Kebutuhan Biaya dalam Mewujudkan Janji Politik
Dalam iklim politik, janji-janji kampanye sering menjadi modal penting bagi politisi untuk meraih dukungan masyarakat. Ketika berhasil menduduki jabatan, mulai dari legislatif hingga eksekutif, mereka dituntut untuk merealisasikan janji tersebut. Namun, tantangan utama terletak pada kebutuhan anggaran yang sangat besar. Pendanaan bisa dilakukan melalui pajak yang dibayarkan langsung oleh masyarakat atau dengan berutang, yang pada akhirnya juga akan dibayar melalui pajak, meski dalam jangka waktu lebih panjang.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Robert A. Simanjuntak mengulas opini seputar adanya dilema pembiayaan janji politik pemerintah, di antara pajak atau utang. Pada Kompas.id, Robert mengulas pentingnya memahami sumber pendanaan untuk memenuhi janji kampanye pemerintah. Baik melalui penerimaan pajak maupun utang, pada akhirnya masyarakat sebagai pembayar pajak akan menanggung pembiayaan tersebut.
Robert menyatakan bahwa masalah utama dalam pilihan pendanaan ini adalah waktunya. Masyarakat akan menanggung beban langsung jika proyek dibiayai dengan pajak, atau membayarnya di masa depan jika pemerintah memilih berutang.
Preferensi Publik dan Keterbatasan dalam Pilihan Utang
Dalam opini yang disampaikan, Robert mengungkapkan adanya resistensi di kalangan masyarakat terhadap utang, baik secara pribadi maupun publik. Meski utang menjadi pilihan terakhir, masyarakat pun cenderung keberatan jika harus menghadapi kenaikan pajak untuk membiayai janji politik pemerintah. Hal ini, menurut Robert, menjadi dilema besar bagi pengambil kebijakan ketika menentukan skema pendanaan yang paling tepat untuk proyek pemerintah.
Baca juga: Tensi Geopolitik Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Bertahan di 5%
Lima Pertimbangan Utama dalam Menentukan Sumber Dana
Robert menguraikan lima aspek penting dalam menentukan sumber pendanaan, yaitu:
1. Prinsip Manfaat
Skema pendanaan perlu disesuaikan dengan penerima manfaat proyek pemerintah. Jika proyek dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang, utang jangka panjang adalah pilihan yang tepat, seperti proyek pembangunan infrastruktur besar yang manfaatnya bisa dirasakan bertahun-tahun ke depan. Sebaliknya, untuk proyek yang hanya memberi manfaat jangka pendek bagi masyarakat saat ini, lebih baik dibiayai oleh pajak langsung, contohnya pengadaan vaksinasi yang efeknya segera dirasakan.
2. Keadilan Antargenerasi
Konsep ini menilai kondisi ekonomi generasi mendatang. Jika proyeksi menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat di masa depan, utang jangka panjang dapat dipertimbangkan karena generasi mendatang dengan tingkat ekonomi yang lebih baik akan lebih mampu menanggung beban utang tersebut. Namun, jika pertumbuhan ekonomi diprediksi stagnan atau menurun akibat keterbatasan sumber daya alam, skema pembiayaan melalui kenaikan pajak saat ini dinilai lebih tepat.
3. Efisiensi Pendanaan
Dari sisi efisiensi, Robert menyebutkan bahwa baik pajak maupun utang pada akhirnya akan ditanggung masyarakat. Namun, beban pajak langsung yang tinggi untuk mendanai proyek tertentu akan langsung dirasakan masyarakat. Sementara jika dibiayai melalui utang, beban pajak rendah akan diterapkan berkala untuk membayar cicilan dan bunga utang, sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam satu waktu.
4. Kondisi Makroekonomi
Pilihan pembiayaan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat itu. Ketika pengangguran rendah dan ekonomi stabil, peningkatan belanja pemerintah bisa memicu inflasi. Dalam situasi ini, kenaikan pajak dapat membantu menekan inflasi dengan mengurangi pendapatan yang beredar di masyarakat. Namun, saat pengangguran tinggi, pembiayaan dengan utang dinilai lebih tepat untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Karakteristik Proyek yang Menghasilkan Pendapatan
Faktor terakhir adalah jenis proyek pemerintah. Jika proyek berpotensi menghasilkan pendapatan di masa depan, seperti pembangunan jalan tol atau jaringan air bersih, utang bisa dipilih sebagai sumber dana. Namun, jika proyek tidak menghasilkan pendapatan seperti pembangunan taman kota atau ruang terbuka hijau, pendanaan melalui pajak lebih dianjurkan.
Baca juga: Ketahui Kewajiban Perpajakan Partai Politik
Tantangan Pajak dan Utang di Indonesia
Robert juga membahas tentang kondisi Indonesia, di mana rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah. Dalam 10 tahun terakhir, rasio penerimaan pajak hanya berkisar 10-11 persen, bahkan menurun hingga 9 persen selama pandemi Covid-19, jauh di bawah negara-negara anggota OECD dan tetangga ASEAN yang rata-rata berada di angka 16-17 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak agar mampu mendanai kebutuhan belanja negara tanpa bergantung pada utang yang berlebihan.
Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB, meskipun dalam batas aman, mencapai 40,73 persen pada 2021 dan menurun hingga 38,71 persen pada 2024. Robert mencatat bahwa angka ini masih terkendali karena UU No. 17 Tahun 2003 membatasi rasio utang negara maksimal 60 persen dari PDB. Meski demikian, tren penurunan ini perlu terus diawasi untuk memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Mengingat pentingnya kelima faktor di atas, Robert menekankan pentingnya pemahaman mendalam oleh para pengambil kebijakan. Pendanaan melalui pajak atau utang tidak sekadar pilihan teknis, tetapi juga mengandung implikasi jangka panjang bagi perekonomian nasional. Data kondisi ekonomi serta pertimbangan politis juga menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan tersebut.
Menurut Robert, meskipun pemahaman mendalam mengenai sumber dana sangat penting bagi politisi dan pemegang kebijakan, keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Historis membuktikan bahwa pertimbangan politik sering kali mengarahkan keputusan yang diambil.
