Cara dan Contoh Hitung Pajak Suami Istri dengan Status PH/MT

Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, penghasilan suami dan istri tak mesti selalu harus digabung dan dilaporkan dalam satu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dalam kondisi tertentu, suami dan istri bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan status Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT).

Status PH/MT ini berpengaruh pada kepemilikan NPWP, mekanisme pelaporan SPT, serta cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memahami ketentuannya agar pelaporan pajak tetap sesuai aturan.

Apa Itu Status Pisah Harta (PH)?

Status Pisah Harta (PH) berlaku bagi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah dari suami karena kondisi tertentu, antara lain:

Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim; atau
Adanya perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Dalam status ini, istri wajib:

Memiliki NPWP sendiri, atau
Mengaktifkan NIK sebagai NPWP sendiri.

Apa Itu Status Memilih Terpisah (MT)?

Status Memilih Terpisah (MT) berlaku apabila istri memilih secara sukarela untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, meskipun tidak terdapat putusan hakim maupun perjanjian pemisahan harta.

Sama seperti PH, istri dengan status MT juga wajib memiliki NPWP atau NIK yang diaktifkan sebagai NPWP.

Baca Juga: Pajak Pisah Harta Suami dan Istri dan Penerapannya

Cara Pelaporan SPT Suami Istri Berstatus PH/MT

Apabila suami dan istri memiliki NPWP terpisah, maka pelaporan SPT dilakukan secara terpisah melalui akun Coretax masing-masing. Meski demikian, perhitungan PPh Pasal 17 tetap dilakukan dengan mekanisme tertentu.

Berikut alur pelaporannya:

Suami dan istri masing-masing menyampaikan SPT Tahunan.
Keduanya mengisi Lampiran 4: Perhitungan PPh Terutang Suami dan Istri.
Penghasilan neto suami dan istri digabung terlebih dahulu.
PPh terutang dihitung atas penghasilan gabungan.
PPh terutang dibagi secara proporsional sesuai porsi penghasilan masing-masing.
Hasil pembagian dilaporkan pada SPT suami dan SPT istri.

Catatan:

Metode ini berpotensi menimbulkan status Kurang Bayar, terutama jika masing-masing pihak telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dengan lapisan tarif dan PTKP yang berbeda.

Contoh Perhitungan 1: Istri Bekerja pada Satu Pemberi Kerja

Data penghasilan:

Penghasilan neto suami: Rp150.000.000
Penghasilan neto istri: Rp100.000.000
Status PTKP: K/I/3

Langkah 1: Hitung Penghasilan Neto Gabungan

Rp150.000.000 + Rp100.000.000
= Rp250.000.000

Langkah 2: Hitung PTKP

Wajib Pajak sendiri: Rp54.000.000
Tambahan WP kawin: Rp4.500.000
Tambahan istri bekerja: Rp54.000.000
Tanggungan 3 orang: Rp13.500.000
Total PTKP = Rp126.000.000

Langkah 3: Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp250.000.000 – Rp126.000.000
= Rp124.000.000

Langkah 4: Hitung PPh Terutang (Tarif Pasal 17)

5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% × Rp74.000.000 = Rp11.100.000
PPh terutang = Rp12.600.000

Langkah 5: Bagi PPh Terutang Secara Proporsional

Bagian suami:
(150.000.000 ÷ 250.000.000) × 12.600.000
= Rp7.560.000
Bagian istri:
(100.000.000 ÷ 250.000.000) × 12.600.000
= Rp5.040.000

PPh terutang yang dilaporkan:

Suami: Rp7.560.000
Istri: Rp5.040.000

Baca Juga: Panduan Cara Penghitungan Pajak Suami Istri dengan NPWP Terpisah

Contoh 2: Istri Menjalankan Usaha dan Dikenai PPh Final

Data penghasilan:

Penghasilan neto suami: Rp150.000.000
Istri memiliki usaha UMKM
Peredaran bruto istri: Rp100.000.000
Istri dikenai PPh Final UMKM (0,5%)

Perlakuan Pajak:

Penghasilan usaha istri tidak digabung ke PKP suami
PTKP suami tetap menggunakan status K/I/3
Pajak istri dan suami dihitung terpisah

Perhitungan Pajak Suami:

PKP suami setelah PTKP: Rp78.000.000
PPh Pasal 17:
- 5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
- 15% × Rp28.000.000 = Rp4.200.000
  PPh terutang suami = Rp6.700.000

Perhitungan Pajak Istri: