Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sistem pendidikan gratis hingga perguruan tinggi di negara-negara Nordik, seperti Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark, dapat terlaksana berkat penerapan pajak yang cukup tinggi. Lebih lanjut, Sri Mulyani bercerita bahwa dirinya sering mendapat komentar tentang harapan agar Indonesia bisa meniru model negara-negara Nordik yang menyediakan pendidikan gratis dari lahir hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena di negara-negara tersebut, pajak yang dikenakan bisa mencapai 70% dari pendapatan masyarakat. Ia menekankan bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar gratis. Jika Indonesia ingin menciptakan jaring pengamanan sosial seperti di negara-negara Nordik, maka negara harus bersiap dengan penerapan pajak penghasilan yang sangat tinggi.
Lantas, apakah pernyataan ini sepenuhnya benar? Untuk menjawabnya, Pajakku akan mengulas keseluruhan faktor pendukung tercapainya fasilitas pendidikan gratis di negara-negara Skandinavia.
Skala Pajak Progresif
Negara-negara Skandinavia dikenal dengan sistem pendidikan yang gratis namun berkualitas tinggi. Kunci utama dari keberhasilan ini adalah sistem penganggaran pajak yang efisien dan progresif. Sistem pajak di negara-negara ini dirancang untuk mengumpulkan dana yang cukup besar dari masyarakat, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai layanan publik, termasuk pendidikan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Tax Database mencatat bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) di negara-negara Skandinavia bisa mencapai lebih dari 50% untuk pendapatan tertinggi. Hal ini mencerminkan komitmen negara terhadap redistribusi kekayaan.
Sistem pajak progresif di negara-negara Skandinavia mengharuskan individu dengan pendapatan lebih tinggi membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Sistem ini mirip dengan yang diterapkan di Indonesia yang menetapkan pajak tertinggi sebesar 35%. Jika dioptimalkan, sistem ini tidak hanya membantu dalam pengumpulan dana yang signifikan untuk anggaran negara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Individu dengan kemampuan finansial lebih besar berkontribusi lebih banyak, sementara mereka yang berpendapatan lebih rendah mendapatkan manfaat dari layanan publik yang disediakan.
Skatteverket sebagai otoritas pajak di Swedia menggunakan sistem pemotongan otomatis dari gaji karyawan, memastikan kepatuhan tinggi dan pengumpulan pajak yang efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dana besar yang kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan gratis.
Alokasi Anggaran untuk Pendidikan
Penggunaan dana pajak untuk pendidikan diatur dengan sangat hati-hati. Pemerintah di negara-negara Skandinavia mengalokasikan bagian signifikan dari anggaran nasional mereka untuk sektor pendidikan. Eurostat mencatat bahwa Swedia mengalokasikan sekitar 6-7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pendidikan, sementara data OECD menunjukkan bahwa Norwegia pada tahun 2014 menganggarkan hampir 96% dari dana investasi publik untuk pendidikan.
Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari gaji guru, infrastruktur sekolah, hingga sumber daya pembelajaran dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan alokasi dana yang besar ini, sekolah-sekolah dan universitas di negara-negara Skandinavia dapat memberikan pendidikan gratis yang berkualitas tinggi kepada semua warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.
Baca juga: Kendalikan Cashflow Anda, Ketahui Pentingnya Asuransi Pendidikan Anak
Subsidi dan Pendanaan Langsung ke Institusi Pendidikan
Pemerintah negara-negara Skandinavia memberikan subsidi langsung kepada institusi pendidikan untuk menutupi biaya operasional yang termasuk subsidi untuk gaji staf pengajar, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan bahan ajar. Dengan subsidi yang cukup besar, institusi pendidikan tidak perlu membebankan biaya kepada siswa, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan gratis. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk bantuan keuangan dan beasiswa bagi siswa yang membutuhkan, memastikan bahwa tidak ada hambatan finansial bagi siapa pun untuk mengakses pendidikan.
Siswa di Skandinavia sering kali berhak atas beasiswa dan pinjaman untuk menutupi biaya hidup selama masa studi. Beasiswa ini tidak perlu dikembalikan dan pinjaman ditawarkan dengan bunga yang sangat rendah. Misalnya, The Swedish Board of Student Finance (Centrala studiestödsnämnden/CSN) menyediakan dukungan keuangan kepada siswa, memastikan mereka dapat membiayai pendidikan mereka tanpa skema hutang.
Pembelajaran untuk Indonesia
Sistem penganggaran pajak di negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa pendidikan gratis yang berkualitas tinggi pada dasarnya tidak hanya dicapai melalui tarif pajak yang tinggi, tetapi juga diiringi dengan sistem administrasi pajak yang efisien, alokasi anggaran yang besar untuk pendidikan, hingga subsidi langsung ke institusi pendidikan, keseluruhannya menopang dan berkontribusi pada keberhasilan ini. Negara-negara Skandinavia menjadi contoh bagaimana kebijakan pajak yang tepat dapat mendukung pembangunan manusia melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tinggi.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia sempat merencanakan untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) tahun ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan bahwa Kemendikbudristek memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT tahun ini dan akan mengevaluasi kembali semua permintaan peningkatan UKT dari perguruan tinggi negeri (PTN).
Dalam konteks Indonesia, peningkatan pajak untuk membiayai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi akan memerlukan perubahan besar dalam sistem perpajakan dan penerimaan masyarakat. Sri Mulyani menekankan pentingnya kesadaran bahwa tidak ada layanan publik yang benar-benar gratis; semuanya harus dibiayai, baik melalui pajak maupun biaya langsung.
Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di Google News
