Pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan sering kali membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk kebijakan perpajakan. Tahun 2024 menjadi salah satu momen penting bagi Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong transparansi dalam sistem perpajakan nasional. Namun, seperti halnya kebijakan baru lainnya, implementasi PP ini memunculkan berbagai tantangan dan peluang, khususnya bagi para pelaku usaha di Indonesia.
Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024
PP No. 47 Tahun 2024 berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak melalui penguatan tiga pilar utama:
1. Digitalisasi Sistem Perpajakan
Pemerintah mempercepat transformasi digital melalui penerapan real-time reporting untuk transaksi tertentu. Ini mengharuskan pelaku usaha menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca juga: Pengkreditan Pajak Masukan Setelah UU HPP: Panduan Lengkap untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Penyesuaian Tarif Pajak
Dalam PP ini, tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha mengalami penyesuaian secara bertahap dari 22% menjadi 20% mulai tahun pajak 2025. Di sisi lain, terdapat pengenalan tarif progresif untuk sektor usaha dengan pendapatan tertentu guna memastikan keadilan distribusi pajak.
3. Inklusi Wajib Pajak Baru
Melalui kebijakan ini, pemerintah memperluas cakupan wajib pajak dengan memperkenalkan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendaftar sebagai wajib pajak baru. Insentif ini mencakup keringanan pajak selama tiga tahun pertama bagi UMKM yang terdaftar pada sistem perpajakan nasional.
Dampak bagi Pelaku Usaha
1. Peningkatan Beban Administrasi
Bagi banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, kewajiban real-time reporting dan digitalisasi sistem akuntansi dapat menjadi tantangan. Perusahaan harus berinvestasi dalam perangkat lunak yang kompatibel dengan sistem DJP, yang dapat meningkatkan biaya operasional dalam jangka pendek.
2. Peluang Efisiensi melalui Digitalisasi
Di sisi lain, digitalisasi sistem perpajakan dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan integrasi sistem, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan manual dalam pelaporan, yang sering kali menjadi penyebab sanksi administrasi.
3. Dampak Tarif Baru pada Sektor Usaha Besar
Penurunan tarif PPh badan usaha menjadi 20% mulai tahun pajak 2025 diharapkan mendorong daya saing perusahaan besar di pasar global. Namun, tarif progresif untuk sektor tertentu, seperti industri dengan keuntungan tinggi, dapat memengaruhi arus kas perusahaan, terutama dalam masa transisi penerapan kebijakan.
4. Dukungan untuk UMKM
Insentif bagi UMKM yang baru terdaftar memberikan angin segar bagi pelaku usaha kecil untuk mulai mematuhi aturan perpajakan tanpa takut akan beban finansial besar. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan dukungan teknis dari pemerintah.
Strategi Adaptasi bagi Pelaku Usaha
Untuk menghadapi dampak dari PP No. 47 Tahun 2024, pelaku usaha perlu mengambil langkah-langkah strategis:
1. Mengadopsi Teknologi Digital
Pelaku usaha harus segera berinvestasi dalam perangkat lunak yang mendukung integrasi dengan sistem DJP. Selain itu, pelatihan untuk staf akuntansi mengenai teknologi baru menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran pelaporan.
2. Evaluasi Keuangan Internal
Perusahaan perlu mengevaluasi dampak perubahan tarif pajak terhadap arus kas dan profitabilitas. Perencanaan keuangan yang matang dapat membantu memitigasi potensi beban pajak yang lebih tinggi di masa depan.
3. Manfaatkan Insentif yang Tersedia
UMKM yang baru terdaftar harus memanfaatkan insentif perpajakan yang ditawarkan, termasuk keringanan tarif pajak. Selain itu, kolaborasi dengan konsultan pajak atau mengikuti pelatihan pajak dapat membantu pelaku usaha memahami kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak.
Baca juga: Panduan Lengkap untuk Pengusaha dalam Menghadapi Audit Pajak
4. Tingkatkan Kepatuhan
Dengan penguatan pengawasan oleh DJP, pelaku usaha harus memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran, dilakukan secara tepat waktu dan akurat untuk menghindari sanksi.
Potensi Dampak Jangka Panjang
Dalam jangka panjang, PP No. 47 Tahun 2024 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi ekosistem bisnis dan perekonomian nasional. Digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendorong iklim investasi yang lebih baik. Penurunan tarif PPh badan usaha juga dapat memperkuat daya saing perusahaan Indonesia di pasar global, sementara dukungan terhadap UMKM menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.
Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti kesiapan infrastruktur teknologi dan kesadaran wajib pajak, harus menjadi fokus utama pemerintah. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, kebijakan ini berisiko meningkatkan beban administrasi bagi pelaku usaha kecil dan memperlambat adopsi digitalisasi.
Kebijakan perpajakan di bawah kepemimpinan baru melalui PP No. 47 Tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku usaha, kebijakan ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang memerlukan adaptasi dan strategi yang tepat. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, implementasi kebijakan ini dapat menjadi katalisator untuk sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan inklusif di masa depan.
