Apakah kamu tahu bagaimana cara pemerintah membangun infrastruktur sebuah negara, seperti jalan, terminal, halte, stasiun, dan lain-lain? Berbagai fasilitas tersebut dibangun dengan menggunakan dana pajak yang kita bayar selaku warga negara loh!
Pajak tersebut masuk ke dalam pendapatan negara yang nantinya pendapatan tersebut akan dikelola dan dikeluarkan kembali untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti membangun jalan, halte, stasiun, dan lain sebagainya. Pengelolaan inilah, yang kemudian diatur di dalam sebuah kebijakan fiskal.
Tentunya, dengan adanya potensi penerimaan pajak yang besar, maka pengelolaan pajak memerlukan sebuah strategi agar pengelolaannya efektif dan berdampak positif bagi masyarakat pembayar pajak. Oleh karena itu, pengelolaan pajak didasari atas kebijakan fiskal.
Adapun, jenis kebijakan fiskal jika dilihat dari segi implementasi atau penerapan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Pada dasarnya, kedua jenis kebijakan fiskal tersebut mempunyai tujuan yang sama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi dengan cara mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan negara.
Akan tetapi, cara kerja kebijakan fiskal ekspansif dan konraktif berbeda. Di samping itu, masing-masing kebijakan hanya cocok diterapkan pada kondisi atau situasi tertentu saja. Untuk lebih memahami mengenai kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif, Yuk simak artikel berikut ini!
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan menjaga pengeluaran dan pemasukan keuangan negara. Lebih jelasnya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah guna mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pada pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
Pemasukan yang diatur utamanya adalah dari sektor pajak, sedangkan pengeluarannya berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk memperoleh tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen pemerintah, utang piuang, perpajakan, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal kewenangannya ada pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Setelah mengetahui definisi dari kebijakan fiskal, adapun tujuan dari pelaksanaan kebijakan fiskal itu sendiri adalah sebagai berikut:
- Mengembangkan Perekonomian Negara
Tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas dan mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan bisa mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga UMKM.
- Meningkatkan Potensi SDM
Tujuan kebijakan fiskal selanjutnya adalah meningkatkan potensi SDM masyarakat, khususnya dari segi teknologi dan perekonomian. Jika potensi dan kualitas SDM meningkat, harapannya SDM ini mempunyai kapabilitas bersaing di dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- Menjaga Stabilitas Harga Barang
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif (meningkatnya demand) hingga faktor negatif (terjadinya penimbunan dan monopoli). Untuk itu, salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi akibat pihak tak bertanggungjawab.
- Mendorong Laju Investasi
Tujuan kebijakan fiskal yang terkahir adalah demi menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi bagi para pelaku pasar modal, terutama investor. Sehingga, negara dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.
Jenis Kebijakan Fiskal
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jenis kebijakan fiskal dari segi implementasi atau penerapannya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.
- Kebijakan Fiskal Ekspansif (Expansionary Fiscal Policy)
Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangai nominal pajak. Umumnya, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat yang disertai peningkatan angka pengangguran. Tujuan pemberlakukan kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Salah satu contohnya adalah seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Sepanjang periode 2020-2021, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari Kementerian Keuangan RI menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Dimana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.
- Kebijakan Fiskal Konraktif (Contractionary Fiscal Policy)
Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan angka pengeluaran (belanja) negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi.
Cara kerjanya dengan meningkatkan pemasukan dan menekan pengeluaran. Biasanya, kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian negara mengalami ekspansi. Salah satu contohnya adalah ketika Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan kebijakan untuk menaikan tarif PPh Orang Pribadi menjadi sebesar 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi.
Baca juga Perbedaan Faktur Pajak dan e-Faktur
Contoh Lain Kebijakan Fiskal Ekspansif
Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan dari kebijakan fiskal ekspansif pada suatu negara:
- Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak perseorangan. Pengurangan PPh bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa mempunyai uang lebih dan tidak membayar pajak dalam jumlah banyak.
