Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Bimo Wijayanto, menerima tugas prioritas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: menyelesaikan “pekerjaan rumah” penting terkait sistem perpajakan nasional, termasuk isu strategis Coretax, dalam waktu satu bulan. Penegasan ini disampaikan oleh Bimo saat ditemui wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).
“Mudah-mudahan kurang dari sebulan saya akan laporkan perkembangan ke teman-teman sekalian,” ujar Bimo, memberi sinyal bahwa pemetaan isu perpajakan telah dimulai.
Peta Jalan Reformasi Pajak dan Coretax
PR yang dimaksud berasal langsung dari Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025. Menkeu meminta publik memberi waktu satu bulan untuk Bimo agar ia dapat “melihat ke dalam” dan melakukan analisis dari sudut pandang segar sebagai Dirjen Pajak yang baru.
Baca juga: DJP Jawab 22 Isu Kendala Coretax
Dalam waktu yang singkat itu, Bimo diminta melakukan:
- Pemetaan masalah tertunda (pending matters);
- Identifikasi isu strategis perpajakan;
- Evaluasi dan akselerasi kinerja sistem inti administrasi perpajakan (Coretax).
Sebelumnya, target perbaikan menyeluruh sistem Coretax dijanjikan rampung pada Juli 2025 oleh Dirjen sebelumnya, Suryo Utomo. Namun Bimo berencana menggunakan periode retensi hingga Desember 2025 sebagai ruang evaluasi menyeluruh untuk memperkuat fondasi sistem.
“Kami akan memanfaatkan retention period sampai Desember. Kami akan betul-betul mengawasi apa yang harus kami pertegas kembali untuk mengakselerasi performanya,” tegas Bimo.
Fokus: Integritas Sistem, SDM, dan Lembaga
Dalam narasi awal masa jabatannya, Bimo menekankan tiga pilar reformasi perpajakan:
- Integritas Data dan Sistem – Memastikan kualitas dan keandalan data perpajakan di era digitalisasi.
- Integritas SDM – Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan tata kelola pegawai DJP.
- Integritas Institusi – Membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.
Langkah-langkah ini diklaim sebagai dasar dari penyusunan kebijakan baru yang akan dikonsultasikan kepada Menkeu dan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Background dan Harapan Publik
Bimo resmi dilantik sebagai Dirjen Pajak pada 23 Mei 2025, bersamaan dengan 21 pejabat eselon I lainnya di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan dikenal luas karena kiprahnya di Kantor Staf Presiden serta inisiasinya dalam mendirikan Center for Tax Analysis (CTA) di lingkungan Kemenkeu.
Sebagai analis senior, Bimo diharapkan mampu menghadirkan pendekatan berbasis data dan kebijakan yang progresif dalam membenahi sistem perpajakan nasional.
Baca juga: Perbedaan Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax
Konferensi Pers Khusus Coretax Ditunggu
Menteri Keuangan menggarisbawahi bahwa hasil pemetaan yang dilakukan Bimo nantinya akan dikomunikasikan kepada publik secara terbuka. Tak menutup kemungkinan akan digelar press briefing khusus mengenai Coretax maupun topik strategis perpajakan lainnya yang menjadi fokus kebijakan ke depan.
“Bisa membuat press briefing tersendiri mengenai Coretax atau hal-hal lain yang akan dilakukan,” jelas Sri Mulyani saat menyerahkan mandat reformasi kepada Bimo.
