Cara Mengisi Form Lampiran 2 Daftar Penghasilan Final SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax DJP

Mengisi laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Orang Pribadi adalah kewajiban setiap Wajib Pajak di Indonesia. Salah satu bagian penting dalam pengisian SPT adalah Lampiran 2 yang berisi daftar penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Bagi Anda yang menggunakan sistem Coretax DJP, pengisian Lampiran 2 bisa dilakukan dengan mudah melalui beberapa langkah penting. Berikut ini panduan lengkapnya.

Apa Itu Lampiran 2 dalam SPT PPh Orang Pribadi?

Lampiran 2 pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi memuat informasi terkait penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan langsung pada jenis penghasilan tertentu, sehingga tidak diperhitungkan kembali dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Jenis penghasilan yang dikenakan pajak final misalnya penghasilan dari bunga deposito, jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Langkah-langkah Pengisian Lampiran 2 di Coretax DJP

1. Akses Menu Lampiran 2

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke akun Coretax DJP Anda. Setelah berhasil login, pilih menu “Pelaporan SPT Tahunan”. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Lampiran 2 bisa aktif apabila pada Formulir Induk wajib pajak (WP) terlebih dahulu mencentang “YES” pada tiga pertanyaan; yakni

1.d. “Do you have any other foreign income?” (Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?).
14 c “Do you have any income that is subject to final income tax? (Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?)
14 d “Do you have any income that is excluded from income tax?” (Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?)

2. Pengisian Data Penghasilan yang Kena Pajak Final

Setelah membuka tab Lampiran 2, WP akan menemukan beberapa jenis kolom pengisian terkait penghasilan final. Setiap penghasilan yang dikenakan pajak final harus dicantumkan pada kolom yang sesuai. Beberapa informasi yang harus dimasukkan antara lain:

Income Tax Withholder TIN *[1] NPWP Pemotong Pajak
Income Tax Withholder Name *[2] Nama Pemotong Pajak
Tax Object Code [3] Kode Objek Pajak (Prefil)
Tax Object [4] List Dropdown Objek Pajak
Tax Base [5] Dasar Pengenaan Pajak
Withholding Tax/Self Payment Tax [6] Pajak dipotong/ Pajak Dibayar Sendiri

Baca juga: Pengisian Main Form atau Formulir Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax DJP

3. Pemilihan Objek Pajak

Pada kolom ini, terdapat banyak pilihan objek pajak. Berikut diantaranya:

Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan yang mendapat fasilitas di daerah tertentu
Imbalan kepada Bukan Pegawai Lainnya yang mendapat fasilitas di daerah tertentu
Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara harian, mingguan, satuan atau borongan yang mendapat fasilitas di daerah tertentu sampai dengan Rp2.500.000 per hari
Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara harian, mingguan, satuan dan borongan lebih dari Rp2.500.000 per hari yang mendapat fasilitas di daerah tertentu
Penghasilan yang diterima oleh Pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu
Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya (LAMA)
Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya
Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya
Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya
Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya
Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU (Final)
Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)
Penjualan BBG oleh produsen/importir Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)
Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina kepada Agen/Penyalur selain SPBU (Final)
Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto
Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bukan Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto
Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto (Setor Sendiri)
Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang diadministrasikan oleh BI
Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Penduduk/ Berkedudukan di Luar Negeri
Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus dari Kepala Daerah, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 1 bulan)
Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan)
Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih)
Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan)
Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan)
Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan)
Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih 6 bulan)
Bunga Deposito/Tabungan yang Ditempatkan di Luar Negeri Melalui Bank yang Didirikan atau Bertempat Kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia
Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Jasa Giro
Hadiah Undian
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Saham Pendiri)
Transaksi Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Tidak di Bursa Efek
Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)
Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)
Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)
Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)
Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)
Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)
Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha
Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/ atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter)
Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di Indonesia
Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00)
Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Uplift Hulu Migas
Participating Interest Eksplorasi Hulu Migas
Participating Interest Eksploitasi Hulu Migas
Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23/55 (Disetor Sendiri)
Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
Penghasilan istri dari satu pemberi kerja
Penghasilan Final Lainnya

4. Pengisian Data Penghasilan yang Dikecualikan dari Pajak

Terdapat beberapa point pengisian dalam bagian ini.

Code [1] Prepopulated berdasarkan Income Type
Income Type [2] List Dropdown Jenis Penghasilan
TIN [3] MPWP
Name [4] Nama Penerima
Gross Income [5] Penghasilan Bruto

Selain itu, dalam Income Type atau jenis penghasilan, WP dapat memilih berbagai jenis, berikut diantaranya.

Dividen atau bagian laba
Pembebasan utang
Hibah
Bantuan/Sumbangan
Warisan
Penerimaan Zakat
Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi
Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa
Beasiswa
Hadiah langsung yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi
Objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (expatriate regime)
Natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak
SHU dari koperasi
Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak