Ketentuan Pengenaan Bea Masuk BMTP Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya Menurut PMK 49/2024

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2024, pemerintah Indonesia melanjutkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Ketentuan ini melanjutkan aturan BMTP produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang sebelumnya diatur dalam PMK 10/PMK.010/2021 yang telah diubah terakhir dengan PMK 74/2023. 

Dasar Pengenaan BMTP pada Barang Impor

Berdasarkan Pasal 70 PP 34/2011, barang impor dikenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard impor apabila terjadi kenaikan jumlah impor pada barang tersebut yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam industri dalam negeri. Tujuan pengenaan BMTP ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius di industri dalam negeri.

Tujuan Perpanjangan BMTP 

Penetapan perpanjangan pengenaan BMTP atas impor karpet dan tekstil penutup lainnya didasarkan pada hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang mengungkapkan masih adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri.

Tujuan perpanjangan BMTP atas impor karpet dan tekstil penutup lainnya adalah untuk memberikan tambahan waktu bagi industri dalam negeri dalam menyelesaikan penyesuaian struktural yang diperlukan. Penyesuaian struktural yang dimaksud adalah perbaikan kinerja industri terkait, meliputi perolehan bahan baku, proses prdouksi, distribusi, manajemen, hingga pemasaran. 

Dengan adanya proteksi atau safeguard impor ini, diharapkan industri karpet dan tekstil penutup lantai di Indonesia dapat lebih kompetitif dan mampu menghadapi persaingan dari produk impor yang lebih murah.

Baca Juga: Apakah Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan BMTPS? Cari Tau Disini!

Tarif Bea Masuk BMTP Impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

BMTP dikenakan terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 pada PMK 26/PMK.010/2022 dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Menurut Pasal 2 PMK 49/2024, tarif bea masuk BMTP karpet dan tekstil penutup lantai lainnya ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut:

• Tahun Pertama: Rp74.461 per meter persegi
• Tahun Kedua: Rp71.058 per meter persegi
• Tahun Ketiga: Rp67.811 per meter persegi

Selain tambahan BMTP, importir juga tetap dikenakan bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan sebelumnya. Kebijakan ini berlaku untuk importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai dari semua negara, dengan pengecualian untuk negara-negara tertentu.

Pengecualian dan Persyaratan Dokumen BMTP

Dalam Lampiran PMK 49/2024, diatur juga tentang pengecualian BMTP untuk impor produk karpet dan tekstil penutup lantai dari 121 negara. Untuk memanfaatkan pengecualian ini, importir wajib memberikan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin/COO) yang menunjukkan bahwa produk tersebut berasal dari negara yang dikecualikan pengenaan BMTP. Jika menggunakan surat keterangan asal preferensi atau COO preferensi, barang impor harus memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku.

Adapun daftar 121 negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya adalah sebagai berikut:

Implementasi dan Tanggal Berlaku PMK 49/2024

PMK 49/2024 ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan pada 6 Agustus 2024 atau efektif mulai tanggal 20 Agustus 2024.

Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lalinnya di Google News