Rangkuman Tanya Jawab Webinar Pajakku, Kuasai Format & Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Webinar Pajakku dengan topik Kuasai Format & Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Terbaru telah sukses diselenggarakan pada Rabu, 10 September 2025. Acara ini mengupas tuntas berbagai perubahan penting dalam format dan tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan melalui platform Coretax DJP.

Dipandu oleh narasumber ahli dari Tim P2Humas DJP, Timon Pieter, Agus Wahyudi dan Adi Wiyono, serta narasumber internal ahli Perpajakan Pajakku, Fernando Siahaan. Diskusi ini menarik minat dan partisipasi aktif dari para peserta. Bagi Anda yang melewatkan sesi livenya, rekaman webinar dapat disaksikan kembali melalui tautan YouTube berikut:

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Berikut adalah rangkuman pertanyaan-pertanyaan penting yang telah dijawab langsung oleh narasumber.

Disclaimer: Tanggapan ini disusun semata-mata berdasarkan penafsiran kami atas ketentuan perpajakan yang berlaku dan informasi terbatas sebagaimana tercermin dalam pertanyaan. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau pertentangan antara isi tanggapan ini dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

A. Pertanyaan yang dijawab oleh P2Humas DJP

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Pelaporan SPT untuk CV dengan Fasilitas PPh Final 0,5%

Penanya: Eza – KGJ

Pertanyaan: Apakah untuk CV yg masih menggunakan fasilitas 0,5% juga bisa melaporkan dengan mekanisme yg sudah dijelaskan atau terdapat perbedaan?

Jawaban: Sama.

Cara Menghitung PPh Final Badan Koperasi UMKM

Penanya: Muhamad Dimas – Koperasi bintang laut barat

Pertanyaan: Cara menghitung PPH final badan koperasi UMKM?

Jawaban: Perhitungan nya sesuai PP 55 Tahun 2022, terutang untuk setiap masa pajak, dengan perhitungan Tarif 0,5% x Peredaran bruto.

Kredit Pajak PPh 23: Prepopulated Otomatis di Coretax

Penanya: Yanuari – Mics Steel

Pertanyaan: Terkait dengan Tax credit pph 23 wajib pajak badan apakah otomatis masuk ke SPT badan via coretax?

Jawaban: Otomatis prefill.

Bentuk Laporan SPT PPh Badan di Coretax: E-Form atau Pengisian Langsung?

Penanya: Lies Ariany – PT. Sumi Indo Kabel Tbk.

Pertanyaan: Apakah SPT PPH Badan via Coretax berbentuk file e-form seperti tahun sebelumnya?

Jawaban: Tidak, mulai tahun pajak 2025 langsung diisikan di aplikasi Coretax.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

Impor Data Aset di Coretax

Penanya: Hasti – PT

Pertanyaan: Untuk menu penginputan asset akan berubah pengisiannya dan apa bisa juga untuk ekspor?

Jawaban: Bisa impor data via xml.

Ketersediaan Format Excel untuk Kertas Kerja SPT

Penanya: Fauzan – AI Tbk

Pertanyaan: Apakah atas format SPT badan PER 11 ini terdapat dalam bentuk format excel? mengingat ada kebutuhan kertas kerja dalam penyusunan SPT badan.

Jawaban: Belum ada.

Pengisian Kode Koreksi Fiskal

Penanya: Muslikin – KAI

Pertanyaan: Apakah kode koreksi fiskal dapat di isi lebih dari satu jenis?

Jawaban: Bisa diisi lebih dari 1.

Perlakuan Bukti Potong PPh 23 di Coretax

Penanya: Achmad Zulfikar – PT Birotika Semesta

Pertanyaan: Bagaimana Perlakuan Bukti Potong PPh 23 yang diterima oleh kami, a. apakah membutuhkan List selama Jan-des 2025 pak? b. jika dibutuhkan list tersebut perlu di impor? c. Jika tidak bagaimana kami mendapatkan Detail Bukti Potong (Prepaid Tax) tsb?

Jawaban: Data Bukti Potong akan otomatis prepopulated, tidak perlu diisikan, namun dapat dihapus jika diperlukan.

Solusi Perbedaan Saldo Buku Besar di Coretax

Penanya: Mohammad Arief Prasetyo – PLN Nusa Daya

Pertanyaan: Terdapat perbedaan saldo buku besar coretax dimana jumlah saldo tanpa filtered lebih besar dibandingkan dengan saldo saat dilakukan filtered debet dan kredit. Untuk case seperti ini mohon solusinya pak?

Jawaban: Dapat konsultasi ke kantor KPP terdekat, untuk memastikan datanya.

Pengaturan Penandatangan SPT di Coretax

Penanya: Mohamad Arief Prasetyo – PLN Nusa Daya

Pertanyaan: Terdapat nama penandatangan SPT di coretax berdasarkan history DJP online sebelumnya (PLN belum melakukan import data penandatanganan SPT Coretax), namun nama penandatangan tidak muncul saat akan diproses sebagai penandatangan SPT per NITKU. mohon solusinya pak?

Jawaban: Untuk menghapus atau menambahkan penandatangan dapat diseting pada edit informasi umum-pihak terkait, untuk penandatangan TKU bisa diseting diedit informasi umum, gulir ke bagian TKU.

Rincian Kredit Pajak PPh 23

Penanya: Zaebak Arifin – PT BRI Manajemen Investasi

Pertanyaan: Apakah ada muncul rincian untuk PPh 23 yang di kreditkan?

