Selama beberapa tahun terakhir, kasus penyanderaan pajak di Indonesia sering kali cukup menjadi sorotan publik. Banyak penanggung pajak dengan utang besar yang akhirnya menghadapi penyanderaan setelah berbagai upaya penagihan tidak berhasil. Proses ini, meskipun kontroversial, merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utangnya. Penyanderaan ini bertujuan untuk menekan para penunggak pajak agar segera memenuhi kewajiban mereka dan menghindari upaya penghindaran pajak yang merugikan negara.
Dalam hal ini, DJP memiliki kewenangan untuk menyandera penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100 juta dan yang dianggap tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak, penyanderaan dilakukan secara selektif dan hanya terhadap pihak yang memenuhi syarat tertentu agar tindakan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Definisi Penyanderaan dalam Penagihan Pajak
Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Penagihan Pajak, definisi dari penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Meskipun penyanderaan ini merupakan bentuk pengekangan, pemerintah telah menetapkan sejumlah hak yang harus diberikan kepada penanggung pajak selama masa penyanderaan. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 69 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023.
Hak-Hak Penanggung Pajak Selama Penyanderaan
Pemerintah memberikan lima hak utama kepada penanggung pajak yang sedang disandera, di antaranya:
- Pelaksanaan Ibadah
Penanggung pajak berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya di tempat penyanderaan. - Pelayanan Kesehatan
Penanggung pajak harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Penyediaan Makanan
Penanggung pajak berhak mendapatkan makanan yang layak, termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga. - Penyampaian Keluhan
Penanggung pajak memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mengenai perlakuan petugas selama masa penyanderaan. - Akses Informasi dan Bahan Bacaan
Penanggung pajak dapat memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri. - Kunjungan dari Pihak Luar
Meskipun berada dalam masa penyanderaan namun wajib pajak atau penanggung pajak masih memiliki hak menerima kunjungan dari sanak keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Hak kunjungan ini diberikan paling banyak tiga kali dalam seminggu selama 30 menit untuk setiap kali kunjungan.
Baca juga: Mengenal Passphrase Sertifikat Elektronik Pajak
Kunjungan Khusus
Selain kunjungan dari keluarga dan sahabat, penanggung pajak yang disandera juga berhak menerima kunjungan dari dokter pribadi dan/atau rohaniwan atas biaya sendiri. Kunjungan ini harus mendapatkan izin dari kepala tempat penyanderaan.
Keperluan Izin Keluar Sementara
Penanggung pajak yang disandera juga memiliki hak untuk mendapatkan izin keluar sementara dari tempat penyanderaan untuk lima keperluan penting:
- Perawatan Medis
Jika penanggung pajak menderita sakit berat yang memerlukan perawatan rumah sakit di luar tempat penyanderaan, izin keluar sementara dapat diberikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh pejabat. - Panggilan Hukum dan Pengadilan
Penanggung pajak yang dipanggil oleh aparat penegak hukum atau yang harus menghadiri sidang di pengadilan berhak mendapatkan izin keluar sementara. - Pemilihan Umum
Penanggung pajak dapat mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum jika tempat pemilihan tersebut tidak tersedia di tempat penyanderaan. - Menghadiri Pemakaman
Penanggung pajak yang disandera berhak menghadiri pemakaman orang tua, suami/istri, atau anak. - Menjadi Wali Nikah atau Menghadiri Pernikahan Anak
Penanggung pajak yang disandera juga bisa mendapatkan izin untuk menjadi wali nikah atau menghadiri pernikahan anak.
Menurut Pasal 71 ayat (4) PMK 61/2023, jangka waktu yang tercantum dalam surat izin keluar sementara tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.
Pada dasarnya, penyanderaan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh DJP ketika cara-cara lain dalam penagihan pajak tidak berhasil, maka penting bagi para wajib pajak untuk mengetahui dan memahami hak-hak mereka selama masa penyanderaan agar dapat memastikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum.
