Sektor pertambangan selama kurun beberapa waktu terakhir rupanya telah mengalami lonjakan harga komoditas yang cukup signifikan. Rupanya, momen ini tidak disia-siakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk ikut berpesta pora dalam euforia yang sedang terjadi ini. Ia telah membuat daftar di mana hampir seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan kini masuk dan dijadikan incaran oleh petugas pajak. Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum ada informasi mengenai perusahaan mana saja yang masuk ke dalam daftar incaran Ditjen Pajak tersebut untuk nantinya dipungut pajak sebagai tambahan pemasukan negara.
Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hari Senin lalu (25/10) mengungkapkan bahwa Ditjen Pajak memang mengawasi pembayaran sektor-sektor yang menonjol. Dalam kesempatan ini, ia menyebutkan bahwa sektor menonjol dan menarik perhatian antara lain adalah sektor pengolahan, pertambangan, serta perdagangan.
Di lain pihak, Suryo Utomo menegaskan bahwa uji kepatuhan material akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Setelahnya, petugas pajak baru akan memulai pemeriksaan data laporan serta pembayaran dari wajib pajak.
Pada dasarnya langkah yang diambil oleh Ditjen Pajak ini adalah untuk dapat mewujudkan keinginannya dalam mencapai target penerimaan pada tahun 2021 ini hingga sebesar Rp 1.229,6 triliun. Namun sayangnya, hingga akhir bulan September 2021 ini disebutkan bahwa pemasukan yang diterima baru mencapai Rp 850,1 triliun atau 69,1% dari target awal yang telah ditetapkan.
Terlepas dari fakta tersebut, Suryo Utomo tetap ambisius bahwa hingga mencapai akhir tahun 2021, Indonesia dapat mencapai, atau setidaknya mendekati target yang telah disepakati di awal periode tersebut. Maka dari itu, besar harapan dari Ditjen Pajak agar sektor pertambangan dapat diajak untuk bekerja sama dengan baik dalam rangka untuk mewujudkan target anggaran negara dan mengalokasikan ke sektor-sektor lain yang masih membutuhkan pengembangan secara intensif.