Jawaban: Data Bukti Potong akan otomatis prepopulated, tidak perlu diisikan, namun dapat dihapus jika diperlukan.

Skema Pengisian Data dan Lampiran Wajib di Era Coretax

Penanya: Samid – PTBA

Pertanyaan: Bagaimana skema pengisian data prepaid, amortisasi dan depresiasi? dan lampiran-lampiran apa saja yang wajib dilampirkan yang berbeda di SPT era Coretax sekarang bapak?

Jawaban: Secara detail dapat dilihat dalam lampiran PER-11 Tahun 2025, dan dijelaskan juga oleh narsum.

Kroscek Otomatis Omset SPT Tahunan dan SPT PPN

Penanya: Kristina Tandian – CV BATURUSA

Pertanyaan: Apakah omset yang di SPT tahunan akan otomatis dipersamakan (di kroscek) dengan omset yang dilaporkan di SPT PPN? demikian juga dengan pelaporan PPh lainnya?

Jawaban: Tidak ada kroscek seperti yang dimaksud, namun setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.

Mekanisme Pengkreditan Bukti Potong

Penanya: Tri Astuti – PT. Surya Palacejaya

Pertanyaan: Selamat pagi pak, ijin bertanya, apakah semua bukti potong yang kami terima dari pihak lain harus kami input manual di coretax pak? bukannya data tersebut sudah otomatis masuk ke coretax, kenapa tidak seperti saat pengkreditan Pajak Masukan yang tinggal klik saja?

Jawaban: Data Bukti Potong akan otomatis prepopulated, tidak perlu diisikan, namun dapat dihapus jika diperlukan.

Persiapan dan Perhitungan PPh di Coretax

Penanya: Ria Mariana – EKSO SINERGI INDONESIA

Pertanyaan: Terkait pelaporan SPT Badan melalui Coretax, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan: 1. Apa saja yang perlu kami siapkan agar pengisian sesuai dengan draft laporan yang ada di Coretax? Apakah perlu dilakukan eskalasi untuk menyesuaikan kode di sistem Coretax? 2. Bagaimana cara menghitung PPh yang termasuk objek maupun non-objek pajak agar sesuai dengan sistem coretax? 3. Untuk metode pembukuan secara umum, apakah benar kami memilih metode pencatatan dengan stelsel akrual?

Jawaban:

Untuk pengisian SPT Tahunan perlu disiapkan laporan keuangan, dan dokumen pendukung lain yang terkait, detailnya dapat dilihat di PER 11 tahun 2025.

Dalam perhitungan PPh terutang secara otomatis akan dihitung dari penghasilan yang merupakan objek pajak saja.

Untuk WP Badan dapat memilih pembukuan stelsel akrual atau kas.

Konsep Kredit Pajak: Prepopulated atau Key-in?

Penanya: Faizun – PT Merapi Utama Pharma

Pertanyaan: Untuk Kredit Badan, apakah menggunakan konsep prepopulated atau kombinasi Propulated dan key-in, mengingat lawan transaksi masih banyak yang menerbitkan bukti potong menggunakan aplikasi legacy.. Mohon arahan dan informasinya ya Pak… Terima Kasih.

Jawaban: Untuk kredit pajak dari bukti pemotongan akan otomatis terprepulasi dari bupot yg diterbitkan lawan transaksi.

Perbedaan Pengisian SPT Sebelum dan Sesudah Coretax

Penanya: Nurmelita Tulak – PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Pertanyaan: Apa perbedaan pengisian versi sebelum core tax?

Jawaban: Pengisian dilakukan by web dan lampiran yg dibutuhkan akan muncul setelah menjawab pertanyaan di Induk SPT.

Solusi Mengatasi Kesalahan dan Eror Saat Lapor SPT

Penanya: Tulus Purwanto – Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur

Pertanyaan: Mohon ijin bertanya bagaimana mengatasi kesalahan dalam pelaporan SPT dan bagaimana cara mengatasi error saat submit E Form SPT tahunan

Jawaban: Untuk kasus spesifik error eform silakan bisa berkonsultasi ke KPP lewat WA atau telepon untuk lebih jelas detail permasalahan dan solusinya

Jangka Waktu Fasilitas Tarif UMKM 0,5% untuk Badan

Penanya: timeria cornelis – pt.intera lestari polimer

Pertanyaan: Tarif UMKM yg 0,5% untuk perusahaan yg sudah 7 thn untuk thn 2025 apakah masih berlaku?

Jawaban: Untuk WP Badan pilihan penggunaan tarif UMKM untuk PT 3 tahun, selain PT, 4 tahun, sedangkan OP 7 tahun. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut maka menggunakan skema pasal 17.

Kewajiban Lapor SPT bagi Perusahaan Pasif

Penanya: Dian Dwi Medika – PT. Dwi Dharma Mulia

Pertanyaan: Apabila perusahaan nya pasif apa perlu mengisi SPT Tahunan PPh Badan?

Jawaban: Sepanjang NPWP masih aktif, WP harus melaporkan SPT Tahunan PPh.

Proses Rekonsiliasi Data Prepopulated PPh 23

Penanya: Syaifuddin– PT Dana Purna Investama

Pertanyaan: Bagaimana Proses pengecekan untuk uang muka PPh23, yang mana perlu rekonsel antara PPh 23 yang di potong klien dengan Prepopulated?

Jawaban: Pada prinsipnya penghasilan dan pemotongan harus eleras saat melaporkan SPT Tahunan

Kewajiban Lapor SPT bagi Pasangan Suami-Istri PNS

Penanya: Jajang Yusup Riswandi – Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Provinsi Jawa Barat

Pertanyaan: Kalau Suami dan Istri sama-sama PNS, apakah keduanya harus membuat SPT masing-masing atau cukup yang membuat Laporan SPT nya di Suami?

