahrain

973

18

Bangladesh

880

19

 Barbados

1-246

20

Belanda

31

21

Belarus

375

22

Belgia

32

23

Belize

501

24

Benin

229

25

Bhutan

975

26

 Bolivia

591

27

Bosnia & Herzegovina

387

28

 Botswana

267

29

Brasil

55

30

Britania Raya (Inggris)

44

31

 Brunei Darussalam

673

32

Bulgaria

359

33

Burkina Faso

226

34

Burundi

257

35

Ceko

420

36

Chad

235

37

Chili

56

38

China

86

39

Denmark

45

40

Djibouti

253

41

Domikia

1-767

42

Ekuador

593

43

El Salvador

503

44

Eritrea

291

45

Estonia

372

46

Ethiopia

251

47

Fiji

679

48

Filipina

63

49

 Finlandia

358

50

Gabon

241

51

Gambia

220

52

 Georgia

995

53

Ghana

233

54

Grenada

1-473

55

Guatemala

502

56

Guinea

224

57

Guinea Bissau

245

58

Guinea Khatulistiwa

240

59

Guyana

592

60

Haiti

509

61

Honduras

504

62

Hongaria

36

63

Hongkong

852

64

 India

91

65

Indonesia

62

66

 Irak

964

67

 Iran

98

68

 Irlandia

353

69

Islandia

354

70

Israel

972

71

 Italia

39

72

 Jamaika

1-876

73

Jepang

81

74

Jerman

49

75

 Jordan

962

76

Kamboja

855

77

Kamerun

237

78

Kanada

1

79

Kazakhstan

7

80

Kenya

254

81

Kirgizstan

996

82

Kiribati

686

83

Kolombia

57

84

Komoro

269

85

Republik Kongo

243

86

Korea Selatan

82

87

Korea Utara

850

88

Kosta Rika

506

89

Kroasia

385

90

Kuba

53

91

Kuwait

965

92

Laos

856

93

 Latvia

371

94

Lebanon

961

95

Lesotho

266

96

 Liberia

231

97

Libya

218

98

Liechtenstein

423

99

Lituania

370

100

Luksemburg

352

101

Madagaskar

261

102

Makao

853

103

Makedonia

389

104

Maladewa

960

105

 Malawi

265

106

Malaysia

60

107

Mali

223

108

Malta

356

109

Maroko

212

110

Marshall (Kep.)

692

111

Mauritania

222

112

Mauritius

230

113

 Meksiko

52

114

Mesir

20

115

Mikronesia (Kep.)

691

116

Moldova

373

117

Monako

377

118

 Mongolia

976

119

Montenegro

382

120

Mozambik

258

121

 Myanmar

95

122

Namibia

264

123

Nauru

674

124

Nepal

977

125

Niger

227

126

Nigeria

234

127

 Nikaragua

505

128

 Norwegia

47

129

Oman

968

130

 Pakistan

92

131

 Palau

680

132

 Panama

507

133

Pantai Gading

225

134

Papua Nugini

675

135

Paraguay

595

136

Prancis

33

137

Peru

51

138

Polandia

48

139

Portugal

351

140

Qatar

974

141

Kongo

242

142

 Republik Dominika

1-809; 1-829

143

Rumania

40

144

Rusia

7

145

Rwanda

250

146

Saint Kitts and Nevis

1-869

147

 Saint Lucia

1-758

148

Saint Vincent & the Grenadines

1-784

149

Samoa

685

150

San Marino

378

151

 Sao Tome & Principe

239

152

 Selandia Baru

64

153

Senegal

221

154

Serbia

381

155

Seychelles

248

156

Sierra Leone

232

157

Singapura

65

158

Siprus

357

159

Slovenia

386

160

Slowakia

421

161

Solomon (Kep.)

