Daftar Kode Negara pada Bupot PPh 26 (BP26) di Coretax

Dalam pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (Formulir BP26) yang diterapkan melalui sistem administrasi perpajakan Coretax, salah satu elemen penting yang harus diisi adalah kode negara domisili dari penerima penghasilan. Informasi ini diinput pada Bagian A.4 (Country) dalam Formulir BP26, yaitu bagian Identitas Penerima Penghasilan (Income Recipient). Selain itu, kode negara ini juga dicantumkan pada Formulir BPA1 pada Bagian A.9 (Kode Negara) apabila penerima penghasilan merupakan warga negara asing (WNA).

Daftar lengkap kode negara ini merujuk pada Lampiran Huruf A angka 1 huruf e PER-11/PJ/2025, yang mencantumkan 249 kode negara atau yurisdiksi secara resmi. Kode-kode ini digunakan untuk mengidentifikasi status domisili wajib pajak luar negeri, termasuk dalam konteks penghindaran pajak berganda (P3B) dan pengenaan tarif PPh Pasal 26 yang relevan.

Daftar Lengkap Kode Negara Domisili Terbaru pada Bupot PPh 26 (BP26) dan BPA1 di Coretax

Berikut ini adalah daftar lengkap kode negara domisili terbaru yang berlaku dalam Coretax untuk pembuatan Bupot PPh 26 (BP26) dan Bupot A1 (BPA1) sesuai Lampiran Huruf A angka 1 huruf e PER 11/2025:

Bagaimana Jika Negara Tidak Tercantum pada Daftar Kode Negara di PER 11/2025?

Dalam hal negara domisili penerima penghasilan tidak terdapat dalam daftar di atas, maka pengisian pada kolom “Country” dalam Formulir BP26 dan BPA1 dilakukan dengan menuliskan langsung nama negara tersebut secara lengkap.

Pentingnya Kode Negara Domisili

Pengisian kode negara pada formulir BP26 yang akurat sangat penting karena:

• Berpengaruh pada validasi administrasi pemotongan PPh Pasal 26 dan BPA1;
• Menjadi dasar pengenaan tarif pajak apabila subjek pajak luar negeri memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) yang sah dan terdaftar;
• Memengaruhi ketentuan penghindaran pajak berganda (P3B) jika berlaku.

Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di Google News