Jawaban: Suami istri merupakan satu kesatuan ekonomis jika NPWP gabung maka pelaporan SPT Tahunan menggunakan NPWP suami

Mekanisme Pelaporan dan Penyelarasan Pembukuan di Coretax

Penanya: SALOMODEPY – SUmber Multi

Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengunggahan lampiran SPT PPh Badan di Coretax yang berbeda dari e-Filing sebelumnya? dan Bagaimana cara menyelaraskan pembukuan komersial dengan fiskal secara efektif dalam sistem Coretax?

Jawaban: Pada dasarnya sama cara pengunggahan lampiran legacy dan coretax. Terkait koreksi fiskal bisa berpedoman pada Pasal 9 UU PPh.

Fasilitas Pasal 31E Setelah Habis Periode PPh Final UMKM

Penanya: wilda putriani – cv belajar tenis bersama

Pertanyaan: Jika WP Badan sudah memanfaatkan fasilitas pajak PPh Final UMKM 0,5% selama 4 tahun lalu tahun ini sudah dikenakan tarif umum. Tahun ini omset masih dibawah 4,8M apakah bisa mendapat fasilitas tarif 31 E? dan apa ada yg perlu diurus untuk bisa dikenakan tarif tsb? Terima kasih.

Jawaban: Jika sudah melewati jangka waktu penggunaan skema PP 55, di tahun pajak berikutnya menggunakan skema pasal 17 UU PPh.

Ekspor dan Impor Data Kredit Pajak

Penanya: Mochammad Fadzry – PT Astra International Tbk

Pertanyaan: Apakah di menu kredit pajak, untuk data yang sudah prepopulated bisa di ekspor datanya? dan untuk data kredit pajak yang akan di tambahkan, apakah tersedia menu impor untuk di upload secara bulk data kredit pajaknya?

Jawaban: Data bisa diekspor dalam bentuk excel atau pdf.

Kewenangan Pelaporan SPT Badan

Penanya: Ayunda – Clozette Indonesia

Pertanyaan: Untuk buat SPT Badan Tahunan ini apakah bisa PIC Utama Langsung atau harus yang lain ya?

Jawaban: PIC Utama adalah super user bisa mengakses semua, namun jika menunjuk pegawai atau kuasa bisa menambahkan pada coretax.

Kewajiban Melampirkan Laporan Keuangan

Penanya: Herangga Rahmad Astanto – Swasta

Pertanyaan: Apakah perlu melampirkan softcopy file ke coretax semisal laporan keuangan yang sudah ditanda tangani atau stempel?

Jawaban: Laporan Keuangan wajib dilampirkan.

Kapasitas Impor Kredit Pajak Di Coretax

Penanya: Afina Manzilah – PT PLN (Persero)

Pertanyaan: Untuk impor kredit pajak di coretax, apakah bisa sampai sekitar 300ribu list kredit pajak? karena kami pernah menggunakan impor kredit pajak di eform, namun ternyata eform tidak bisa mengakomodir, sehingga kami menggunakan PJAP utk lapor SPT Badan

Jawaban: Seharusnya bupot terprepop ke coretax dari data bupot yang diterbitkan lawan transaksi, sehingga tidak dibutuhkan impor bupot lagi. Hal ini berbeda dengan eform yang selama ini digunakan WP. Namun jika ternyata data bupot belum terprepop dg coretax silakan berkonsultasi ke KPP untuk di eskalasikan

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Batas Maksimal Data Impor Daftar Penyusutan

Penanya: Canny – PT Smart Tbk

Pertanyaan: Apakah ada batas max line data untuk impor data daftar penyusutan? Karena untuk PT kami ada sekitar 50.000 aset.

Jawaban: Info dari PSIAP selaku pengembang Coretax, Kalo Penyusutan, vendor coretax akan usahakan sekali upload bisa 50.000 data Dan bisa sampai 100MB per sekali upload. Harusnya kalo aset 50.000 Masih aman.

Lampiran Yang Bisa Diimpor Dan Daya Tampung Coretax

Penanya: Aji DU – PT. Indomarco Prismatama

Pertanyaan: 1. Lampiran apa saja yang dapat diimport & File skema importnya dapat didownload dari mana ?
2. Seberapa besar daya tampung Coretax atas data import (seperti penyusutan +/- 1jt s.d 1.5jt) ? Karena aplikasi sebelumnya tidak dapat meng akomodir

Jawaban: Untuk mendownload File xml atau converter nya silakan unduh di https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml 

Terkait daya tampung, info dari PSIAP selaku pengembang Coretax, Kalo Penyusutan, vendor coretax akan usahakan sekali upload bisa 50.000 data Dan bisa sampai 100MB per sekali upload.

B. Pertanyaan yang dijawab oleh Pajakku

Pencatatan Pembayaran atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Penanya: Afera Yoshinta Devi – CV Inti Karya Niaga

Pertanyaan: Jika di tahun 2025 ada Pemeriksaan untuk Tahun Buku 2023, apakah bisa diinput nilai bayar nya? masuk ke akun apa?