677

162

 Somalia

252

163

Spanyol

34

164

Sri Lanka

94

165

 Sudan

249

166

 Sudan Selatan

211

167

 Suriah

963

168

Suriname

597

169

Swaziland

268

170

Swedia

46

171

 Swiss

41

172

Tajikistan

992

173

Tanjung Verde

238

174

Tanzania

255

175

Taiwan

886

176

Thailand

66

177

Timor Leste

670

178

Togo

228

179

Tonga

676

180

Trinidad & Tobago

1-868

181

Tunisia

216

182

Turki

90

183

Turkmenistan

993

184

Tuvalu

688

185

Uganda

256

186

Ukraina

380

187

Uni Emirat Arab

971

188

Uruguay

598

189

Uzbekistan

998

190

Vanuatu

678

191

Venezuela

58

192

Vietnam

84

193

Yaman

967

194

Yunani

30

195

Zambia

260

196

Zimbabwe

263

Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 21

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 21

200

Tahunan PPh Pasal 21

300

STP PPh Pasal 21

310

SKPKB PPh Pasal 21

311

SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

320

SKPKBT PPh Pasal 21

321

SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

401

PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

402

PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya

500

PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Kode Jenis Setoran 

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 22

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22

300

STP PPh Pasal 22

310

SKPKB PPh Pasal 22

311

SKPKB PPh Final Pasal 22

320

SKPKBT PPh Pasal 22

321

SKPKBT PPh Final Pasal 22

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali

401

PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas

403

PPh Final Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

500

PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

900

Pemungut PPh Pasal 22

Kode Jenis Setoran 

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 22 Impor

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22 Impor

300

STP PPh Pasal 22 Impor

310

SKPKB PPh Pasal 22 Impor

320

SKPKBT PPh Pasal 22 Impor

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran 

100

Masa PPh Pasal 23

101

PPh Pasal 23 atas Dividen

102

PPh Pasal 23 atas Bunga

103

PPh Pasal 23 atas Royalti

104

PPh Pasal 23 atas Jasa

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 23

300

STP PPh Pasal 23

301

STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa

310

SKPKB PPh Pasal 23

311

SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa

312

SKPKB PPh Final Pasal 23

320

SKPKBT PPh Pasal 23

321

SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa

322

SKPKBT PPh Final Pasal 23

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

401

PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi

500

PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran 

100

Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi

101

Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Orang Pribadi

200

Tahunan PPh Orang Pribadi

300

STP PPh Orang Pribadi

310

SKPKB PPh Orang Pribadi

320

SKPKBT PPh Orang Pribadi

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

100

Masa PPh Pasal 25 Badan

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Badan

200

Tahunan PPh Badan

300

STP PPh Badan

310

SKPKB PPh Badan

320

SKPKBT PPh Badan

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran 

100

Masa PPh Pasal 26

101

PPh Pasal 26 atas Dividen

102

PPh Pasal 26 atas Bunga

103

PPh Pasal 26 atas Royalti

104

PPh Pasal 26 atas Jasa

105

PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 26

300

STP PPh Pasal 26

301

STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT

310

SKPKB PPh Pasal 26

311

SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT

320

SKPKBT PPh Pasal 26

321

SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Kode Jenis Setoran 

Jenis Setoran

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Final

300

STP PPh Final

310

SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)

311

SKPKB PPh Final Pasal 15

312

SKPKB PPh Final Pasal 19

320

SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)

321

SKPKBT PPh Final Pasal 15

322

SKPKBT PPh Final Pasal 19

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

401

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara

402

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

403

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

404

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI

405

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian

406

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.

407

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri

408

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura

409

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

410

PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

411

PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

413

PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri

414

PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil

415

PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT

416

PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap

417

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi

418

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa

419

PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen

499

PPh Final Lainnya

500

PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran

100

PPh Non Migas Lainnya

300

STP PPh Non Migas Lainnya

310

SKPKB PPh Non Migas Lainnya

320

SKPKBT PPh Non Migas Lainnya

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

100

Fiskal Luar Negeri

300

STP Fiskal Luar Negeri

100

PPh Minyak Bumi

300

STP PPh Minyak Bumi

310

SKPKB PPh Minyak Bumi

320

SKPKBT PPh Minyak Bumi

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

100

PPh Gas Alam

300

STP PPh Gas Alam

310

SKPKB PPh Gas Alam

320

SKPKBT PPh Gas Alam

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

100

PPh Migas Lainnya

300

STP PPh Migas Lainnya

310

SKPKB PPh Migas Lainnya

320

SKPKBT PPh Migas Lainnya

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

100

Setoran Masa PPN Dalam Negeri

101

Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

102

Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean

103

Setoran Kegiatan Mem-bangun Sendiri

104

Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Dalam Negeri

300

STP PPN Dalam Negeri

310

SKPKB PPN Dalam Negeri

311

SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

312

SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

313

SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri

314

SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri

320

SKPKBT PPN Dalam Negeri

321

SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

322

SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

323

SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

324

SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

900

Pemungut PPN Dalam Negeri

100

Setoran Masa PPN Impor

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Impor

300

STP PPN Impor

310

SKPKB PPN Impor

320

SKPKBT PPN Impor

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPN Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

900

Pemungut PPN Impor

100

Setoran Masa PPN Lainnya

300

STP PPN Lainnya

310

SKPKB PPN Lainnya

320

SKPKBT PPN Lainnya

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPN Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPN Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

100

Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPNBM Dalam Negeri

300

STP PPnBM Dalam Negeri

310

SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri

311

SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri

320

SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri

321

SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPnBM Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPnBM Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

