Tax Clearance merupakan sebuah status yang menerangkan kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Lazimnya, status tersebut dilegalkan dalam bentuk dokumen sertifikat fisik yang diterbitkan oleh otoritas pajak sebuah negara. Di Indonesia, dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Fiskal.
Surat ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menggunakan Layanan atau sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu seperti:
- Pengadaan Barang dan/atau Jasa
- Pengenaan pajak penghasilan sebesar 0,5% atas pengalihan harta tak gerak menjadi Special Purpose Vehicle (SPC) atau Perjanjian Investasi Kolektif (CIK) dengan skema tertentu
- Permohonan keringanan pajak penghasilan badan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Permohonan pembebasan pajak atau pembebasan pajak badan
- Penyampaian insentif pembebasan pajak bagi perusahaan industri atau perusahaan taman bisnis
- Jasa Tertentu dan/atau Kegiatan Lain Yang Memerlukan Surat Keterangan Pajak
- Penggunaan nilai buku untuk pengalihan aset terkait merger, konsolidasi, ekspansi, atau akuisisi
- Pengajuan permohonan pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM ke SKK Migas oleh kontraktor koperasi (K3S)
- Transaksi valuta asing di luar sektor perbankan.
Tata Cara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal)
Sehubungan pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal perihal tersebut di atas yang diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 1994, dengan ini diberitahukan Tata Cara Pemberian Tax Clearance dimaksud :
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Tax Clearance kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau melalui BAPEPAM. Dalam hal permohonan tersebut disampaikan melalui BAPEPAM, maka BAPEPAM akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian meneruskannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Baca juga Subsidi Berpotensi Perkecil Ruang Fiskal 2023, Ini Kata Sri Mulyani
Untuk mendapat Tax Clearance, Wajib Pajak perlu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Mengisi formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Formulir yang telah diisi dengan benar dan lengkap harus dilampiri Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik;
- Telah melunasi kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak dalam tahun berjalan sampai dengan bulan terakhir;
- Tidak mempunyai tunggakan pajak atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- Tidak ada indikasi tindak pidana fiskal.
Prosedur Permohonan
Prosedur permohonan dan penyelesaian dari sisi Wajib Pajak ialah sebagai berikut:
- Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar untuk meminta formulir sesuai dengan lampiran I. Bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melalui BAPEPAM, formulir dapat diperoleh di BAPEPAM. Formulir permohonan dapat disalin atau digandakan sendiri oleh Wajib Pajak
- Wajib Pajak mengisi formulir tersebut dengan benar dan lengkap
- Wajib Pajak menyerahkan formulir tersebut beserta lampiran Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau kepada BAPEPAM dalam hal permohonan diajukan Wajib Pajak melalui BAPEPAM.
Prosedur permohonan dan penyelesaian dari sisi Kantor Pelayanan Pajak ialah sebagai berikut:
- Memberikan formulir dan petunjuk pengisiannya kepada Wajib Pajak;
- Menerima kembali formulir yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta lampirannya dari Wajib Pajak;
- Meneliti informasi kewajiban perpajakan yang dimuat dalam formulir maupun lampiran-lampirannya, antara lain Wajib Pajak harus melunasi semua ketetapan pajak yang telah diterbitkan dan membayar semua jenis pajak yang terutang dalam tahun berjalan sampai dengan bulan terakhir;
- Membuat dan mengirim data perpajakan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan formulir lampiran II.
Tujuan Utama Kebijakan Fiskal
- Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan mengurangi tingkat pengangguran
- Menjaga stabilitas harga
- Merangsang pertumbuhan ekonomi negara
- Tingkatkan tingkat investasi
- Mewujudkan keadilan sosial.
Namun, dengan kebijakan fiskal, ada beberapa dampak yang akan terjadi. Ada dua efek utama seperti, dampak kebijakan fiskal ekspansif dan dampak kebijakan fiskal kontraktif.
1. Pengaruh Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kenaikan jumlah uang beredar, kenaikan inflasi, dan kenaikan harga yang digunakan untuk mengatasi kekurangan uang, menghindari deflasi, dan resesi.
2. Dampak Kebijakan Fiskal Restriktif
Digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar, menjaga inflasi tetap terkendali, meningkatkan nilai mata uang, dan memerangi inflasi yang berlebihan.
Baca juga NITKU Berlaku 1 Januari 2024, Permudah Administrasi Pajak Anda Dengan SIP
Mengapa Kebijakan Fiskal Menjadi Salah Satu Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur aliran uang melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak. Hal ini untuk mencegah terjadinya inflasi atau deflasi yang berlebihan.
Kebijakan yang meningkatkan jumlah uang beredar disebut kebijakan fiskal ekspansif. Di sisi lain, kebijakan yang mengurangi jumlah uang beredar disebut kebijakan kontraksi fiskal.
Kekurangan dana tersebut akan diatasi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini terjadi, misalnya, dengan menghabiskan lebih banyak anggaran negara untuk meningkatkan jumlah uang beredar, untuk proyek-proyek padat karya. Tujuannya adalah untuk menghindari deflasi (tingkat harga yang lebih rendah), menghindari resesi (perlambatan ekonomi), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk mengatasi kelebihan uang beredar. Hal ini terjadi misalnya dengan memotong pengeluaran pemerintah untuk mengurangi jumlah uang beredar, seperti dengan memotong program-program yang menghabiskan banyak uang. Tujuannya untuk menekan laju inflasi yang terlalu tinggi (menaikkan tingkat harga).
Apa Perbedaan Antara Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter?
1. Dampak Ekonomi dari Kebijakan Fiskal
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan pajak memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara. Ketika inflasi terjadi, pemerintah menaikkan tarif pajak. Dengan kenaikan tarif, jumlah investasi secara otomatis akan berkurang.
Ketika ekonomi goyah, tarif pajak dipotong dan inflasi naik dengan cepat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi membaik dan negara memperoleh pendapatan yang besar.
2. Dampak Ekonomi dari Kebijakan Moneter
Salah satu bentuk alat kebijakan moneter berkaitan dengan suku bunga. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, banyak investor dan pelaku pasar tertarik untuk meningkatkan output melalui investasi.
Investasi ini berdampak pada produksi yang tinggi. Ada banyak lowongan karena ini berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Tingkat pengangguran cenderung menurun seiring dengan jumlah lowongan.
Keadaan ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat, dan tujuan dari keputusan kebijakan akan dilaksanakan dengan baik.
Tujuan Kebijakan Moneter
Sementara itu, tujuan dari kebijakan moneter yang utama ada empat, yaitu:
- Menjaga pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan pendapatan
- Mempertahankan keseimbangan kebutuhan perekonomian dengan stabilitas harga
- Memperluas kesempatan kerja. Hal ini berkaitan dengan penaikan suku bunga yang membuat investor memanfaatkannya untuk melakukan produksi dalam jumlah tinggi, sehingga membuka peluang kerja
- Menjaga kestabilan neraca pembayaran internasional.
