Kamis (11/11) kemarin, Kementerian Keuangan mengadakan webinar “International Conference on Resilient and Sustainable Economic Recovery, Road to Indonesia G20 Presidency 2022” sebagai persiapan dalam menyambut Indonesia G20 Presidency 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pentingnya forum G20 sebagai ajang bagi Indonesia untuk membuktikan kapabilitasnya.
Tema yang diangkat untuk G20 dibawah presidensi Indonesia adalah “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini diangkat sebagai refleksi atas perspektif Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang terus berambisi untuk tidak tertinggal dari negara dunia pertama. Recover Stronger sendiri menekankan peraturan dan tanggung jawab G20 dalam mengatasi permasalahan guna mewujudkan kemakmuran kolektif yang efisien, produktif, inklusif, dan ekonomi hijau.
Dibawah presidensi Indonesia, forum G20 2022 akan menegaskan isu pemulihan ekonomi internasional yang tidak merata. Sebagaimana diketahui, saat ini, negara-negara tengah dalam proses memulihkan ekonomi pasca covid-19. Meskipun begitu, dalam status quonya, negara dunia pertama mengalami laju pemulihan yang lebih pesat dibandingkan negara dunia ketiga.
Pemulihan ekonomi yang lebih terakselerasi di negara dunia pertama ini dikarenakan negara dunia pertama hanya perlu menghadapi 50% dari permasalahan ekonomi negara dunia ketiga. Ketika negara dunia ketiga masih perlu mengatasi inflasi, kemiskinan, dan pengangguran yang semakin besar karena pandemi, negara dunia pertama hanya perlu mengatasi lonjakan inflasi.
Ketimpangan ini akan menjadi sorotan utama dalam forum G20 dibawah presidensi Indonesia. “Akan dibahas mengenai bagaimanakah koordinasi global bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi pemulihan ekonomi yang asinkron (timpang),” ujar Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, forum G20 2022 rencananya akan membahas rancangan kebijakan ekonomi untuk melanjutkan proses pemulihan tanpa penarikan dana/bantuan dini (premature withdrawal).
Dari tema yang sebelumnya disebutkan (Recover Together, Recover Stronger), dihasilkan tiga pilar utama sebagai bahasan utama dalam forum G20 dibawah Presidensi Indonesia pada tahun 2022 nanti.
Tiga Pilar Utama Presidensi G20 2022
-
Mempromosikan produktivitas
Ekonomi global dinilai perlu peningkatan produktivitas yang lebih agresif salah satunya dengan mewujudkan akses vaksin di tengah pandemi yang merata.
Peningkatan efisiensi ekonomi melalui transformasi digital juga diperlukan untuk menstimulasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bersamaan dengan ini, peningkatan SDM pasca pandemi juga perlu diselaraskan termasuk pengembangan pasar finansial, penanganan infrastruktur dasar, serta perpajakn digital.
-
Meningkatkan daya tahan dan keberlanjutan
Belajar dari pandemi ini, Sri Mulyani merasa negara-negara perlu merefleksikan aksi kolektif untuk membangun daya tahan domestik dan internasional dalam menghadapi krisis di kemudian hari. Terlebih terkait isu perlindungan negara dari dampak yang diakibatkan exit policy (pasca krisis). Ini akan menjadi pembahasan yang terpenting dari topik ketahanan dan keberlanjutan tersebut. Ia menambahkan mengatasi risiko volatilitas modal juga sebagai salah satu pembahasan dari topik ketahanan dan keberlanjutan.
-
Memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif
Pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif ini merupakan salah satu topik vital karena berkaitan dengan generasi penerus negara-negara. Salah satu isu yang akan dibahas adalah keselarasan nilai-nilai kesetaraan dan keberlanjutan yang sejalan dengan peningkatan performa ekonomi.
Sri Mulyani percaya bahwa negara-negara mampu mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan cara mempromosikan finansial keberlanjutan serta mengatasi dampak lingkungan terhadap akses finansial sambil mempromosikan inklusi finansial, termasuk isu perubahan iklim.
Lanjutnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa tiga pilar tersebut dapat diterjemahkan menjadi enam agenda unggulan (flagship agenda) yaitu:
- Exit Strategy untuk mendukung pemulihan
- Mengatasi Scarring Effect mengamankan pertumbuhan masa depan
- Sistem pembayaran khususnya di era digital
- Finansial yang berkelanjutan
- Inklusi Keuangan
- Perpajakan Internasional
Baca juga Pahami Pengaturan Pajak Internasional dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