900

Pemungut PPnBM Dalam Negeri

100

Setoran Masa PPnBM Impor

199

Pembayaran Pendahuluan SKP PPNBM Impor

300

STP PPnBM Impor

310

SKPKB PPnBM Impor

320

SKPKBT PPnBM Impor

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPnBM Impor atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPnBM Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

900

Pemungut PPnBM Impor

100

Setoran Masa PPnBM Lainnya

300

STP PPnBM Lainnya

310

SKPKB PPnBM Lainnya

320

SKPKBT PPnBM Lainnya

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

PPnBM Lainya atas pengungkapan ketidakbenaran

501

PPnBM Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

100

Bea Meterai

199

Pembayaran Pendahuluan SKP Bea Meterai

300

STP Bea Meterai

310

SKPKB Bea Meterai

320

SKPKBT Bea Meterai

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran

501

Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai

100

Penjualan Benda Meterai

199

Pembayaran Pendahuluan SKP Benda Meterai

300

STP Benda Meterai

310

SKPKB Benda Meterai

320

SKPKBT Benda Meterai

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

500

Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran

501

Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana

100

Pajak Penjualan Batubara

300

STP Pajak Penjualan Batubara

310

SKPKB Pajak Penjualan Batubara

320

SKPKBT Pajak Penjualan Batubara

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

100

Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya

300

STP Pajak Tidak Langsung Lainnya

310

SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya

320

SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

900

Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya

300

STP atas Bunga Penagihan

301

STP atas Denda Penagihan

300

STP atas Bunga Penagihan PPN

301

STP atas Denda Penagihan

300

STP atas Bunga Penagihan PPnBM

301

STP atas Denda Penagihan

300

STP atas Bunga Penagihan PTLL

301

STP atas Denda Penagihan

No

Nama

Kode

Kanwil I DJP Medan

10

1

KPP Banda Aceh

101

2

KPP Lhoksemauwe

102

3

KPP Meulaboh

103

4

KPP Binjai

119

5

KPP Medan Barat

111

6

KPP Medan Polonia

121

7

KPP Medan Belawan

112

8

KPP Medan Timur

113

9

KPP Medan Kota

122

10

KPP Tebing Tinggi

114

11

KPP Kisaran

115

12

KPP Rantau Prapat

116

13

KPP Pematang Siantar

117

14

KPP Padang Sidempuan

118

Kanwil II DJP Pekanbaru

20

15

KPP Bukittinggi

202

16

KPP Padang

201

17

KPP Pekanbaru Senapelan

211

18

KPP Pekanbaru Tampan

216

19

KPP Dumai

212

20

KPP Rengat

213

21

KPP Tanjung Pinang

214

22

KPP Batam

215

Kanwil III DJP Palembang

30

23

KPP Jambi

331

24

KPP Muara Bungo

332

25

KPP Palembang Ilir Timur

301

26

KPP Palembang Ilir Barat

307

27

KPP Palembang Seberang Ulu

306

28

KPP Lubuk Linggau

303

29

KPP Baturaja

302

30

KPP Pangkal Pinang

304

31

KPP Tanjung Pandan

305

32

KPP Bengkulu

311

33

KPP Metro

321

34

KPP Bandar Lampung

322

Kanwil IV Jaya I DJP Jakarta

40

35

KPP Jakarta Matraman

1

36

KPP Jakarta Jatinegara

2

37

KPP Jakarta Pulogadung

3

38

KPP Jakarta Cakung Satu

4

39

KPP Jakarta Cakung Dua

6

40

KPP Jakarta Kramat Jati

5

41

KPP Jakarta Setiabudi Satu

11

42

KPP Jakarta Setiabudi Dua

18

43

KPP Jakarta Tebet

15

44

KPP Jakarta Kebayoran Baru I

12

45

KPP Jakarta Kebayoran Baru II

19

46

KPP Jakarta Kebayoran Lama

13

47

KPP Jakarta Mampang Prapatan

14

48

KPP Jakarta Pancoran

61

49

KPP Jakarta Cilandak

16

50

KPP Jakarta Pasar Minggu

17

Kanwil V Jaya II DJP Jakarta

50

51

KPP Jakarta Penjaringan

41

52

KPP Jakarta Pademangan

44

53

KPP Jakarta Tanjung Priok

42

54

KPP Jakarta Koja

45

55

