Indonesia berambisi menjadi tujuan utama investasi global. Namun, hambatan regulasi dan strategi fiskal yang dinilai kurang ramah investasi justru membuat sejumlah investor lebih melirik negara tetangga seperti Vietnam.
Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menilai strategi fiskal saat ini masih menjadi batu sandungan. Ia mencontohkan industri timah, di mana produk solder yang diproduksi di Malaysia dengan bahan baku timah dari Indonesia justru bisa dijual lebih murah dibanding solder hasil produksi dalam negeri.
“Ini menjadi lucu. Setelah ditelusuri, ternyata masalahnya ada di strategi fiskal kita. Setiap lapisan dikenakan pajak,” ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (3/10/2025).
Menurut Todotua, jika Indonesia ingin mendorong hilirisasi industri, maka sistem perpajakan harus dirancang agar tidak menurunkan daya saing produk nasional.
Perpajakan dan Perizinan Jadi Biang Keroknya
Selain pajak, perizinan juga menjadi masalah. Todotua menyebut rata-rata waktu yang dibutuhkan investor dari awal pengajuan hingga komersialisasi mencapai empat tahun, dengan sekitar dua tahun di antaranya dihabiskan hanya untuk mengurus izin.
“Di Vietnam, proses serupa hanya butuh dua tahun. Ini yang membuat kita tertinggal,” tegasnya.
Pandangan senada datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyebut regulasi masih menjadi hambatan nomor satu investasi di Tanah Air.
“Hambatan utama adalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga pengadaan tanah,” ungkap Jumhur.
Baca Juga: Dampak Tarif Pajak terhadap Pilihan Investasi Asing di Indonesia
Perekonomian Vietnam Tumbuh Pesat
Menurut data Konferensi Perkembangan dan Perdagangan UN 2023, total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia mencapai US$ 21,96 miliar, sedangkan Vietnam lebih tinggi di angka US$ 23,18 miliar, terutama di sektor elektronik, tekstil, dan layanan makanan.
Sementara Indonesia masih disibukkan dengan persoalan fiskal dan perizinan, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif. Badan Statistik Vietnam (GSO) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam sepanjang 2024 mencapai 7,09%, bahkan di kuartal IV tumbuh hingga 7,55%.
Pertumbuhan ini didorong oleh ekspor yang naik sekitar 14% serta masuknya investasi asing dalam jumlah besar. Sebut saja NVIDIA dan Apple, raksasa teknologi dunia yang telah menanamkan modal besar di negara tersebut.
NVIDIA, misalnya, membangun pusat data serta riset dan pengembangan kecerdasan buatan (AI), sementara Apple telah menginvestasikan sekitar Rp 258 triliun melalui rantai pasokan lokal dan menciptakan 200 ribu lapangan kerja.
Bandingkan dengan Indonesia, yang justru menghadapi tantangan dari sisi daya saing. Data Bank Dunia menunjukkan, pada 2010 pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$ 3.094,44, hampir dua kali lipat dari Vietnam sebesar US$ 1.684,01.
Perbandingan Perpajakan dan Investasi Vietnam vs Indonesia
Meski dalam FDI Attractiveness Index Vietnam masih kalah dari Indonesia, negara itu tercatat memiliki indeks kemudahan berbisnis yang lebih baik. Investor asing menilai memulai usaha di Vietnam relatif lebih mudah.
Negeri Naga Biru menawarkan berbagai insentif pajak, termasuk pembebasan pajak beberapa tahun pertama dan pengurangan tarif untuk sektor teknologi tinggi, manufaktur, dan energi terbarukan.
Selain itu, Vietnam unggul dalam kemudahan berbisnis, termasuk memperoleh kredit, izin konstruksi, dan pendaftaran properti. Infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri, juga menjadi daya tarik. Ditambah, biaya tenaga kerja relatif lebih rendah dengan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif.
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:
- Birokrasi yang Rumit – Proses perizinan usaha dan pembangunan di Indonesia dapat memakan waktu 2–3 tahun, termasuk Persetujuan Bangun Gedung (PBG) dan pengaturan tata ruang.
- Infrastruktur yang Belum Merata – Banyak wilayah di luar Jawa kurang berkembang sehingga kurang menarik bagi investor.
- Ketidakpastian Regulasi – Perubahan kebijakan pajak dan ketenagakerjaan yang sering membuat investor ragu.
- Biaya Produksi Tinggi – Baik tenaga kerja maupun logistik di Indonesia relatif lebih mahal dibanding Vietnam.
Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel perbandingan aspek pajak investor asing di Indonesia dan Vietnam:
|
Aspek Pajak |
Indonesia |
Vietnam |
| Tarif Pajak Penghasilan Badan (CIT) | 22% (rencana turun menjadi 20%) | 20% (stabil dan kompetitif) |
| Pajak Pertambahan Nilai (PPN / VAT) | 12% | 10% (tarif khusus 5% untuk sektor tertentu) |
| Pajak Berganda pada Produk Hilirisasi | Masih terjadi, membuat harga produk domestik lebih tinggi | Lebih sederhana, produk hilirisasi mendapat insentif |
| Insentif Pajak Investasi Asing | Tax holiday hingga 20 tahun untuk sektor prioritas, implementasi dinilai rumit | Tax holiday 4 tahun + potongan 50% CIT untuk 9 tahun berikutnya, tarif preferensial 10% untuk 15 tahun bagi industri strategis |
| Keringanan Pajak UMKM/Startup | Tarif final 0,5% (hingga omzet Rp 4,8 miliar) | Tarif CIT lebih rendah (17%) bagi perusahaan kecil |
| Stabilitas Regulasi | Sering berubah, menimbulkan ketidakpastian | Relatif stabil, memberikan kepastian jangka panjang |
Baca Juga: PPN Digital Indonesia vs Singapura: Siapa Lebih Siap Menyambut Ekonomi Digital Global?
Faktor Keberhasilan Vietnam Menarik Investor
Berdasarkan perbandingan di atas, diketahui ada beberapa faktor yang menjadikan Vietnam lebih menarik bagi investor asing:
- Proses Perizinan Cepat dan Sederhana – Birokrasi ramping dan efisien memberikan kepastian waktu bagi modal investor.
- Insentif Pajak Kompetitif – Mempermudah investasi sektor strategis.
- Infrastruktur Memadai – Pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri mendukung distribusi dan produksi.
- Tenaga Kerja Kompetitif – Populasi muda dengan biaya relatif rendah meningkatkan daya saing.
Langkah Strategis Indonesia untuk Mengejar Vietnam
Untuk meningkatkan daya tarik, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:
- Mempercepat reformasi birokrasi dengan digitalisasi perizinan.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
- Memberikan insentif pajak kompetitif untuk sektor strategis.
- Menjaga konsistensi regulasi agar investor merasa aman.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.







