Transformasi jabatan account representative (AR) menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan resmi berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini, kebijakan tersebut telah diterapkan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.
Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono menyampaikan bahwa AR di kedua kanwil tersebut telah dialihkan menjadi pemeriksa pajak pada klaster pengawasan. Ke depan, kebijakan ini akan diterapkan secara nasional.
“AR di Kanwil Besar dan Kanwil Khusus sekarang menjadi fungsional pemeriksa pajak klaster pengawasan. Ke depannya akan dinasionalkan,” ujar Eddy, dikutip Senin (23/2/2026).
Apa yang Berubah dari Peran AR?
Sebelum transformasi ini, AR memiliki keterbatasan kewenangan dalam proses pengawasan. Kini, dengan status sebagai pemeriksa klaster pengawasan, terdapat sejumlah perubahan penting:
- Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah melakukan pemeriksaan sederhana.
- Dapat melakukan pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan.
- Proses tindak lanjut atas data konkret menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu unit pemeriksa lain.
Sebelumnya, AR tidak dapat menerbitkan SKP karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pemeriksa pajak.
Baca Juga: AR Berwenang Terbitkan SKP Mulai 2026, Wajib Pajak Perlu Bersiap!
Latar Belakang Transformasi
Rencana perubahan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 27 Januari 2026.
Menurut Bimo, terdapat potensi pajak dari data konkret yang belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan AR. Selain itu, sejak krisis Covid-19, aktivitas pengawasan lapangan oleh AR cenderung minim dan pengolahan data lebih tersentralisasi dari kantor pusat.
Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang gerak dalam menggali potensi penerimaan secara maksimal.
Diharapkan Lebih Aktif dan Inovatif
Melalui transformasi ini, DJP berharap:
- AR lebih inovatif dalam menggali potensi pajak.
- Pengawasan menjadi lebih responsif dan efektif.
- Proses penetapan hasil pemeriksaan sederhana dapat dilakukan secara lebih cepat.
Ke depan, kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh kantor wilayah DJP. Artinya, seluruh AR nantinya akan beralih menjadi fungsional pemeriksa pajak pada klaster pengawasan sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak.
Baca Juga: DJP Berencana Tambah Ribuan Pemeriksa Pajak untuk Perbaiki Rasio Cakupan Audit
FAQ Seputar Transformasi AR Jadi Pemeriksa Klaster Pengawasan
1. Apa itu transformasi AR menjadi pemeriksa klaster pengawasan?
Transformasi ini adalah perubahan jabatan account representative (AR) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi fungsional pemeriksa pajak pada klaster pengawasan, sehingga memiliki kewenangan lebih luas dalam proses pemeriksaan dan penetapan pajak.
2. Di mana saja kebijakan ini sudah diterapkan?
Saat ini, transformasi telah berjalan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Ke depan, kebijakan ini akan diterapkan secara nasional di seluruh kantor wilayah DJP.
3. Apa kewenangan baru AR setelah transformasi?
Setelah menjadi pemeriksa klaster pengawasan, AR dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana, baik pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan.
4. Mengapa transformasi AR ini dilakukan?
Kebijakan ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pajak dari data konkret yang sebelumnya belum maksimal karena keterbatasan kewenangan AR dalam menetapkan SKP.
5. Apakah transformasi ini berdampak bagi wajib pajak?
Ya. Dengan kewenangan yang lebih luas, proses pengawasan dan penetapan hasil pemeriksaan sederhana menjadi lebih cepat dan efektif, sehingga tindak lanjut atas potensi pajak dapat dilakukan secara lebih responsif.