KPP Jakarta Kelapa Gading

43

56

KPP Jakarta Palmerah

31

57

KPP Jakarta Grogol Petamburan

36

58

KPP Jakarta Tamansari Satu

32

59

KPP Jakarta Tamansari Dua

37

60

KPP Jakarta Tambora

33

61

KPP Jakarta Tanah Abang Satu

22

62

KPP Jakarta Tanah Abang Dua

72

63

KPP Jakarta Cengkareng

34

64

KPP Jakarta Kebon Jeruk

35

Kanwil VI Jaya III DJP Jakarta

60

65

KPP Jakarta Gambir Satu

25

66

KPP Jakarta Gambir Dua

28

67

KPP Jakarta Gambir Tiga

29

68

KPP Jakarta Sawah Besar

26

69

KPP Jakarta Kemayoran

27

70

KPP Jakarta Cempaka Putih

24

71

KPP Jakarta Menteng Satu

21

72

KPP Jakarta Menteng Dua

71

73

KPP Jakarta Senen

23

Kanwil VII Jaya Khusus DJP Jakarta

70

74

KPP Perusahaan Negara dan Daerah

51

75

KPP Penanaman Modal Asing Satu

52

76

KPP Penanaman Modal Asing Dua

55

77

KPP Penanaman Modal Asing Tiga

56

78

KPP Penanaman Modal Asing Empat

57

79

KPP Penanaman Modal Asing Lima

58

80

KPP Badan dan Orang Asing

53

81

KPP Perusahaan Masuk Bursa

54

Kanwil VIII DJP Serang

80

82

KPP Serang

401

83

KPP Tangerang

402

84

KPP Serpong

411

85

KPP Cibinong

403

86

KPP Depok

412

87

KPP Bogor

404

88

KPP Sukabumi

405

89

KPP Bekasi

407

90

KPP Cikarang

413

91

KPP Karawang

408

Kanwil IX DJP Bandung

90

92

KPP Cimahi

421

93

KPP Bandung Bojonagara

428

94

KPP Bandung Cibeunying

423

95

KPP Bandung Cicadas

429

96

KPP Bandung Karees

424

97

KPP Bandung Tegallega

422

98

KPP Cianjur

406

99

KPP Purwakarta

409

100

KPP Tasikmalaya

425

101

KPP Cirebon

426

Kanwil X DJP Semarang

100

102

KPP Tegal

501

103

KPP Pekalongan

502

104

KPP Semarang Barat

503

105

KPP Semarang Selatan

508

106

KPP Semarang Timur

504

107

KPP Semarang Tengah

509

108

KPP Salatiga

505

109

KPP Kudus

506

110

KPP Pati

507

111

KPP Purwokerto

521

112

KPP Cilacap

522

113

KPP Kebumen

523

114

KPP Magelang

524

115

KPP Yogyakarta Satu

541

116

KPP Yogyakarta Dua

542

117

KPP Klaten

525

118

KPP Surakarta

526

Kanwil XI DJP Surabaya

110

119

KPP Surabaya Sukomanunggal

604

120

KPP Surabaya Krembangan

605

121

KPP Surabaya Pabean Cantikan

613

122

KPP Surabaya Gubeng

606

123

KPP Surabaya Tegalsari

607

124

KPP Surabaya Sawahan

614

125

KPP Surabaya Wonocolo

609

126

KPP Surabaya Rungkut

615

127

KPP Surabaya Genteng

611

128

KPP Surabaya Simokerto

616

129

KPP Gresik

612

130

KPP Madiun

621

131

KPP Bojonegoro

601

132

KPP Pamekasan

608

Kanwil XII DJP Malang

120

133

KPP Mojokerto

602

134

KPP Sidoarjo Barat

603

135

KPP Sidoarjo Timur

617

136

KPP Kediri

622

137

KPP Tulungagung

629

138

KPP Malang

623

139

KPP Batu

628

140

KPP Pasuruan

624

141

KPP Probolinggo

625

142

KPP Jember

626

143

KPP Banyuwangi

627

Kanwil XIII DJP Pontianak

130

144

KPP Pontianak

701

145

KPP Singkawang

702

146

KPP Palangkaraya

711

147

KPP Sampit

712

Kanwil XIV DJP Balikpapan

140

148

KPP Balikpapan

721

149

KPP Samarinda

722

150

KPP Bontang

724

151

KPP Tarakan

723

152

KPP Banjarmasin

731

153

KPP Banjarbaru

732

Kanwil XV DJP Makassar

150

154

KPP Makassar Utara

801

155

KPP Makassar Selatan

805

156

KPP Pare-pare

802

157

KPP Palopo

803

158

KPP Kendari

811

Kanwil XVI DJP Manado

160

159

KPP Manado

821

160

KPP Gorontalo

822

161

KPP Palu

831

162

KPP Luwuk

832

Kanwil XVII DJP Denpasar

170

163

KPP Denpasar Barat

901

164

KPP Denpasar Timur

903

165

KPP Singaraja

902

166

KPP Mataram

911

167

KPP Raba Bima

912

168

KPP Maumere

921

169

KPP Kupang

922

Kanwil XVIII DJP Jayapura

180

170

KPP Ambon

941

171

KPP Ternate

942

172

KPP Sorong

951

173

KPP Jayapura

952