Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perang antara Ukraina dan Rusia menjadi salah satu faktor risiko yang dipertimbangkan pemerintah dalam merancang APBN 2023.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memperkirakan kasus Covid-19 akan menurun dan menjadi transisi dari pandemi ke endemic pada tahun depan. Namun, perang di Ukraina menjadi risiko baru yang tidak kalah menantangnya.
Dalam konferensi video tanggal 18 April 2022, ia menjelaskan tahun depan akan muncul risiko baru dari sisi perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas serta dapat mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara maju.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah mempertimbangkan tiap risiko dalam menyusun APBN 2023, termasuk perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, pemerintah akan menjalankan komitmen yang menyehatkan kembali APBN pada 2023, tetapi pada saat yang sama tetap dapat mendukung pemulihan ekonomi serta program pembangunan nasional.
Ia menilai kenaikan harga komoditas dan inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas ataupun suku bunga. Hal ini pun dapat menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan nilai tukar, serta tekanan pada sektor keuangan.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan tiap risiko dalam menyusun APBN 2023, termasuk perang Rusia-Ukraina. Ia menjelaskan, pemerintah dapat menjalankan komitmen menyehatkan kembali APBN pada 2023, tetapi di saat yang sama tetap akan mendukung pemulihan ekonomi dan program pembangunan nasional.
Ia menilai kenaikan harga komoditas dan inflasi yang tinggi memberikan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas ataupun suku bunga. Hal ini kemudian, akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan nilai tukar, serta tekanan pada sektor keuangan.
Menurut Sri Mulyani, berbagai persoalan akan mengakibatkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global. Berdasarkan proyeksi OECD, pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1% dari sebelumnya 4,5% menjadi hanya 3,5%.
Kemudian, World Bank juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,4% menjadi 3,5%. Sementara itu, World Trade Organization memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4% menjadi 3,1%-3,7%.
Di lain sisi, laju inflasi diperkirakan akan mengalami kenaikan. Menurut World Bank, inflasi di negara maju akan meningkat dari 3,9% menjadi 5,7%, sedangkan pada negara berkembang tentu mengalami tekanan dari 5,9% menjadi 8,6%. Kondisi ni tentu dapat menimbulkan dampak yang sangat rumit.
Dengan kenaikan laju inflasi dan pengetatan moneter tersebut, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan berhati-hati dalam mengelola utang. Hal ini dikarenakan, kondisi tersebut akan menimbulkan tekanan dari sisi bunga utang dan cicilan yang harus dibayarkan oleh pemerintah.
Ia juga menambahkan, hal ini akan menjadi pertimbangan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 menuju defisit di bawah 3%, yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang yang dapat diturunkan secara bertahap. APBN 2023 direncanakan untuk mendesain pendapatan negara dengan rentangan 11,28%-11,76% PDB atau senilai Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Kemudian, belanja negara didesain dengan kisaran 14,09%-14,71% PDB atau Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.
