Sebanyak 300 pengusaha di Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak yang jumlahnya mencapai sekitar Rp300 triliun. Informasi ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari Prabowo Subianto, Presiden Terpilih Indonesia dalam kesempatan acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin (7/10), mengutip dari CNBC Indonesia. Menurut Hashim, potensi pendapatan negara yang hilang akibat pengemplangan pajak ini sangat besar, sehingga Prabowo berkomitmen untuk mengejar para pengusaha tersebut.
Sumber Informasi Data Pajak Pengusaha
Prabowo disebut telah mengantongi data mengenai 300 pengusaha tersebut. Informasi itu diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Berdasarkan laporan yang diterima, para pengusaha yang diduga melakukan penghindaran pajak ini sebagian besar berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Hashim menjelaskan bahwa data yang dimiliki Prabowo berasal dari Luhut dan Ateh, yang mengungkapkan adanya jutaan hektare kawasan hutan yang telah diokupasi secara ilegal oleh pengusaha sawit. Para pengusaha tersebut sudah diperingatkan terkait kewajiban membayar pajak, namun hingga saat ini belum ada tindakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
Kawasan Hutan yang Diklaim dan Potensi Pajak yang Hilang
Dari laporan yang diterima, terungkap bahwa terdapat jutaan hektare kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh para pengusaha sawit. Penguasaan lahan ini telah diingatkan oleh pihak berwenang kepada para pengusaha, namun hingga sekarang, mereka belum juga melunasi pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam acara Diskusi Ekonomi yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Menara Kadin, Hashim menambahkan bahwa Prabowo akan menindaklanjuti kasus ini setelah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pengusaha terkait.
Hashim menyebutkan bahwa Prabowo akan memberikan “peringatan bersahabat” kepada para pengusaha tersebut agar segera membayar pajak yang tertunggak. Peringatan ini diharapkan menjadi langkah awal sebelum tindakan yang lebih tegas diambil untuk mengejar para pelaku pengemplangan pajak.
Baca juga: Sosmed X Diduga Tidak Bayar Pajak di Indonesia, Kenali Kewajiban Perpajakan PSE
Audit Lahan Sawit oleh BPKP
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemilik lahan sawit. Luhut menyampaikan bahwa terdapat sekitar 9 juta hektare lahan sawit yang belum membayar pajak. Temuan ini didapatkan setelah BPKP diminta untuk melakukan audit terhadap tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Luhut menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang ada, luas lahan sawit di Indonesia tercatat sekitar 14,6 juta hektare. Namun, setelah dilakukan audit oleh BPKP, hanya sekitar 7,3 juta hektare lahan yang diketahui membayar pajak dengan benar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 7,3 juta hektare lahan sawit yang tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.
Implikasi Pengemplangan Pajak terhadap Negara
Dugaan pengemplangan pajak sebesar Rp300 triliun ini merupakan masalah serius yang berdampak langsung terhadap pendapatan negara. Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia, sehingga tindakan penghindaran pajak dalam skala besar seperti ini dapat merugikan negara secara signifikan. Pemerintah kehilangan potensi pendapatan besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, praktik pengemplangan pajak ini juga merusak iklim bisnis yang sehat di Indonesia. Para pengusaha yang menjalankan bisnisnya dengan patuh pada aturan pajak dapat merasa dirugikan oleh pengusaha yang berusaha menghindari kewajiban pajak mereka. Kondisi ini juga dapat memicu ketidakadilan dalam persaingan usaha, terutama di sektor perkebunan yang menjadi salah satu sektor kunci bagi perekonomian nasional.
Baca juga: Strategi Prabowo-Gibran Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Kenaikan Pajak
Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Pengemplangan Pajak
Kasus dugaan pengemplangan pajak oleh pengusaha di sektor kelapa sawit ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan industri ini. Audit yang dilakukan oleh BPKP menjadi langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Namun, langkah-langkah lebih lanjut seperti penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi terhadap pengusaha yang terbukti melakukan penghindaran pajak juga harus segera dilakukan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus ini. Selain itu, perbaikan sistem tata kelola dan transparansi di sektor perkebunan kelapa sawit juga perlu diperhatikan agar praktik pengemplangan pajak dapat dicegah di masa depan.
Perlunya Pembaruan Regulasi dan Kebijakan Pajak
Dalam menghadapi kasus ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memperbarui regulasi dan kebijakan perpajakan, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Kebijakan yang lebih ketat dan transparan terkait pelaporan pajak dan penggunaan lahan harus segera diterapkan. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi pengusaha yang taat membayar pajak agar mendorong mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
Pengawasan yang lebih ketat dan audit berkala terhadap perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor-sektor strategis seperti perkebunan, dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah pengemplangan pajak di masa depan. Dengan demikian, pendapatan negara dapat terjaga, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan lancar.