Jawaban: Jika yang dimaksud adalah Sanksi Administrasi sebagai akibat dari Pemeriksaan Pajak maka sanksi administrasi masuk ke akun Beban Usaha Lainnya untuk tahun pajak berjalan. Selanjutnya, perlu dilakukan koreksi fiscal FPO-08 Sanksi administrative (Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang[1]undangan di bidang perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya)

Pelaporan Transaksi Afiliasi di SPT

Penanya: Elia Putri Nur Utami – PT Yanmar Diesel Indonesia

Pertanyaan: Untuk Transaksi Afiliasi diisi di sebelah mana kah?

Jawaban: Transaksi Afiliasi disajikan pada Lampiran 10A – Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────

Rekonsiliasi dan Edit Data Kredit Pajak

Penanya: Agung A I – Sinarmas Agribusiness
Pertanyaan: Selamat siang, tadi dijelaskan untuk pengisian kredit pajak pph 22 dan 23 akan terisi otomatis, yang saya ingin tanya apakah detailnya bisa didownload untuk dilakukan rekonsil takutnya ada perbedaan angka antara coretax dengan WP. Lalu misal ada salah satu line data yang mau WP hapus karena datanya salah apakah bisa dilakukan? Lalu misal data yang keluar dari coretax tidak lengkap, apakah WP bisa menambahkan di form kredit pajak ini? Terima kasih
Jawaban: Informasi yang kami peroleh sejauh ini:
L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in).
Bapak/ Ibu dapat mendownload data yang tersedia melalui prepopulation dan melakukan penelitian atau pencocokan dengan data pembanding lainnya. Selanjutnya, Bapak/ Ibu dapat melakukan tambah/ edit/ hapus terhadap data Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain sesuai hasil penelitian pada Platform Coretax.

Data Prepopulate/Prefill pada Coretax
Penanya: Fendi – PT Dexa Medica
Pertanyaan: Untuk mengantisipasi saat pelaporan spt badan adanya selisih antara pencatatan perusahaan dengan data prepopulate data perpaid pph 22, 23, 25 bagaimana cara WP untuk mengecek nya? apakah cortax menyediakan menu untuk tarik data bulanan prepopulate perepaidnya? untuk rekon bulanan terutama untuk pph 22 atas impor
Jawaban: Informasi yang kami peroleh sejauh ini:
L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in).
Bapak/ Ibu dapat mendownload data yang tersedia melalui prepopulation dan melakukan penelitian atau pencocokan dengan data pembanding lainnya. Selanjutnya, Bapak/ Ibu dapat melakukan tambah/ edit/ hapus terhadap data Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain sesuai hasil penelitian pada Platform Coretax.

Penghitungan dan Pelaporan Angsuran PPh 25
Penanya: Reinaldo – Dipo Star Finance
Pertanyaan: Untuk angsuran PPh tahun pajak berjalan, bagi perusahaan yang bisa melakukan perhitungan secara kwartalan, bagaimana cara pengisian di bagian L6?
Jawaban: Lampiran 6 – Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Jika yang Saudara maksud adalah Penghitugan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan triwulanan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maka cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 mengacu pada Pasal 228 PMK-81/2025. Format pelaporan mengacu pada Laporan Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnyal 25 sebagaimana diatur pada Lampiran PER-11/PJ/2025 (hal. 1105).

Tata cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud antara lain:

“(2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak sebagaimana diatur pada ayat (1) dihitung berdasarkan penerapan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan; dan

b. Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan.”

Contoh penghitungan dapat dilihat di:

1) Lampiran PMK-81/2025 (hal. 523)

2) Webinar Pajakku: https://www.youtube.com/live/u6-UDQmnv90?feature=shared

Pengisian kredit pajak di lampiran SPT
Penanya: Charlie – Dexa
Pertanyaan: Apakah seluruh kredit pajak pph badan itu harus di isi menggunakan prepopulated? apabila iya bagaimana kalau ada yang tidak masuk di prepopulated?

Jawaban: Pengisian Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain menggunakan kombinasi metode prepopulated data dan perekaman/ pengeditan data oleh pengguna.

Penambahan Manual Data Prepopulate
Penanya: Tri Yuliyanto Hari P – PLN
Pertanyaan: Untuk kredit pajak/bukti potong yang terprepopulate, apakah bisa ditambahkan manual jika ada yang tidak muncul?
Jawaban: Ya, platform coretax menyediakan data prepoluated Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain dan Wajib Pajak bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran formal dan material Bukti Potong/ Pungut Pajak Penghasilan yang dipilih untuk digunakan sebagai Kredit Pajak.

Sumber data angka PKP di Lampiran L6
Penanya: Wuri Handayani – Akulaku Indonesia
Pertanyaan: Saat perhitungan angsuran PPh 25 2025, pada bagian kredit pajak di isi kredit pajak tahun 2024 atau kredit pajak 2025 berjalan?
Jawaban: Angka 5 pada Lampiran L6 – Angsuran PPh Tahun Berjalan diisi dengan Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain. Dengan demikian, untuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 25 tahun pajak 2025, nilai pada angka 5 tersebut berasal dari kredit pajak tahun 2025.

Definisi negara tax haven
Penanya: Titin – WILMAR GROUP
Pertanyaan: Apa itu tax heaven country pak?
Jawaban: Negara suaka pajak (tax haven country) adalah negara atau yurisdiksi yang menawarkan pajak sangat rendah (atau bahkan nol), memiliki aturan kerahasiaan yang kuat, serta terbatas dalam pertukaran informasi dengan otoritas pajak asing, sehingga menarik bagi individu atau perusahaan untuk mengalihkan laba atau aset ke sana demi meminimalkan beban pajak.

