Penjelasan Lengkap Sanksi Pajak per Pasal dalam KMK Tarif Bunga Terbaru

Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pajak. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mencakup sanksi administrasi berupa bunga dan juga imbalan bunga kepada Wajib Pajak (WP) dalam kondisi tertentu. Artikel ini merinci isi pasal-pasal penting dalam UU KUP yang mengatur tentang sanksi pajak, baik sanksi atas kekurangan bayar maupun insentif imbalan bunga untuk kelebihan bayar.

Sanksi Pajak: Penjelasan Pasal dan Ketentuannya

Berikut adalah ringkasan pasal-pasal yang mengatur sanksi pajak berupa bunga dalam UU KUP yang diperbarui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 :

Pasal UU KUP	Kondisi Terjadinya Sanksi	Kutipan Pasal dalam UU KUP	Dasar Perhitungan Bunga
Pasal 19 ayat (1)	Kekurangan pajak dari SKPKB/SKP/Keberatan/Banding/PK	Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga pembayaran/STP, maksimal 24 bulan
Pasal 19 ayat (2)	WP diberi izin mengangsur/menunda pembayaran pajak	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga atas jumlah pajak ditunda, dihitung per bulan maksimal 24 bulan
Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan bayar akibat penundaan penyampaian SPT Tahunan	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Dihitung dari batas akhir penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran
Pasal 8 ayat (2)	Pembetulan SPT Tahunan oleh WP, mengakibatkan utang pajak lebih besar	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dari akhir penyampaian SPT hingga pembayaran
Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa oleh WP	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dari jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran
Pasal 9 ayat (2a)	Pembayaran pajak dilakukan melewati jatuh tempo	Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dari jatuh tempo hingga tanggal pembayaran
Pasal 9 ayat (2b)	Pembayaran setelah lewat batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Dihitung dari batas akhir penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran
Pasal 14 ayat (3)	Penerbitan STP atas kekurangan pajak	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dihitung dari masa terutang hingga STP terbit
Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT secara sukarela	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak: a. batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan; atau b. jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dihitung dari batas waktu SPT berakhir atau jatuh tempo pembayaran, maksimal 24 bulan
Pasal 13 ayat (2)	SKPKB menyebabkan utang pajak	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dari masa pajak terutang sampai diterbitkannya SKPKB
Pasal 13 ayat (2a)	Pengembalian kelebihan bayar PPh yang tidak dikembalikan tepat waktu	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Bunga dari jatuh tempo pengembalian hingga SKPKB diterbitkan
Pasal 13 ayat (3b)	SKPKB atas PPh yang tidak/kurang dibayar atau dipotong/pungut	Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.	Bunga dihitung dari saat terutang hingga terbit SKPKB

Baca Juga: Cara Mengajukan Permohonan Pemberian Imbalan Bunga dalam Sistem Coretax DJP (CTAS)

Penjelasan Pasal Imbalan Bunga bagi Wajib Pajak

UU KUP juga memberikan hak imbalan bunga bagi Wajib Pajak dalam kondisi tertentu. Berikut pasal-pasal yang mengaturnya:

Pasal UU KUP	Kondisi Mendapat Imbalan Bunga	Kutipan Pasal dalam UU KUP	Periode Penghitungan dan Ketentuan
Pasal 11 ayat (3)	Keterlambatan pengembalian kelebihan pajak > 1 bulan	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan dan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan	Bunga dihitung dari batas waktu SK kelebihan berakhir hingga pengembalian dilakukan
Pasal 17B ayat (3)	SKPLB diterbitkan lewat dari jangka waktu pemeriksaan	Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.	Bunga dihitung dari berakhirnya jangka waktu pemeriksaan hingga SKPLB terbit
Pasal 17B ayat (4)	Pemeriksaan tidak lanjut ke penyidikan/penuntutan, WP diputus bebas, dan ada SKPLB	Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan; b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau c. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.	Bunga dihitung sejak akhir jangka waktu pemeriksaan hingga SKPLB
Pasal 27B ayat (4)	Imbalan bunga atas putusan keberatan/banding/pengadilan	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan: a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Berdasarkan tarif bunga per bulan (suku bunga acuan/12), maksimal 24 bulan

FAQ Penjelasan Pasal Tarif Sanksi Pajak dalam UU KUP

1. Apa itu sanksi bunga dalam UU KUP?
Sanksi bunga adalah denda administratif berupa persentase per bulan atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran pajak.

2. Apa saja pasal penting yang mengatur sanksi bunga?
Pasal 8, 9, 13, 14, dan 19 UU KUP adalah yang paling banyak mengatur ketentuan sanksi bunga.

3. Kapan WP bisa mendapatkan imbalan bunga?
Jika terjadi keterlambatan pengembalian kelebihan bayar atau keputusan bebas dari penyidikan, WP berhak atas imbalan bunga sesuai pasal 11, 17B, dan 27B UU KUP.

4. Apa batas maksimal sanksi atau imbalan bunga?
Maksimal 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

5. Siapa yang menetapkan tarif bunga?
Menteri Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang berlaku untuk sanksi maupun imbalan bunga pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Sanksi dalam UU KUP bukan hanya bentuk penegakan hukum, tapi juga cara pemerintah untuk mendorong kepatuhan sukarela perpajakan di Indonesia. Dengan memahami masing-masing pasal dan ketentuannya, Wajib Pajak bisa menghindari sanksi dan bahkan memperoleh hak imbalan bunga apabila memenuhi syarat.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023