Pemerintah Kamboja telah memperoleh pendapatan pajak sejumlah US$65 juta atau Rp940,7 miliar dari penindakan terhadap 7.000 kendaraan yang tidak terdaftar atau memiliki pelat nomor palsu selama September 2022 sampai 3 Mei 2022.
Dirjen Bea dan Cukai Kun Nhem pun menyebutkan kendaraan diduga hasil penyelundupan, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan bea masuk. Menurutnya, penindakan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum agar kendaraan bermotor di Kamboja patuh kepada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Ia pun menyebutkan, penindakan kendaraan yang tidak membayar bea masuk ini termasuk juga kendaraan setir kanan. Setelah tindakan keras tersebut, pemilik kendaraan pun diwajibkan untuk membayar pajak dan denda.
Kun Nhem juga mengatakan dari 7.000 kendaraan yang ditindak, terdapat 4.690 di antaranya yang merupakan kendaraan setir kanan yang membayarkan pajak sebesar US$46 juta. Ia pun menemukan ribuan kendaraan setir kiri yang telah diubah dari setir kanan dan menjalani konvensi, tetapi tetap mengharuskan membayar pajak US$13 juta.
Selain itu, Adapun 178 kendaraan yang tidak dapat membayar bea masuk, termasuk 7 kendaraan setir kanan. Setelah tindakan keras tersebut, pajak dan denda yang harus dibayarkan ialah berjumlah US$4 juta.
Meskipun demikian, hanya terdapat 31 pemilik kendaraan yang datang untuk melunasi tagihan senilai US$650.000. Adapun, pemiliknya ialah lebih dari 3.000 kendaraan yang belum membayar pajak.
Kun Nhem pun menjelaskan penindakan terhadap kendaraan ilegal harus terus dilakukan untuk memperbaiki tata Kelola kendaraan bermotor di jalanan Kamboja. Ia juga menyebut otoritas akan mengalihkan pemungutan pajak pada mobil impor dari kantor k epos perbatasan mulai 1 Juli 2022. Kendaraan setir kiri yang membayar pajak setelah 30 Juni pun diwajibkan untuk membayar denda.
Otoritas mencatat penerimaan negara yang dikumpulkan oleh institusi tersebut turun sebanyak 2,5% secara tahunan menjadi US$597,6 juta pada kuartal 1/2022. Dari angka tersebut, pendapatan pajak dari kendaraan dan mesin akan mencapai lebih dari US$255 juta.
Sebelumnya, Perdana Menteri Hun Sen juga menginstruksikan optimalisasi penerimaan pajak, termasuk dari pajak jalan atau pajak kendaraan bermotor. Ia pun juga menyebutkan potensi penerimaan yang dapat negara kumpulkan dari kendaraan bermotor ialah mencapai US$50 juta atau Rp718,7 miliar.
Ia berpendapat optimalisasi pajak kendaraan bermotor harus dilakukan selaras dengan kebijakan untuk menata transportasi di Kamboja. Pemerintah pun juga melarang kendaraan dengan setir kanan beroperasi pada Juli 2022 dan menargetkan seluruh kendaraan untuk patuh membayar pajak.
