Kode Jenis Setoran Pajak SPT Tahunan PPh Bagi Orang Pribadi

Dalam SPT Tahunan Orang Pribadi, terdapat daftar utang yang wajib pajak miliki pada tahun sebelumnya yang perlu dicantumkan. Dalam daftar tersebut, terdapat kolom khusus kode yang wajib diisi.

Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) ialah kode yang diperlukan untuk mengisi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE) e-Billing Pajak untuk membayar pajak online. KAP dan KJS ini berguna untuk mengidentifikasi pembayaran pajak online yang masuk ke kas negara. Adapun, berikut dadtar kode akun pajak dan kode jenis setoran yang terbaru.

Adapun, kode ini tercantum berdasarkan Undang-Indang perpajakan yang berlaku. Aplikasi pelaporan e-Filing telah menyediakan daftar kode pajak beserta keterangan untuk setiap kodenya, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengisinya.

Berikut sejumlah daftar kode akun pajak yang paling sering digunakan, di antaranya:

PPh Pasal 4 ayat 2: 411128
PPh Pasal 15: 411129
PPh Pasal 15 ditanggung pemerintah: 411241
PPh Pasal 22: 411122
PPh Pasal 22 impor: 411123
PPh Pasal 22 impor ditanggung pemerintah: 411143
PPh Pasal 22 ditanggung pemerintah: 411142
PPh Pasal 23: 411124
PPh Pasal 26: 411127
PPh Pasal 23 DTP: 411144
PPh Pasal 26 DTP: 411147.

Berikut informasi selengkapnya terkait KAP dan KJS dalam SPT Tahunan Orang Pribadi yang perlu diketahui.

Daftar KAP dan KJS

KAP dan KJS PPh 23

PPh 23 memiliki kode akun pajak 411124 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 23
101	PPh Pasal 23 atas Dividen
102	PPh Pasal 23 atas Bunga
103	PPh Pasal 23 atas Royalti
104	PPh Pasal 23 atas Jasa
106	Pembayaran Pajak Masa dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan pada pihak terkait yang tercantum pada BAPK/BAP
199	Pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 23
300	Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 23
301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
310	SKPKB PPh Pasal 23
311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Royalti, Bunga, dan Jasa
312	SKPKB PPh Final Pasal 23
320	SKPKBT PPh Pasal 23
321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Royalti, Bunga, dan Jasa
322	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh Final Pasal 23
390	Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi
500	PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

KAP dan KJS PPh 26

PPh 26 memiliki kode akun pajak 411127 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 26
101	PPh Pasal 26 atas Dividen
102	PPh Pasal 26 atas Bunga
103	PPh Pasal 26 atas Royalti
104	PPh Pasal 26 atas Jasa
105	PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT (Bentuk Usaha Tetap)
106	Pembayaran Pajak Masa yang asalnya dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP
199	Pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 26
300	STP PPh Pasal 26
301	STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba setelah pajak BUT
310	SKPKB PPh Pasal 26 atas Dviden, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba setelah pajak BUT
320	SKPKBT PPh Pasal 26
321	SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba setelah pajak BUT
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

KAP dan KJS PPh 23 Ditanggung Pemerintah (DTP)

PPh 23 ditanggung pemerintah memiliki kode akun pajak 411144 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah (DTP)

KAP dan KJS PPh 26 Ditanggung Pemerintah (DTP)

PPh 26 ditanggung pemerintah memiliki kode akun pajak 411147 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP)

KAP dan KJS PPh 22

PPh 22 memiliki kode akun pajak 411122 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22
106	Pembayaran Pajak Masa yang asalnya dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait tercantum dalam BAPK/BAP
199	Pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 22
300	STP PPh Pasal 22
310	SKPKB PPh Pasal 22
311	SKPKB PPh Final Pasal 22
320	SKPKBT PPh Pasal 22
321	SKPKBT PPh Final Pasal 22
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
401	PPh final Pasal 22 atas penebusan migas
403	PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
404	PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
500	PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22
511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
900	Pemungut PPh Pasal 22 non instansi pemerintah
910	Pemungut PPh Pasal 22 instansi pemerintah APBN
920	Pemungut PPh Pasal 22 instansi pemerintah APBD
930	Pemungut PPh Pasal 22 instansi pemerintah dana desa

