Pendapatan pajak Jepang mencatat rekor baru untuk tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret, meskipun mengalami tren pelemahan yen dan tingginya inflasi. Dilansir dari Reuters, pendapatan pajak naik dari ¥71,1 triliun menjadi ¥72,1 triliun atau sekitar USD446 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan pendapatan pajak perusahaan yang tumbuh dari ¥14,9 triliun menjadi ¥15,9 triliun. Namun, pendapatan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2022 justru turun dari ¥22,5 triliun menjadi ¥22,1 triliun.
Dampak Melemahnya Yen terhadap Perekonomian Ekonomi dan Pajak
Meskipun pendapatan pajak mencapai rekor baru, kondisi fiskal Jepang masih sangat buruk. Negara ini memiliki beban utang publik terberat di antara negara-negara maju, dengan perkiraan utang mencapai ¥1,105 triliun pada akhir tahun 2024 atau lebih dari 250% produk domestik bruto (PDB). Bank Sentral Jepang diperkirakan akan menaikkan suku bunga lagi tahun ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang sedang berjalan.
Pelemahan yen memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Jepang, khususnya bagi sektor ekspor. Ketika nilai yen melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), produk Jepang menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, meningkatkan pendapatan eksportir seperti Toyota Motor Corp. yang mencatat rekor laba operasional. Hal ini juga berdampak positif pada pendapatan pajak perusahaan, yang berkontribusi pada peningkatan total pendapatan pajak negara.
Komitmen Pemerintah Jepang dalam Menyeimbangkan Anggaran
Pemerintah Jepang telah menegaskan kembali komitmennya untuk menyeimbangkan anggaran pada tahun fiskal yang dimulai pada bulan April 2026 dalam rencana kebijakan tahunan terbarunya. Rekor pendapatan pajak ini mencerminkan dampak pelemahan yen, yang meningkatkan pendapatan eksportir Jepang seperti Toyota Motor Corp., yang mencatat rekor laba operasional. Pelemahan yen terhadap dolar AS memberi keuntungan tambahan bagi eksportir.
Riwayat Kekuatan Yen dan Pendapatan Pajak Jepang
Dalam beberapa tahun terakhir, nilai tukar yen terhadap dolar AS menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada awal 2020, yen berada di sekitar 108 per dolar AS, namun melemah menjadi sekitar 115 per dolar pada akhir 2021. Tren pelemahan ini berlanjut hingga 2022, dimana yen mencapai titik terlemah dalam 24 tahun terakhir pada 147 per dolar AS pada Oktober 2022. Pelemahan yen ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter longgar yang diadopsi oleh Bank Sentral Jepang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi deflasi.
Pendapatan pajak Jepang telah menunjukkan peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dengan beberapa penurunan di sektor pajak penghasilan. Pada tahun fiskal 2019, total pendapatan pajak mencapai ¥60,4 triliun, meningkat menjadi ¥63,5 triliun pada tahun fiskal 2020. Tahun fiskal 2021 mencatat peningkatan yang signifikan dengan pendapatan mencapai ¥71,1 triliun. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh kebijakan pemerintah yang agresif dalam mengumpulkan pajak dari berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor digital yang berkembang pesat.
Baca juga: Kebijakan Pajak Jepang yang Meringankan Beban Wajib Pajak
Prospek Kebijakan Pajak di Masa Depan
Penerimaan pajak yang lebih baik dari perkiraan ini juga menimbulkan pertanyaan apakah Perdana Menteri Fumio Kishida akan mempertimbangkan pemotongan pajak lagi. Pada tahun 2023 lalu, Jepang telah melakukan pemotongan pajak sebesar ¥40.000 untuk mengembalikan peningkatan pendapatan pajak kepada masyarakat. Dengan pendapatan pajak yang meningkat, ada potensi untuk menerapkan kebijakan pemotongan pajak serupa atau bahkan lebih besar di masa mendatang.
Namun, pemotongan pajak ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat kondisi fiskal yang masih penuh tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemotongan pajak tidak akan mengurangi pendapatan yang diperlukan untuk membiayai utang publik yang tinggi dan menyeimbangkan anggaran.
Secara keseluruhan, meskipun pendapatan pajak Jepang mencapai rekor baru, tantangan fiskal masih ada. Pemerintah perlu terus berupaya menyeimbangkan anggaran dan mengelola utang publik yang tinggi. Langkah-langkah seperti menaikkan suku bunga dan menerapkan kebijakan pemotongan pajak mungkin diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
