Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mempercayai bahwa perkembangan positif dalam neraca perdagangan akan terus dibayangi oleh risiko perlambatan ekonomi global.
Pada Sep 2022, Neraca perdagangan mencatat terjadi surplus senilai USD 4,99 miliar, tetapi perlu diwaspadai pula lonjakan inflasi dapat memperlambat ekspor ke negara maju. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kakarib mengatakan, Indonesia akan terus melakukan diversifikasi tujuan ekspor sebagai senjata untuk menyelesaikan masalah ini.
“Tahun ini kami menunjukkan peningkatan yang signifikan,” kata Febrio, Selasa (18 Oktober 2022). Akumulasi surplus perdagangan dari Januari hingga September 2022 mencapai hingga $39,87 miliar, jauh di atas surplus Januari 2018 valuasi September 2022 yaitu $25,1 miliar.
Baca juga Ekonomi Global Dikabarkan Resesi, Apa Kabar Setoran Pajak?
Bank Indonesia (BI) meyakini neraca perdagangan yang sedang berjalan akan menjadi kontribusi positif bagi ketahanan eksternal perekonomian Indonesia untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Untuk informasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2022, memperlihatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global akan tetap di 3,2%, dimana tahun ini akan melambat menjadi hanya 2,7% tahun depan.
Beberapa negara yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan adalah Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa. Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 8,8% pada 2022, sedikit melambat 6,5% tahun depan.
Baca juga Efek Perubahan Iklim, Indonesia Bisa Rugi Rp112T
Para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral telah menyepakati untuk bekerja sama untuk memulai kembali ekonomi global yang saat ini sedang melambat. Hal itu berdasarkan hasil Rapat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) ke-4 yang diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022.
Mengutip temuan dari rangkuman para pemimpin G20 pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, tercatat bahwa perlambatan ekonomi global disebabkan oleh gejolak yang ditimbulkan oleh Rusia setelah menginvasi Ukraina pada Februari lalu.
Dalam rancangan tersebut, sebagian besar Negara Anggota memberikan suara bulat untuk mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina. Mereka menyatakan serangan terhadap Ukraina sebagai perang ilegal. Serangan semacam itu juga tidak dapat dibenarkan dan telah menyebabkan kekacauan dalam ekonomi global.
