Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan salah satu kewajiban penting bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, pemerintah daerah kini menyediakan solusi yang praktis dan modern dengan layanan e-BPHTB. e-BPHTB adalah sistem pengelolaan pemungutan BPHTB berbasis elektronik yang terdiri atas administrasi pelayanan, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan.
Tujuan Utama E-BPHTB
Peluncuran e-BPHTB dilakukan dengan beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya BPHTB. Dengan sistem elektronik, semua proses dan transaksi dapat dipantau dengan lebih mudah dan akurat. Hal ini akan meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data yang dapat terjadi pada proses manual.
Selain itu, layanan e-BPHTB bertujuan untuk memberikan kemudahan pada para Wajib Pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak BPHTB secara elektronik. Dengan akses yang lebih mudah dan cepat, Wajib Pajak dapat menghindari kesulitan dalam melakukan transaksi BPHTB secara manual dan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses administrasi pajak secara manual.
Manfaat lainnya adalah memberikan kemudahan pada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya secara elektronik. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran yang disediakan melalui kanal pembayaran yang aman dan terpercaya. Hal ini akan mengurangi potensi risiko kehilangan atau keterlambatan dalam proses pembayaran pajak serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar dari berbagai metode pembayaran.
Tahapan Penggunaan E-BPHTB
Meskipun alur pengisian data dan tampilan pada e-BPHTB dapat berbeda-beda antar daerah, proses penggunaannya memiliki beberapa tahapan umum. Berikut adalah alur umum untuk menggunakan e-BPHTB dan mengisi data Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD):
Baca juga: Affiliate Marketing Menjamur, Bagaimana Pengenaan Pajaknya?
Alur Penggunaan E-BPHTB
- Mendaftar atau Masuk pada Sistem e-BPHTB
Tahapan pertama adalah mendaftar atau masuk ke dalam sistem e-BPHTB yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Wajib Pajak atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus memiliki akun untuk dapat mengakses dan menggunakan layanan ini.
- Memasukkan NOPD PBB-P2
Setelah masuk ke dalam sistem, Wajib Pajak/PPAT harus memasukkan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terkait dengan transaksi BPHTB yang dilakukan.
- Verifikasi Tagihan PBB-P2
Sistem akan melakukan pengecekan tagihan PBB-P2 terlebih dahulu. Jika tidak terdapat tagihan PBB-P2, Wajib Pajak/PPAT mengisi formulir SSPD BPHTB dan memilih permohonan pelayanan “Tanpa Pemotongan” pada bagian Perhitungan BPHTB.
- Pemilihan Metode Pembayaran
Wajib Pajak/PPAT dapat memilih metode pembayaran yang disediakan. Sistem akan memberikan kode pembayaran yang digunakan untuk proses pembayaran selanjutnya.
- Melakukan Pembayaran
Wajib Pajak/PPAT dapat melakukan pembayaran BPHTB melalui kanal pembayaran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Berbagai metode pembayaran yang tersedia memungkinkan Wajib Pajak/PPAT untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.
- Mengunggah Dokumen Akta Jual Beli (AJB)
Setelah pembayaran BPHTB selesai, Wajib Pajak/PPAT harus mengisi formulir Tambah Permohonan Pelayanan dan mengunggah dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang telah ditandatangani dan memberikan tanggal AJB.
- Pencetakan SSPD E-BPHTB Terlaporkan
Setelah proses pengisian data dan pengunggahan dokumen selesai, Wajib Pajak/PPAT dapat mencetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) e-BPHTB yang terlaporkan sebagai bukti pelaporan.
- Verifikasi SSPD E-BPHTB
SSPD E-BPHTB yang telah terlaporkan akan diverifikasi oleh petugas terkait. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang telah diisi oleh Wajib Pajak/PPAT.
- Pencetakan SSPD E-BPHTB Elektronik yang Terverfikasi
Setelah proses verifikasi selesai, Wajib Pajak/PPAT dapat mencetak kembali SSPD E-BPHTB yang telah terverifikasi sebagai bukti penerimaan dan pelaporan yang sah.
Baca juga: Ekstensifikasi Pajak Melalui Konsultan Pajak
Data yang Diperlukan untuk Pengisian SSPD BPHTB Elektronik
Untuk mengisi formulir SSPD E-BPHTB, Wajib Pajak harus memasukkan berbagai data penting yang berkaitan dengan transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Data yang dibutuhkan antara lain:
- Nama Wajib Pajak
- NIK KTP Wajib Pajak orang pribadi atau NPWP Wajib Pajak badan
- Alamat Wajib Pajak sesuai KTP atau alamat domisili usaha Wajib Pajak badan
- Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) PBB-P2
- Jenis perolehan hak
- Nomor sertifikat atau nomor Keputusan Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk perolehan hak baru
- Harga transaksi jual beli, nilai pasar, atau nilai lelang
- Luas tanah, luas bangunan, NJOP tanah per meter persegi, dan NJOP bangunan per meter persegi.
Layanan e-BPHTB merupakan solusi modern yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam mengurus pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan menggunakan sistem elektronik, proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh para Wajib Pajak.
Dengan adanya layanan e-BPHTB, diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak BPHTB, sehingga penerimaan keuangan pemerintah daerah dapat meningkat dan pengelolaan pajak daerah dapat lebih optimal.
