Teknologi dan Digitalisasi: Pilar Efisiensi Anggaran Modern
Di era digital, semakin banyak negara yang mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan pajak. Negara seperti Estonia menjadi pionir dalam implementasi e-government, memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan sistem informasi publik yang terintegrasi. Berkat transparansi sistem anggarannya yang sepenuhnya daring, Estonia mampu menekan biaya administrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran negara.
Selain meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, digitalisasi juga berdampak langsung pada penerimaan pajak. Ketika masyarakat dapat mengakses data keuangan negara secara transparan, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, yang mendorong tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.
Anggaran Berbasis Kinerja: Fokus pada Dampak Nyata
Negara seperti Singapura dan Kanada mengadopsi performance-based budgeting (anggaran berbasis kinerja) yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan hasil atau manfaat yang ingin dicapai. Dengan sistem ini, pengeluaran pemerintah diukur berdasarkan dampak riil bagi masyarakat.
Singapura, misalnya, berhasil mengintegrasikan proses anggaran dengan indikator kinerja. Hal ini menciptakan insentif bagi kementerian dan lembaga negara untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perluasan basis pajak.
Kanada, melalui pendekatan serupa, memastikan bahwa setiap program pemerintah melewati evaluasi berbasis hasil, sehingga penggunaan anggaran publik menjadi lebih efisien dan penerimaan pajak dapat digunakan secara optimal.
Baca juga: Resmi Disahkan, Ini Fokus dan Target APBN 2025
Perencanaan Jangka Panjang: Stabilitas Fiskal Sebagai Prioritas
Jerman dengan kebijakan Schwarze Null (Nol Hitam) menerapkan disiplin anggaran ketat dengan menyeimbangkan anggaran tanpa defisit. Prinsip ini memungkinkan Jerman mengurangi beban utang publik dan menjaga kepercayaan pasar. Stabilitas fiskal ini pada akhirnya memperkuat daya tahan ekonomi dan memastikan penerimaan pajak yang stabil dalam jangka panjang.
Selandia Baru menempuh langkah serupa dengan menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap kebijakan anggaran, sehingga setiap alokasi dana diarahkan untuk mendukung kesejahteraan berkelanjutan dan menghindari ketergantungan pada utang.
Pendekatan ini tidak hanya menyehatkan fiskal negara, tetapi juga menciptakan kepercayaan investor dan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan pajak.
Zero-Based Budgeting: Memangkas Pemborosan, Meningkatkan Efektivitas
Zero-Based Budgeting (ZBB) adalah metode yang semakin banyak diadopsi oleh negara seperti Amerika Serikat (negara bagian California) untuk memangkas pemborosan. Dalam sistem ini, setiap program anggaran dimulai dari “nol” dan harus dijustifikasi dari awal setiap tahun.
ZBB memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan membatalkan program yang kurang efektif, serta mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.
E-Participation dan Partisipasi Publik
Brasil menjadi contoh negara yang mengedepankan e-participation dalam proses anggaran. Masyarakat secara aktif memberikan masukan terkait prioritas anggaran pemerintah daerah. Dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan fiskal, Brasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, yang turut memperkuat legitimasi penerimaan pajak.
Efisiensi Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pajak
Negara-negara seperti Swedia dan Australia mengintegrasikan efisiensi anggaran dengan pembangunan berkelanjutan. Keduanya secara aktif mengarahkan anggaran publik ke sektor energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur hijau.
Dengan investasi di sektor produktif, kedua negara ini berhasil meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang tumbuh lebih baik akan memperluas basis pajak dan mendorong penerimaan yang lebih tinggi.
Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak
Pemerintah yang mengedepankan efisiensi anggaran dan transparansi cenderung lebih dipercaya masyarakat. Hal ini mendorong:
- Tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi
- Pengurangan praktik penghindaran pajak
- Peningkatan penerimaan negara
Negara seperti Amerika Serikat memperkuat kapasitas lembaga seperti Internal Revenue Service (IRS) untuk meningkatkan audit dan memperbaiki pengawasan perpajakan, seiring dengan strategi efisiensi fiskal. IRS secara aktif mengalokasikan anggaran untuk mendeteksi celah penghindaran pajak dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak wajib pajak.
Baca juga: Mengenal SiLPA, Definisi, Manfaat, dan Tantangan
Stabilitas Fiskal dan Reformasi Pajak
Efisiensi anggaran berkontribusi pada keseimbangan fiskal yang stabil, yang berdampak pada:
- Pengurangan utang negara
- Kemampuan negara menurunkan beban pajak
- Meningkatkan daya saing ekonomi nasional
Negara dengan disiplin fiskal yang baik, seperti Jerman, dapat menjaga penerimaan pajak tetap stabil tanpa membebani masyarakat dengan tarif pajak yang berlebihan.
Kesimpulan
Tren global menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada optimalisasi penggunaan anggaran publik, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Negara yang mampu mengelola anggaran dengan lebih transparan, berbasis kinerja, dan mengutamakan keberlanjutan fiskal cenderung menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih sehat dan kepatuhan yang lebih tinggi.
Melalui digitalisasi, zero-based budgeting, dan partisipasi publik yang kuat, banyak negara kini berhasil memaksimalkan potensi fiskal mereka tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
Referensi dari tulisan pegawai DJP, Hepi Cahyadi, Tren Efisiensi Global Terhadap Penerimaan Pajak