KAP dan KJS PPh 22 Impor

PPh 22 impor memiliki kode akun pajak 411123 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22 Impor
106	Pembayaran masa atas BAPK/BAP
199	Pembayaran Pendahuluan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Pasal 22 Impor
300	STP PPh Pasal 22 Impor
310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor
320	SKPKBT PPh Pasal 22 Impor
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
100	Masa PPh Pasal 22 Impor
106	Pembayaran masa atas BAPK/BAP
199	Pembayaran Pendahuluan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Pasal 22 Impor
300	STP PPh Pasal 22 Impor
310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor
320	SKPKBT PPh Pasal 22 Impor
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

KAP dan KJS PPh 22 Impor Ditanggung Pemerintah (DTP)

PPh 22 impor ditanggung pemerintah memiliki kode akun pajak 411143 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah (DTP)

KAP dan KJS PPh 22 Ditanggung Pemerintah (DTP)

PPh 22 ditanggung pemerintah memiliki kode akun pajak 411142 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah DTP)

KAP dan KJS PPh 15

PPh 15 memiliki kode akun pajak 411129 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	PPh Non Migas Lainnya
101	PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
106	Pembayaran masa atas BAPK/BAP
300	STP PPh Non Migas Lainnya
301	STP PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
310	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Non Migas Lainnya
311	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
320	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Non Migas Lainnya
321	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
512	Uang tebusan pengampunan pajak
513	Pembayaran Pasal 8 (3d) UU Pengampunan Pajak

KAP dan KJS PPh 4 ayat 2 dan PPh 15

PPh 4 ayat 2 dan PPh 15 memiliki kode akun pajak 411128 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
106	Pembayaran masa atas BAPK/BAP
199	Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPh Final
300	STP PPh Final
310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
311	SKPKB PPh Final Pasal 15
312	SKPKB PPh Final Pasal 19
320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
321	SKPKBT PPh Final Pasal 15
322	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaran Tambahan) PPh Final Pasal 19
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
404	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI
405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
406	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.
407	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri
408	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
413	PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri
414	PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil
415	PPh Final Pasal 15 atas Kerja sama bentuk BOT (Build Operate Transfer) atau bentuk perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah
416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
417	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi
418	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
419	PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen
420	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
421	PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di Bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
423	Final UMKM Pemotongan/Pemungutan
424	Pasal 15 Final Jasa Maklon Internasional Mainan Anak
425	Pasal 4 ayat (2) Penghasilan Pengalihan Real Estate KIK
499	PPh Final Lainnya
500	PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
514	SKPKB PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan

KAP dan KJS PPh 15

PPh 15 memiliki kode akun pajak 411129 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	PPh Non Migas Lainnya
101	PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
106	Pembayaran masa atas BAPK/BAP
300	STP PPh Non Migas Lainnya
301	STP PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
310	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Non Migas Lainnya
311	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
320	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Non Migas Lainnya
321	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran
501	PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
512	Uang tebusan pengampunan pajak
513	Pembayaran Pasal 8 (3d) UU Pengampunan Pajak

KAP dan KJS PPh 15 Ditanggung Pemerintah (DTP)

PPh 15 ditanggung pemerintah memiliki kode akun pajak 411241 serta kode jenis setoran berikut:

Kode Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh non migas lainnya Ditanggung Pemerintah (DTP)

Baca juga: Kode Harta Pajak pada SPT Tahunan Orang Pribadi

Untuk menentukan kode akun pajak yang tepat, Anda perlu memperhatikan jenis transaksi atau kegiatan yang akan dilakukan. Kode akun pajak (KAP) digunakan untuk mengidentifikasi jenis transaksi atau kegiatan yang terkait dengan pajak. Misalnya, untuk PPh Pasal 15 ditanggung pemerintah, KAP yang digunakan adalah 4111241.

Anda dapat menemukan KAP yang tepat untuk transaksi atau kegiatan tertentu dalam panduan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui sumber informasi pajak yang terpercaya. Penting untuk memastikan bahwa KAP yang digunakan sesuai dengan jenis transaksi atau kegiatan yang dilakukan agar proses pelaporan dan pembayaran pajak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jika terdapat ketidakpastian dalam menentukan KAP, disarankan untuk meminta bantuan dari pihak yang berwenang, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau ahli perpajakan. Adapun, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak sendiri adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2023, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh OP adalah paling lambat 31 Maret 2024