Informasi lebih lanjut mengenai tax haven country dapat dibaca di artikel berikut:

https://artikel.pajakku.com/apa-itu-tax-haven-country

Hapus Data Prefill Kredit Pajak
Penanya: Pertiwi Sallih – PLN
Pertanyaan: Apakah kredit pajak yg terisi secara prefill dapat di edit / dihapus apabila tidak semua nilai kredit pajak yg akan kita gunakan?

Jawaban: Pengisian Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain menggunakan kombinasi metode prepopulated data dan perekaman/ pengeditan data oleh pengguna.

Platform coretax menyediakan data prepoluated Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain dan Wajib Pajak bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran formal dan material Bukti Potong/ Pungut Pajak Penghasilan yang dipilih untuk digunakan sebagai Kredit Pajak. Wajib Pajak dapat memilih Bukti Potong/ Pungut yang digunakan sebagai kredit pajak.

Pelaporan Penghasilan PPh Final (Jasa Giro) Tanpa Adanya Bukti Potong.
Penanya: Annisa – PT PLN Indonesia Power
Pertanyaan: penghasilan final yang berisi pendapatan jasa giro dari Bank dan tidak menerima bukti ptotong dari Bank (tidak terdapat bukti potong di coretax dari Bank), bagaimana cara melaporkannya?

Jawaban: Lampiran 4 – Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tidak mensyaratkan pengisian Bukti Potong PPh Final. Oleh karena itu, Saudara dapat mengisi bagian Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final pada Lampiran 4 berdasarkan data dan informasi yang tersedia, misalnya dari bank statement (rekening), dan sebagainya.

Metode Pengisian dan Kanal Pelaporan SPT PPh Badan
Penanya: Novia Aulya – Serasi
Pertanyaan: Apakah untuk beberapa pengisian lampiran yang banyak bisa menggunakan metode impor? dan dalam hal ini apakah PJAP tersedia untuk pelaporan pph badannya?
Jawaban: Ya, terdapat beberapa formulir SPT Tahunan PPh Badan pada Platform Coretax yang menyediakan fitur impor. PJAP Mitra Pajakku menyediakan jasa aplikasi pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara komersial.

Risiko dan Prosedur Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.

Penanya: Jack Lord – Dinas PMDDDukcapil Provinsi Riau
Pertanyaan: Sekiranya terjadi kekeliruan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, apakah dampak resikonya dan apa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah dimaksud? Apakah tersedia nomor aduan/konsultasi bagi wajib Pajak?

Jawaban: Apabila Wajib Pajak menemukan kesalahan dalam pengisian SPT, Wajib Pajak wajib melakukan pembetulan. Atas kekurangan pembayaran pajak yang timbul dari pembetulan tersebut, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mekanisme Restitusi SPT Pembetulan Dan PPh Terutang

Penanya: Dira
Pertanyaan: 1. Jika nilai pph terutang pd spt pembetulan lbh kcl drpd spt normal maka prosesnya restitusi pendahuluan atau proses normal, apakah prosesnya sama seperti restitusi pd umunya ?…2.jika ada badan usaha memiliki 2 jenis usaha yaitu dagang dan jasa apakah mengisi lamp 3A-1 dan lamp 3A-2 ? ….3.knp daftar nominatif promosi dijadikan 1 form dengan daftar nominatif natura padahal peruntukannya berbeda ? bukankah ini bisa menjadi dispute krn di dlm lamp 3A tidak ada kolom spesifik untuk natura….4. bgmn jika ada wp yg tdk ingin mengkreditkan seluruhnya kredit pajak pph pasal 25, apakah bisa dilakukan di coretax (mengingat pph 25 sdh terisi otomatis)?…..5.perhitungan ang pph 25 thn berjalan hny bisa untuk wp tertentu, apakah wp yg memiliki penghasilan teratur dan tdk teratur dikecualikan dari aturan tsb ?

Jawaban: 1) Wajib Pajak dapat memilih mekanisme pengembaliannya, yaitu: 1) mekanisme pemeriksaan pajak sebagaimana diatur pada Pasal 17B UU KUP; atau 2) mekanisme pengembalian pendahuluan bagi WP dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 17C UU KUP; ; atau 3) mekanisme pengembalian pendahuluan bagi WP dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 17D UU KUP.

2) Tidak ada “lamp 3A-1 dan lamp 3A-2” pada format SPT Tahunan PPh Badan sesuai PER-11/PJ/2025.

3) Formulir Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan serta Rincian bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau Kenikmatan sama-sama terdapat pada Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu, namun berada pada tabel yang berbeda. Dengan demikian, seharusnya tidak menimbulkan masalah dalam pengisian

4) Coretax menjamin Wajib Pajak mendapatkan haknya secara penuh untuk memperhitungkan Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar.

5) Lampiran 6 – Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Wajib Pajak yang wajib melaporkan Lampiran 6 dapat mengisi sendiri “Penghasilan yang Menjadi Dasar Angsuran” sesuai dengan Penghasilan yang teratur sebagaimana diatur pada Pasal 113 PER-11/PJ/2025.

Pemisahan Unggah Opini Audit Dari Laporan Keuangan

Penanya: Susanti – TTA Group
Pertanyaan: Dokumen Opini Audit menjadi satu kesatuan dengan Laporan Keuangan Audited, mengapa perlu dipisahkan untuk upload dokumennya?

Jawaban: Demikian ketentuan pada aplikasi Coretax telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tanpa disertai penjelasan khusus mengenai pertimbangannya.

Dokumen Pembukuan Untuk SPT Tahunan PPh Badan

Penanya: Jihan – PT Eraresik Hunian
Pertanyaan: Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk SPT Tahunan?

