Pemerintah Terima Setoran Pajak Sebanyak Rp 616 M dari PMSE

Pada catatan tingkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan diketahui mencapai 76,86 persen pada tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa penerimaan pajak bertambah pada tahun 2020. Pertambahan pada penerimaan pajak  berasal dari pajak digital yang diterima dari 23 perusahaan dengan jumlah sebanyak Rp 616 miliar per Desember.

Adapun catatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 23 perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Pajak yang disetorkan ke-23 perusahaan tersebut mencapai Rp 616 miliar per Desember. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak guna menjadi pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sri Mulyani kembali menyampaikan bahwa realisasi pajak tahun ini masih dapat bertambah hingga akhirnya benar-benar tutup tahun. Bagaimanapun juga masih ada lima perusahaan digital lain yang berstatus PMSE dan akan membayar pajak kepada negara pada akhir tahun.

Si Mulyani Indrawati juga tetap meminta kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memantau perkembangan penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah berharap penerimaan pajak mampu mencapai target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang diadakan secara virtual pada Rabu (23/12/2020) telah menyampaikan bahwa penerimaan pajak tercatat sebanyak Rp 1.019,56 triliun per 23 Desember 2020. Nilai pada realisasi tersebut setara dengan 85,65 persen dari target dengan jumlah sebanyak Rp 1.198,8 triliun.

Walaupun demikian, terdapat 55 kantor pajak yang berhasil mencatat penerimaan pajak senilai 100 persen hingga akhir tahun. Nilai tersebut meliputi 49 Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang telah mencapai target penerimaan 100 persen.

Kemudian, sisanya meliputi enam Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mampu menerima pajak senilai 100 persen pada akhir tahun 2020. Meski kondisi perekonomian Tanah Air kini masih rendah, Kementerian Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak akan terus mendorong Kantor Wilayah dan KPP untuk berusaha secara maksimal mencapai target.

Pada kabar lain, Sri Mulyani Indrawati juga mencatat realisasi belanja negara telah mencapai jumlah sebesar Rp 2.306,7 triliun. Jumlah tersebut setara dengan nilai sebesar 90,8 persen dari target dengan jumlah sebesar Rp 2.739,7 triliun. Dikhususkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi mencapai Rp 438,62 triliun atau 69,6 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.

Sementara itu, pada pembahasan yang lain defisit APBN Indonesia diprediksi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, akan kembali di bawah tiga persen pada tahun 2023. Suahasil menyampaikan bahwa resesi tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pemerintah menggunakan APBN guna menghindari kontraksi ekonomi yang semakin tajam.