Berapa Tarif Bunga Sanksi Administrasi dan Imbalan Pajak Maret 2025?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan besaran tarif bunga terkait sanksi administratif dan imbalan bunga pajak untuk periode Maret 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 3/KM.10/2025 dan berlaku mulai 1 hingga 31 Maret 2025. Penetapan tarif ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif Bunga Sanksi Administratif Pajak Maret 2025

Berdasarkan KMK No. 3/KM.10/2025, tarif bunga sanksi administratif pajak untuk Maret 2025 berkisar antara 0,57% hingga 2,24%. Dibandingkan dengan Februari 2025, terdapat penurunan sebesar 0,02% untuk semua ketentuan dalam UU KUP. Berikut rincian tarif bunga sanksi administratif yang berlaku pada Maret 2025:

Baca Juga:  Sanksi Administrasi Telat Bayar dan Lapor Pajak

Tarif Imbalan Bunga Pajak Maret 2025

Selain sanksi administratif, Kemenkeu juga menetapkan tarif imbalan bunga pajak bagi wajib pajak yang berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Untuk Maret 2025, tarif ini ditetapkan sebesar 0,57% dan mengalami penurunan 0,02% dibandingkan Februari 2025.

Imbalan bunga pajak ini diberikan sebagai kompensasi atas keterlambatan pemerintah dalam mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Berikut rincian tarif imbalan bunga pajak untuk Maret 2025:

Baca Juga: Cara Mengajukan Permohonan Pemberian Imbalan Bunga dalam Sistem Coretax DJP (CTAS)

Dasar Perhitungan Tarif Sanksi Administratif Pajak 

Penentuan tarif bunga sanksi administratif pajak di Indonesia didasarkan pada suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang dikombinasikan dengan uplift factor. Uplift factor ini bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Setelah uplift factor diterapkan, tarif yang dihasilkan dibagi 12 untuk mendapatkan tarif bunga bulanan.

Kategori uplift factor yang diterapkan adalah sebagai berikut:

• 0% – 10% untuk pelanggaran yang menggunakan sistem self-assessment.
• 15% untuk pelanggaran yang dikenakan melalui official assessment.

Dengan metode ini, setiap perubahan BI Rate akan langsung berdampak pada tarif sanksi. Jika BI Rate meningkat, tarif sanksi juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Skema ini menggantikan sistem tarif tetap sebesar 2% per bulan yang sebelumnya digunakan, memberikan fleksibilitas dan potensi tarif yang lebih rendah bagi wajib pajak.

Penjelasan Ketentuan dalam UU KUP

Sanksi Administratif Pajak 

UU KUP mengatur sanksi bunga atas berbagai pelanggaran, antara lain:

Pasal 19

• Pasal 19 ayat (1): Jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan, atau Surat Keputusan Pembetulan (SKP) diterbitkan dan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah, maka wajib pajak dikenai sanksi bunga berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Pasal 19 ayat (2): Wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terkena sanksi administratif bunga. Tarif bunga per bulan ini dihitung dari jumlah pajak yang masih harus dibayarkan.
• Pasal 19 ayat (3): Wajib pajak juga dapat mengajukan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penghitungan sementara pajak terutang dengan sanksi bunga sesuai tarif per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8, 9, dan 14

• Pasal 8 ayat (2): Jika wajib pajak melakukan pembetulan SPT yang menyebabkan utang pajak bertambah, maka wajib pajak dikenakan sanksi bunga per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
• Pasal 8 ayat (2a): Wajib pajak yang melakukan pembetulan sendiri SPT Masa yang menyebabkan utang pajak lebih besar akan terkena sanksi administrasi atas jumlah pajak yang kurang bayar.
• Pasal 9 ayat (2a): Pembayaran dan penyetoran pajak yang terlambat setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi bunga.
• Pasal 9 ayat (2b): Pembayaran dan penyetoran pajak yang terlambat setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan akan dikenakan sanksi bunga.
• Pasal 14 ayat (3): Kekurangan pajak yang terutang juga akan ditambah dengan sanksi bunga per bulan.

Pasal 8 ayat 5

• Pasal 8 ayat (5): Kekurangan bayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT wajib dilunasi wajib pajak beserta sanksi administrasinya sebelum laporan disampaikan.

Pasal 13 

• Pasal 13 ayat (2): Setiap kekurangan pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang dihitung sejak sejak saat terutang atau berakhirnya masa pajak.
• Pasal 13 ayat (2a): Setiap kekurangan pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran.
• Pasal 13 ayat (3b): Tarif bunga bulanan dihitung sejak pajak terutang atau akhir masa pajak.

Imbalan Bunga Pajak 

Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan pengembalian pajak lebih bayar, seperti diatur dalam: 

Pasal 11

• Pasal 11 ayat (3): Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan lebih dari satu bulan, pemerintah wajib memberikan imbalan bunga sesuai tarif per bulan.

Pasal 17B

• Pasal 17B ayat (3): Jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak atas imbalan bunga sesuai tarif yang berlaku.
• Pasal 17B ayat (4): Imbalan bunga juga diberikan dalam kondisi tertentu terkait proses hukum yang melibatkan pajak.

Pasal 27B UU KUP

• Pasal 27B ayat (4): Imbalan bunga per bulan dihitung berdasarkan suku bunga acuan, dengan durasi maksimum 24 bulan.

Baca Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News