Jawaban: Dokumen yang diperlukan untuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan adalah dokumen Pembukuan.

Prepopulation Kredit Pajak PPh 22 Dan PPh 23 Setahun

Penanya: Indra – PT Reska Multi Usaha
Pertanyaan: Apakah Prepaid PPh 22 dan Prepaid PPh 23 ketika lapor SPT Badan di Coretax sudah otomatis muncul nilai prepaidnya selama satu tahun ?

Jawaban: Ya, Platform coretax menyediakan data prepoluated Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain selama tahun pajak yang dilaporkan. Wajib Pajak bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran formal dan material Bukti Potong/ Pungut Pajak Penghasilan yang dipilih untuk digunakan sebagai Kredit Pajak. Wajib Pajak dapat memilih Bukti Potong/ Pungut yang digunakan sebagai kredit pajak.

Pelaporan Dan Pembetulan SPT Sebelum Tahun 2025

Penanya: Eko Setiawan – PT Mutiara Medika Lestari
Pertanyaan: Untuk pembetulan SPT sebelum 2025 apakah menggunakan Coretax atau Eform

Jawaban: Sesuai dengan Pasal 138 PER-11/PJ/2025:

” Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. penyampaian dan/atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024 atau Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024, menggunakan bentuk formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 …. “

Dengan demikian, penyampaian dan/atau pembetulan SPT Tahunan PPh Badan sebelum tahun pajak 2025 menggunakan formulir dan sistem lama (legacy).

Pembetulan SPT Tahun 2024 Menggunakan Sistem Lama

Penanya: Yuli – IPRen
Pertanyaan: Apakah untuk pembetulan SPT Tahun 2024 masih bisa dilakukan di DJP? atau sudah menggunakan coretax?

Jawaban: Sesuai dengan Pasal 138 PER-11/PJ/2025:

” Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

Dengan demikian, penyampaian dan/atau pembetulan SPT Tahunan PPh Badan sebelum tahun pajak 2025 menggunakan formulir dan sistem lama (legacy).

Pemadanan COA Internal Ke Kode Akun Lampiran 1

Penanya: Rissa Ayu Cameliawati – CV Putra Nusa
Pertanyaan: Apakah dalam pengisian SPT Badan harus sesuai dengan COA yang ada di laporan keuangan perusahaan? jika tidak apakah nanti ada pemberlakuan denda SPT Badan?

Jawaban: Lampiran 1 – Rekonsiliasi Laporan pada SPT Tahunan PPh Badan memiliki Kode Akun yang baku. Wajib Pajak dapat melakukan mapping atau memadankan Chart of Account (COA) internalnya dengan Kode Akun sebagaimana pada Lampiran 1 SPT Tahunan PPh Badan. Sanksi administrasi perpajakan dikenakan atas kesalahan pada isian SPT yang dapat menimbulkan kekurangan pembayaran pajak.

Otorisasi Role PIC Untuk Penyusunan Dan Pelaporan

Penanya: Ardhy – PT KIC
Pertanyaan: Untuk proses :

1. menyimpan konsep Final SPT Badan

2. Lapor dan bayar SPT Badan

Apakah bisa dilakukan oleh user yang berbeda ?

Misal user A sampai proses no.1. Lalu user B (Pengurus) hanya proses no.2 saja.

Jawaban: Ya, melalui fitur Penetapan “Role” seorang Person in Charge (PIC) dapat memberikan otorisasi kepada pihak lain untuk mengisi bagian tertentu pada SPT Tahunan PPh Badan.

Informasi lebih lanjut mengenai Penanggung Jawab (Person in Charge – PIC), Impersonate, dan Penambahan Role Akses dapat dibaca di:

https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/Penanggung%20Jawab%2C%20Impersonate%20dan%20Penambahan%20Role%20Akses%20WP%20Badan%20%281%29.pdf

Pelaporan Dividen Pada Lampiran L2 Berdasarkan RUPS

Penanya: Tuti Purwaningsih – PT PLN Indonesia Power
Pertanyaan: Untuk dividen yg dibayarkan tahun 2025 adalah atas dividen 2024, apakah dividen 2024 ini yg harus diinputkan pada lampiran L2- Daftar kepemilikan?

Jawaban: Sesuai dengan Lampiran PER-11/PJ/2025 (hal. 677):

“DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp): Bagian ini diisi dengan jumlah dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam mata uang rupiah, dalam hal terdapat pembagian dividen”

Dengan demikian, dividen dilaporkan pada tahun pajak saat dividen saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (Pasal 15 ayat (3) PP-94/2010).

Hak Akses Direktur Dan Penerapan Format SPT Baru

Penanya: Fransisca Kristiyanti – PT Paperocks Indonesia Tbk

Pertanyaan: Untuk akun yang dimaksud ini apakah dari akun Direktur?

Bagaimana panduan settingnya apakah kami dapat pdfnya?

Mulai berlaku kapan SPT Tahunan versi baru nya?

Jawaban: Ya, Direktur sebagai Wakil Wajib Pajak mendapat akses role penuh terkait dengan pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Setting Role akses akun Wajib Pajak Badan pada platform Coretax dapat dibaca di link berikut:

https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/Penanggung%20Jawab%2C%20Impersonate%20dan%20Penambahan%20Role%20Akses%20WP%20Badan%20%281%29.pdf.

Format baru SPT Tahunan PPh Badan sesuai PER-11/PJ/2025 telah berlaku dan diterapkan untuk SPT tahun pajak 2025 dan setelahnya.

