Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, sebentar lagi akan memiliki komandan baru menyusul Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan akan memasuki masa pensiun pada 19 Oktober 2019.
Siapa pengganti Robert Pakpahan? Pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu disebut-sebut memiliki potensi kuat untuk mengomandani DJP. Hal ini terjadi bila pergantian pejabat menggunakan mekanisme mutasi.
Lembaga Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) melansir lima nama pejabat eselon I yang potensial tersebut. Mereka adalah Awan Nurmawan Nuh, Astera Primanto Bhakti, Luky Alfirman, Suahasil Nazara, dan Suryo Utomo.
Pejabat-pejabat yang diprediksi CITA bakal berpotensi menjadi Dirjen Pajak memiliki segudang prestasi. Berikut profil singkat mereka.
Awan Nurmawan
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kemenkeu sejak tahun 2016 hingga sekarang.
Sebelum di posisi sekarang, Awan pernah menjabat beberapa posisi strategis di DJP, yaitu Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Sekretaris, Direktur Perpajakan I, dan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat.
Astera Primanto Bhakti
Setahun terakhir menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
Di lingkungan DJP, Astera pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasaam Perpajakan Internasional pada 2009. Lalu pada 2007 menjabat Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
Menjadi Kepala Subdirektorat Peraturan PPh pada 2006, dan Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpaajkan pada 2004.
Luky Alfirman
Saat ini menduduki posisi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.
Pengalamannya di DJP sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Lalu, Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi, Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, dan Kepala Subbagian Kelembagian dan Pelaporan.
Suryo Utomo
Dia adalah Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu. Sebelumnya, ia pernah menjabat beberapa posisi strategis di DJP.
Antara lain, sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I pada 2010, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah I pada 2009, Kepala KPP Wajib Pajak Besar I pada 2008, dan Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Industri pada 1998.
Suahasil Nazara
Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemeneku.
Profesor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia itu pernah menduduki beberapa posisi strategis seperti Tim Asistensi Menkeu bidang desentralisasi fiskal pada 2009-2011, Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden pada 2010-2015, dan Anggota Dewan Komite Nasional pada 2013-2014.
