Apa Penyebab dan Dampak Penurunan Jumlah Kelas Menengah di Indonesia?

Belakangan ini, isu mengenai penurunan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mulai hangat diperbincangkan. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Agustus 2024, tren jumlah penduduk yang masuk kelas menengah selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. 

Siapa Saja yang Termasuk Kelas Menengah?

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami definisi dari kelompok masyarakat kelas menengah. Menurut laporan World Bank pada September 2019 berjudul “Aspiring Indonesia – Expanding the Middle Class“, kelompok kelas menengah didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengeluaran antara Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan per kapita. 

Sementara, kategori menuju kelas menengah atau dikenal dengan istilah aspiring middle class mencakup warga dengan pengeluaran Rp532 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan per kapita, sementara kelompok rentan berada pada rentang pengeluaran Rp354 ribu hingga Rp532 ribu per kapita. Pengelompokan lebih lanjut dari kelas miskin hingga kelas atas menurut data dari World Bank (September 2019) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas (Maret 2024) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tren Penurunan Kelas Menengah

Proporsi kategori kelas menengah Indonesia tercatat mengalami penurunan sebesar 9,48 juta penduduk (↓16,53%) dari tahun 2019 yang sejumlah 57,33 juta penduduk menjadi 47,85 juta penduduk di tahun 2024. Di sisi lain, jumlah penduduk kategori menuju kelas menengah atau aspiring middle class justru meningkat dari 128,85 juta penduduk pada tahun 2019 menjadi 137,5 juta penduduk pada tahun 2024 atau naik sebanyak 8,65 juta penduduk (↑ 6,71%).

Jika diliihat dari grafik di bawah, penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia mulai terjadi saat masa pandemi COVID-19 melanda. Tren kelas menengah yang turun status menjadi menuju kelas menengah tentunya mengancam pertumbuhan ekonomi karena kelompok menengah masih menjadi salah satu penyumbang utama konsumsi rumah tangga di Indonesia. 

Baca Juga: Dominasi Kelas Menengah dalam Kontribusi Pajak Indonesia

Penyebab Penurunan Jumlah Kelas Menengah

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan kelas menengah adalah efek dari pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya meningkatkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi juga memicu kenaikan pengangguran. Selain itu, meskipun ada peluang untuk memperoleh pendapatan lebih selama pandemi bagi sebagian kecil kelompok kelas menengah, struktur ekonomi yang rapuh membuat banyak dari mereka justru tergeser ke bawah.

Hal ini juga diungkapkan oleh Amalia Adininggar Widyasanti (Plt Kepala BPS), Media Wahyudi (peneliti Center of Economic and Law Studies/CELIOS), dan Muhammad Faisal (ekonom Center of Reform on Economics/CORE Indonesia).

Menurut Media Wahyudi, penurunan jumlah kelas menengah bukanlah fenomena baru. Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat kelas menengah berada di batas bawah, sehingga ketika terdapat guncangan ekonomi, seperti pandemi COVID-19, mereka akan terdorong/tergeser ke kelas yang lebih rendah bahkan masuk ke kategori miskin.

Selain itu, Media Wahyudi juga menuturkan penyebab lainnya, seperti minimnya bantuan/subsidi yang signifikan serta kenaikan biaya sehari-hari yang tidak diiringi dengan kenaikan upah. Misalnya saja, masyarakat dengan gaji sebesar Rp2 juta saat ini sudah tidak memiliki akses ke subsidi pangan, pendidikan dan sejenisnya karena bukan tergolong dalam kelompok miskin lagi, sehingga membuat mereka tergopoh-gopoh.

Sementara, Muhammad Faisal menambahkan bahwa dampak pandemi COVID-19 masih terasa hingga sekarang. Banyak anggota masyarakat yang harus beralih ke sektor informal, yang sering kali tidak dapat menyamai pendapatan mereka ketika bekerja di sektor formal. Selain itu, pertumbuhan upah riil yang stagnan atau bahkan negatif selama beberapa tahun terakhir turut berkontribusi pada menurunnya daya beli kelas menengah.

Dampak Penurunan Kelas Menengah

Penurunan jumlah kelas menengah ini tentunya memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian nasional. BPS sendiri mencatat bahwa kelas menengah memiliki persentase konsumsi sebesar 82% dari total konsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketika kelas menengah mengalami penurunan pendapatan, dampaknya akan terasa pada berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, perdagangan, ekspor, dan produktivitas industri.

Media dari CELIOS menyatakan bahwa kelas menengah juga berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak, pembukaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Penurunan pendapatan mereka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, yang ditargetkan pemerintah untuk mencapai 5,2 – 5,6 persen pada tahun depan. Menurut Faisal dari CORE Indonesia, target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang dicanangkan oleh beberapa tokoh politik akan semakin sulit tercapai jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik.

Solusi untuk Meningkatkan Kelas Menengah

Media Wahyudi menekankan perlunya perbaikan sistem perlindungan sosial yang selama ini belum tepat sasaran sebagai salah satu solusi utama. Menurutnya, solusi yang diberikan dapat berupa perbaikan sistem perlindungan sosial seperti bahan bakar minyak dan listrik, dukungan perumahan terjangkau, perbaikan sektor ekonomi, akses yang terjangkau terhadap sektor kesehatan dan pendidikan, hingga menjaga stabilitas ekonomi – politik Indonesia agar peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas menengah dapat terjaga.

Sedangkan, ekonom CORE Indonesia, M. Faisal mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan sosial produktif yang berbeda dengan bantuan untuk masyarakat miskin. Bantuan ini dapat berupa penciptaan lapangan kerja melalui proyek padat karya, seperti pembangunan infrastruktur pertanian dan perkebunan, yang sekaligus memberikan pendapatan tambahan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberian subsidi yang tepat sasaran untuk mengurangi beban pengeluaran kelas menengah, terutama dalam hal perumahan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu kunci untuk membantu pemulihan kelas menengah. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan sektor UMKM dapat menjadi salah satu pendorong utama untuk meningkatkan jumlah kelas menengah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan berbagai insentif, tidak hanya dari sisi pembiayaan dan pajak, tetapi juga dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di Google News