Opsi Impor Data Pada Lampiran L2 L3 Dan L9

Penanya: Fenywati – PT Insurindo Interservices
Pertanyaan: Apakah pengisian Daftar Pemegang Saham, Daftar Penyusutan, Bukti Potong Prepaid tidak dapat diimport ? apakah harus diinput satu-satu ?

Jawaban: Informasi yang kami peroleh sejauh ini:

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in).

L2 – Daftar Kepemilikan: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in).

L9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in). Mekanisme pengisian oleh user dapat menggunakan skema impor.

Pelaporan Penghasilan Final Dan Non Final Satu Bisnis

Penanya: Sugeng Hidayat – Universitas Mulawarman
Pertanyaan: Cara melaporkan penghasilan non final dan final atas satu bisnis

Jawaban: Silahkan mengikuti petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan sesuai Lampiran PER-11/PJ/2025 atau mengikuti tutorial pada webinar berikut: https://www.youtube.com/live/nqhXTSwWWdQ?feature=shared

Alur Pengisian Lampiran L3 Kredit Pajak Di Coretax

Penanya: Berty Aisa Wibowo – PT Axcelor Ultima Management
Pertanyaan: Untuk pengisian lampiran kredit pajak SPT PPh Badan via coretax (PPh 22, PPh 23) mekanisme nya bagaimana? Apakah klik satu per satu pre populated Bukti potong dari lawan transaksi ( seperti pengkreditan Faktur Pajak Masukan) ?

Jawaban: Pengisian Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain menggunakan kombinasi metode prepopulated data dan perekaman/ pengeditan data oleh pengguna.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pemilihan Akun Pajak Terdekat Di Lampiran 1

Penanya: Priyono
Pertanyaan: Jika ada beberapa akun yang tidak dapat disesuaikan dengan akun LK di coretax, apa yang harus dilakukan WP. Misalnya ada akun Khusus

Jawaban: Saudara dapat menggunakan akun pajak pada Lampiran 1 SPT Tahunan PPh Badan yang paling mendekati karakteristik akun tersebut.

Dukungan Impor Data Pada Lampiran L3 Dan L9

Penanya: Robert – INWY
Pertanyaan: Untuk pengisian daftar penyusutan, daftar kredit pajak, apakah bisa dengan cara import dengan format template yang bisa terdeteksi di coretax?
Jawaban: Pengisian Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain menggunakan kombinasi metode prepopulated data dan perekaman/ pengeditan data oleh pengguna.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pencatatan Aset Baru Menggunakan Nilai Perolehan

Penanya: Mutiarasani – PT TAF
Pertanyaan: Apabila harta baru dibeli ,untuk nilai sisa buku di isi 0 atau diisi sesuai dengan nilai perolehan/nilai beli?

Jawaban: Untuk harta yang baru diperoleh, pembukuan dilakukan dengan menggunakan nilai perolehan sebagaimana diatur dalam Standart Akuntansi Keuangan.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perlakuan Tanah HGB Dan Bangunan Dalam Penyusutan

Penanya: Halima Lubis – BPR PHM
Pertanyaan: Apakah untuk status kepemilikan HGB, nilai tanah tetap di input pada tabel harta berwujud? atau hanya nilai bagunan saja yg perlu di input. Trims

Jawaban: Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK-72/2023;

“(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.”

Dengan demikian, nilai tanah dan bangunan dibukukan dalam Aktiva Tetap.

Tetapi untuk tujuan penyusutan, hanya bangunan yang dilakukan penyusutan sesuai dengan kelompoknya (Permanen/ Tidak Permanen).

Impor Data Aset Ke Lampiran L9 Penyusutan

Penanya: Cristina – FIF
Pertanyaan: Apakah untuk penginputan harta bisa dilakukan dengan impor data? mengingat list harta banyak dan ga mungkin di input manual satu2?

Jawaban: L9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dapat menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in). Mekanisme pengisian oleh user dapat menggunakan skema impor.

Fitur Impor Pada Lampiran L9 Penyusutan Dan Amortisasi

Penanya: Rizky – PT Indomarco Prismatama
Pertanyaan: Ada fasilitas impor data atau tidak di menu Penyusutan dan Amortisasi (L9) ?

Skema Impor Depresiasi Di Coretax Lampiran L9

Penanya: Dias Ayu – Elnusa
Pertanyaan: Untuk depresiasi di coretax apakah di inputkan satu persatu atas asset nya atau dapat menggunakan skema impor seperti eform sebelumnya

Penambahan Nilai Buku Tengah Tahun Dan Impor L9

Penanya: Praba – PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Pertanyaan: Bagaimana cara menginput Depresiasi apabila ada penambahan Nilai Buku dipertengahan Tahun dan apakah dapat dilakukan dengan skema Impor?

Pemilihan Tarif Pasal 31E Dan Arah Ke Lampiran 8

Penanya: Abdi Adin Damahdy – PT Rimbawan Borneo Sejahtera
Pertanyaan: Di SPT Eform untuk wp yang menggunakan fasilitas Pasal 31 E, terdapat thickbox menggunakan perhitungan sendiri. untuk di era coretax apakah thickbox tersebut masih tersedia?

Jawaban: Ya. Pilihan Tarif Pasal 31 E terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan

Formulir Induk

– D. PENGHITUNGAN PPh

— 11 Tarif Pajak: (pilih salah satu)

yang sekaligus mengarahkan pada Lampiran 8.

Perhitungan DER Dan Keterlibatan Utang Bank

Penanya: Vionna
Pertanyaan: Jika hutangnya ke Bank apakah perlu di buat DERnya juga?

