Pemerintah Kenya secara resmi membatalkan rencana kenaikan pajak setelah sedikitnya 19 orang tewas dalam demonstrasi yang berujung kekerasan. Warga Kenya melakukan aksi protes menentang rancangan undang-undang kenaikan pajak yang telah disetujui oleh parlemen pada Selasa (25/6) sore.
Selama beberapa tahun terakhir, Kenya memang tengah menghadapi tantangan ekonomi yang cukup pelik, termasuk inflasi yang tinggi, peningkatan biaya hidup, dan tingkat pengangguran yang meningkat. Efek dari pandemi Covid-19 juga memperparah kondisi ekonomi dengan banyaknya bisnis yang tutup dan pendapatan masyarakat yang menurun drastis. Mayoritas masyarakat Kenya menganggap kebijakan kenaikan pajak sebagai langkah yang akan semakin memperburuk beban ekonomi.
Aksi Protes dan Tanggapan Polisi
Aksi protes berubah menjadi bentrokan berdarah ketika polisi menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan di luar gedung parlemen. Berdasarkan data lembaga pengawas hak asasi manusia, 19 orang tewas di Nairobi. Insiden ini memicu kemarahan publik dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah.
Respon Pemerintah
Tak lama setelah kejadian tersebut, Presiden Kenya William Rutto menyatakan bahwa kebijakan kenaikan pajak akan ditarik atau dibatalkan. Dalam konferensi pers pada Rabu (26/6), Rutto menyatakan bahwa ia tidak akan menandatangani RUU (Rancangan Undang-Undang) Keuangan 2024 dan selanjutnya akan menariknya. Rutto menyatakan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.
Kritik Terhadap Presiden
Pernyataan Rutto bertolak belakang dengan sikapnya sebelumnya pada Selasa malam, di mana ia menyamakan beberapa demonstran dengan penjahat. Hal ini menimbulkan kritik keras dari para demonstran. Hanifa Adan, salah satu demonstran, menilai pernyataan terbaru Presiden Kenya hanya sebagai langkah formalitas dengan menggunakan teknik komunikasi hubungan masyarakat dan sekadar retorika belaka. Adan juga menyatakan bahwa meskipun RUU sudah ditarik, nyawa yang hilang tidak dapat dikembalikan.
Baca juga: Negara Nordik Terapkan Pendidikan Gratis dari Pajak Besar, Indonesia Bisa?
Aksi Lanjutan Demonstran
Para demonstran menyerukan aksi unjuk rasa baru pada Kamis (27/6) sebagai bentuk protes lanjutan. Mereka berencana untuk kembali melakukan demonstrasi, tapi kali ini hanya merupakan aksi berbaris dengan damai mengenakan pakaian putih sebagai penghormatan kepada para korban yang tewas. Para demonstran juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dengan tagar #Rejectfinancebill2024 dan istilah “Tupatane Thursday” yang berarti “Kita bertemu Kamis” dalam bahasa Swahili.
Kronologi Demonstrasi dan Kenaikan Pajak
Sebelumnya, para demonstran mengepung gedung parlemen ketika anggota parlemen mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) kenaikan pajak. Masyarakat Kenya memprotes kebijakan tersebut karena dianggap akan semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Polisi melepaskan tembakan peluru tajam setelah upaya membubarkan massa dengan gas air mata dan meriam air gagal. Menurut petugas paramedis, sedikitnya 10 orang tewas akibat tembakan polisi, sementara jurnalis Reuters melaporkan setidaknya lima jenazah demonstran di lokasi demonstrasi.
Kondisi Ekonomi dan Keluhan Warga
Para demonstran menyuarakan keluhan mengenai tingginya biaya hidup di Kenya. Mereka menyatakan bahwa kenaikan pajak akan semakin memberatkan rakyat yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu demonstran, Daniel Mwangi, menyatakan bahwa meskipun mereka bekerja setiap hari, biaya hidup yang tinggi membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan merasa terpaksa untuk terus berdemo sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Dapat dikatakan situasi di Kenya menunjukkan ketegangan yang tinggi antara pemerintah dan rakyat akibat kebijakan ekonomi yang kontroversial. Meskipun pemerintah telah menarik RUU kenaikan pajak, kerusuhan dan kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan mencari solusi yang dapat mengatasi masalah ekonomi tanpa menimbulkan penderitaan lebih lanjut.
