Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Namun, upaya ini tidak dapat direalisasikan tanpa sumber pembiayaan yang memadai dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah. Dalam konteks ini, peran Kementerian Keuangan menjadi sangat krusial.
Analisis terbaru menunjukkan bahwa potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dapat mencapai angka yang mengkhawatirkan. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah menyusun strategi kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi ini, yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, difokuskan pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan lingkungan demi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim di Indonesia bergantung pada kapasitas dan variasi sumber pembiayaan untuk perubahan iklim itu sendiri, dan Kementerian Keuangan memiliki peran utama dalam hal ini. Menurut Noor Syaifudin, seorang Analis Kebijakan Ahli Madya dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, hasil analisis menunjukkan bahwa potensi kerugian ekonomi bisa mencapai sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030 akibat perubahan iklim.
Oleh karena itu, pemerintah telah merancang berbagai strategi kebijakan yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi tersebut mencakup kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, yang terfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, lingkungan, dan pertumbuhan jangka panjang yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Insentif Penerapan Teknologi Penangkapan Karbon
Instrumen Kebijakan Fiskal yang Mendukung Program Ekonomi Hijau
Beberapa instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung program-program hijau pemerintah adalah melalui belanja pemerintah, insentif fiskal, serta keterlibatan sektor keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Noor menyatakan Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh. Pemerintah menyelaraskan dengan visi jangka panjang, di mana pada tahun 2060 Indonesia diharapkan menjadi negara dengan emisi netral.
Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan kebijakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan hijau guna meningkatkan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mencapai target nasional. Dari sisi kebijakan pendapatan, pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di sektor infrastruktur hijau, seperti dengan memberikan libur pajak dan keringanan pajak untuk pengembangan energi terbarukan. Pemungutan beban pajak yang lebih ringan diharapkan dapat menarik perhatian badan usaha untuk berinvestasi pada pembangunan infrastruktur hijau.
Dari segi belanja, pemerintah juga telah menerapkan skema penandaan belanja pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk penanganan perubahan iklim. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan instrumen pembiayaan inovatif, seperti Green Bond baik dalam bentuk konvensional maupun syariah serta dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) dan mata uang asing lainnya. Indonesia juga berpotensi sebagai salah satu negara dengan kredit karbon terbesar di dunia.
Noor menekankan bahwa pengentasan masalah iklim memerlukan pendanaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari dukungan pendanaan iklim internasional dan swasta. Keterlibatan swasta sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih berperan dalam upaya bersama untuk mencapai pembangunan hijau yang berkelanjutan. Dalam hal ini, selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memiliki peran penting. Oleh karena itu, konvergensi kebijakan penanganan perubahan iklim akan menjadi kunci untuk masa depan yang lebih baik.
Ekonomi Hijau dan Implementasinya
Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Implementasi ekonomi hijau melibatkan berbagai kegiatan dan kebijakan yang mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang baik, dan promosi prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan ekonomi.
Di Indonesia, implementasi ekonomi hijau telah menjadi fokus penting dalam upaya mengatasi tantangan lingkungan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau meliputi beberapa aspek berikut.
- Kebijakan dan Strategi
Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Tujuannya adalah untuk mempromosikan investasi dalam infrastruktur hijau, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi deforestasi, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
Baca juga: Membangun Kebijakan Pajak Berkelanjutan yang Mendukung Lingkungan
- Inisiatif dan Program
Inisiatif Pemerintah dalam meluncurkan program untuk mendukung ekonomi hijau sejatinya sudah berlangsung sejak lama, beberapa diantaranya program pengembangan energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, program pengelolaan limbah dan penghijauan juga menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Investasi dan Dukungan Keuangan
Pemberian insentif dan dukungan keuangan bagi pelaku usaha yang berinvestasi dalam proyek juga termasuk aspek penting dalam memberi kelancaran implementasi program-program ekonomi hijau. Adapun insentif yang telah diberikan diantaranya pada cakupan fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk pengembangan energi terbarukan, serta melalui penerbitan Green Bonds untuk mendukung proyek-proyek lingkungan.
- Kerjasama Internasional
Indonesia turut aktif berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mendukung ekonomi hijau, termasuk dalam kerangka kerja Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Melalui kerjasama ini, Indonesia mendapatkan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
Di negara tetangga, implementasi ekonomi hijau juga menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand juga telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi lingkungan. Kerjasama regional juga menjadi penting dalam mempromosikan ekonomi hijau di Asia Tenggara.