Jawaban: Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) PMK-169/PMK.03/2015

“(3) Saldo utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.”

Dengan demikian, saldo utang bank diperhitungkan dalam Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal (DER) Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Menu Impor Pada Lampiran L2 L3 L9 Dan L10

Penanya: Tari
Pertanyaan: Untuk fasilitas penginputan spt via impor ada d menu isian apa saja ya pak? aset, kedit pajak, transaksi hubungan istimewa ada kah menu impor?

Jawaban: Informasi yang kami peroleh sejauh ini:

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in).

L2 – Daftar Kepemilikan: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in).

L9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal: menggunakan mekanisme prepopulation dan mekanisme pengisian oleh user (key-in). Mekanisme pengisian oleh user dapat menggunakan skema impor.

L10 – Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa: menggunakan mekanisme pengisian oleh user (key-in). Mekanisme pengisian oleh user dapat menggunakan skema impor.

Multi Kode Penyesuaian Fiskal Pada Satu Akun

Penanya: Hanny – PT PSI
Pertanyaan: Bagaimana jika satu akun (misalnya di akun pembelian) memiliki beberapa koreksi fiskal dengan kode berbeda?

Jawaban: Sesuai dengan Lampiran PER-11/PJ/2025 (hal. 913):

“KODE PENYESUAIAN FISKAL

Kolom ini diisi dengan kode penyesuaian fiskal sesuai dengan pilihan yang tersedia.

Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.”

Jadi satu akun dapat memiliki lebih dari satu kode penyesuaian fiskal.

Panduan Resmi Coretax Dan Referensi Tambahan

Penanya: Firman Supriyadi – Kecamatan Wuluhan
Pertanyaan: Adakah buku pedoman untuk proses optimalisasi penggunaan menu pada Aplikasi Coretax?

Jawaban: Informasi terkait Coretax yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersedia pada:https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax

Apabila Saudara tidak menemukan panduan sebagaimana yang diperlukan, Saudara dapat mencari panduan tersebut dari pihak ketiga.

Lampiran 11B DER Dan Perlakuan Utang Dagang Berbunga

Penanya: Helnita Hermana – PT Selantai
Pertanyaan: Terkait pengisian DER tadi katanya sifatnya Mandatory. nah jika kita memliki utang dagang saja dan tidak ada biaya pinjaman. apakah lampiran DER tetap wajib di isi?

Jawaban: Ya, Lampiran 11B – Penghitungan Besarnya Perbandingan tetap diisi.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) PMK-169/PMK.03/2015

“(3) Saldo utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.”

Dengan demikian saldo utang dagang yang dibebani bunga diperhitungkan dalam Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal (DER) Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Pengisian Dan Impor Daftar Nominatif Lampiran 11A

Penanya: Uud – Unilever
Pertanyaan: Untuk daftar nominatif list (promosi, entertain, benefit in kind) bagaimana ya pak proses di coretax nya?

Jawaban: Informasi yang kami peroleh sejauh ini:

Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu:

I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJ UALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, dan

II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

menggunakan mekanisme mekanisme pengisian oleh user (key-in). Mekanisme pengisian oleh user dapat menggunakan skema impor.

Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu:

IV. RINCIAN BAGI WAJ IB PAJ AK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

menggunakan mekanisme pengisian oleh user (key-in).

Panduan Pelaporan SPT Untuk Kelompok Masyarakat

Penanya: Wida – Pokmas Mulia
Pertanyaan: Mohon petunjuknya mengenai pengisian SPT Tahunan untuk Kelompok Masyarakat … kami menerima pemberitahuan harus lapor pajak

Jawaban: Bapak/ Ibu dapat membaca materi sosialisasi yang dikirimkan oleh admin kami bagi peserta yang telah melengkapi evaluasi.

Bapak/ Ibu juga dapat menyimak webinar Pajakku pada link: https://www.youtube.com/live/nqhXTSwWWdQ?feature=shared

Ketersediaan Rincian HPP Pada Coretax

Penanya: Maychael – SSC
Pertanyaan: Apakah di coretax ini ada pengerjaan perincian HPP, seperti yang ada di eform lampiran II

Jawaban: Tidak ada. Rincian Harga Pokok Penjualan (HPP) terbatas pada akun pajak sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 SPT Tahunan PPh Badan

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Penentuan Tahun Pajak Untuk Tahun Buku Juli Juni

Penanya: Natasya
Pertanyaan: Bila tahun buku perusahaan adalah Jul2024-Jun2025, spt tahunan nya by eform atau coretax?

Jawaban: Sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (6) UU KUP

“… Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:

a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 2008.

b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah Tahun Pajak 2009.”

Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut dan berdasarkan informasi pada pertanyaan, penggunaan SPT Tahunan PPh Badan pada Platform Coretax bagi Wajib Pajak tersebut baru dimulai pada tahun buku 2025 atau periode Juli 2025 s.d. Juni 2026.

Fasilitas Impor Depresiasi Pada Lampiran L9

Penanya: Kuncoro – PT. AJ Central Asia Raya
Pertanyaan: Apakah ada fasilitas import untuk pengisian Depresiasi di coretax krn terlalu banyak kalau input manual satu2

Dengan berlakunya sistem Coretax, proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan menjadi lebih terintegrasi, terutama dengan adanya fitur data prepopulated. Sesi tanya-jawab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi Wajib Pajak untuk menyesuaikan proses pelaporan perpajakannya.

Untuk kebutuhan konsultasi lebih lanjut terkait perpajakan perusahaan Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami di marketing@pajakku.com.