Hal ini cukup efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Biasanya, program pengurangan PPh ini dikeluarkan pemerintah saat sektor industri sedang melemah.
- Meningkatkan Anggaran Belanja Negara
Pada kondisi tertentu, pemerintah akan menaikan nilai anggaran belanja, terutama di bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Apabila anggaran ini dialokasikan untuk hal positif, tentu akan memberikan dampak yang positif pula. Contohnya seperti, anggaran untuk program irigasi yang berpotensi menaikkan hasil pertanian.
- Pemotongan Pajak Bagi Sektor Bisnis
Saat kondisi perekonomian, khususnya sektor bisnis semakin melemah. Biasanya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif berupa pemotongan tarif pajak usaha. Hal ini diharapkan bisa menstabilkan aktivitas industri, sehingga pebisnis bisa mendapatkan keuntungan untuk menjalankan usahanya.
Dampak dari program kebijakan ini salah satunya adalah peningkatan kebutuhan SDM, sehingga sekaligus menanggulangi masalah pengangguran.
Contoh Lain Kebijakan Fiskal Kontraktif
Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan dari kebijakan fiskal kontraktif pada suatu negara:
- Menaikan Tarif Pajak
Tarif pajak yang tinggi akan memberikan dampak pada penurunan daya beli masyarakat. Di samping itu, nilai pendapatan pemerintah dari pajak negara juga semakin tinggi.
- Program Tax Amnesty
Pada tahun 2017 lalu, dilaporkan kalau banyak terjadi kasus penunggakan pajak serta tidak ada laporan mengenai harta kekayaan. Oleh karena itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty dengan penghapusan sanksi administrasi, sanksi pindana, hingga denda keterlambatan.
- Pengurangan Subsidi BBM
Contoh lain dari penerapan kebijakan fiskal kontraktif adalah pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang marak belakangan ini. Meski harga BBM melonjak cukup tajam, namun pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi ke kebutuhan lain yang perlu diprioritaskan.
Baca juga Apa Itu Penyerahan Barang Kena Pajak?
Perbedaan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif
Berikut beberapa perbedaan dari kebijakan fiskal dan kontraktif yang perlu untuk diketahui:
- Dari Segi Cara Kerja
Kebijakan fiskal ekspansi mengakibatkan masyarakat mempunyai nominal uang lebih banyak sehingga daya konsumsi meningkat.
Pada kebijakan fiskal ekspansif ini, pemerintah akan melakukan 2 (dua) cara untuk mencapai tujuan, yakni meningkatkan keluarnya anggaran dan mengurangi tarif pajak. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif juga merujuk pada teori trickle down, yaitu penurunaan pajak perusahaan memungkinkan mereka mempunyai anggaran lebih dalam merekrut karyawan.
Sedangkan, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara menaikan pajak dan mengurangi keluarnya anggaran. Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan saat situasi perekonomian disuatu negara mengalami tekanan inflasi tinggi.
- Dari Segi Tujuan
Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah lebih baik dan sehat. Kebijakan ini dibutuhkan selama proses kontraksi siklus ekonomi di suatu negara.
Khususnya saat pemerintah Indonesia ingin meningkatkan permintaan konsumen, mengurangi pengangguran, hingga menghindari resesi. Sedangkan, kebijakan fiskal kontratif bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, perkembangan ekonomi yang tidak terkandalu dapat menyebabkan beberapa konsekuensi negatif.
Kelebihan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontarktif
Kebijakan fiskal ekspensif memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah memberikan efek cepat, terutama apabila dilakukan secara baik dan benar. Misalnya, anggaran keluar pemerintah diarahkan untuk membentuk lapangan kerja. Selain itu, pemotongan pajak bisa meningkatkan investasi baru dan daya beli.
Keuntungan paling besar dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif adalah mengembalikan kepercayaan pebisnis dan konsumen. Sementara itu, kelebihan dari kebijakan fiskal kontraktif adalah cukup efektif dalam membasmi inflasi di suatu negara. Salah satu caranya adalah meningkatkan pemasukan dan menekan pengeluaran.
