Pada Senin 26 Februari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna perdana usai pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Agenda yang dibahas adalah terkait rencana kerja pemerintah, dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditargetkan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2045. Hal ini cukup menuai pro-kontra dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi belum menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Namun, urgensi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya persiapan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025 agar pembangunan tetap berkesinambungan meskipun pergantian pemimpin.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga negara terkait yang bertanggung jawab menindak-lanjuti rencana program ini tengah melakukan simulasi yang dicanangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 (dua), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah sebesar Rp15.000 per anak dalam sehari.
Seperti yang diketahui, Bappenas memiliki tugas wajib menyiapkan transisi pemerintahan setiap 5 tahun sekali. Kini, Bappenas sedang dalam proses perancangan dan perencanaan pembangunan yang sifatnya teknokratis. Setelahnya, barulah Bappenas akan mengkombinasikan program tersebut dengan program prioritas presiden terpilih.
Baca juga: Berapa Anggaran Pemilu 2024? Ini Detailnya
Dalam masa kampanye lalu, capres Prabowo, bersama dengan cawapres Gibran secara masif mencanangkan program utama makan siang dan susu gratis kepada 78,5 juta siswa di sekitar 400.000 sekolah di seluruh negeri. Program akan menyasar anak kekurangan gizi dan pertumbuhan terhambat atau stunting. Rencananya, program dijadwalkan berjalan hingga tahun 2029 dengan pendanaan yang membutuhkan dana hingga Rp450 triliun.
Salah satu juru kampanye Prabowo mengatakan pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun untuk melakukan implementasi program tersebut pada tahun pertama. Ditargetkan jumlah penerima akan dapat ditingkatkan setiap tahun secara periodik hingga tahun 2029.
Kontroversi Program Makan Siang & Susu Gratis
Sejak kemenangan Prabowo-Gibran dalam hasil hitung cepat (Quick Count) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Februari lalu, berbagai pihak mulai menyoroti wacana program makan siang & susu gratis secara mendalam. Hal ini menimbulkan pro dan kontra yang tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri.
Dari dalam negeri, pengamat pertanian yang merupakan Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah berkomentar bahwa pelaksanaan program akan memberi kemungkinan Indonesia bergantung pada impor bahan pangan, lantaran kapasitas produksi Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Di bidang Kesehatan, peneliti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meragukan efektifitas program yang ditujukan sebagai pengentasan masalah gizi anak-anak sekolah itu.
Peneliti dalam negeri lainnya, Esther Sri Astuti dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) memberi komentar kepada pernyataan Budiman Sudjatmiko selaku tim pemenangan Prabowo-Gibran tentang kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun-Rp60 triliun. Esther mengatakan butuh waktu lama untuk mencapai anggaran seperti yang diwacanakan. Menurutnya, program makan siang dan susu gratis akan berujung pada menggunakan APBN sebagai tumpuan.
Baca juga: Pandangan Ketiga Cawapres Tentang Pajak Karbon
Sedangkan kontra dari luar negeri datang dari lembaga asing, Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service yang analisanya diangkat oleh media Jepang dalam tulisan berjudul “Prabowo’s Free Launch Plan Would Bite Into Indonesia’s Budget, Analysts Warn”. Inti dari tulisan tersebut memperkirakan risiko fiskal jangka menengah yang berpotensi meroket akibat pemangkasan biaya sekitar 2% PDB setiap tahun dengan adanya program makan siang dan susu gratis.
Tulisan lainnya dari Lembaga Foreign Policy, ditulis oleh Salil Tripathi berjudul “How Will Prabowo Lead Indonesia?”, menyatakan program itu semata-mata hanya langkah populis demi memperkuat strategi pemenangan. Salil memperkirakan program tersebut dapat menelan biaya US$ 7,68 miliar pada tahun pertama pelaksanaan, sehingga menimbulkan deficit fiskal yang memicu inflasi.
Menarik dinantikan apakah program makan siang gratis ini dapat terlaksana sesuai dengan target, mengingat kebutuhan terkait hal tersebut juga sangat masif ditambah dengan analisa dan kajian akan program ini juga harus dilakukan secepat mungkin.
