Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghadirkan layanan administrasi digital melalui sistem Coretax DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif perpajakan secara online.
Di Coretax DJP, layanan administrasi adalah layanan yang mencakup penerimaan pemberitahuan, pemrosesan permohonan dari wajib pajak maupun non-wajib pajak untuk penerbitan produk hukum, serta penerimaan laporan terkait produk layanan administratif.
Jenis Layanan Administrasi di Coretax DJP
Di menu Layanan Administrasi pada Layanan Wajib Pajak, tersedia beberapa pilihan jenis layanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak, antara lain:
- Buat Permohonan Layanan Administrasi: Untuk membuat pengajuan layanan administrasi baru.
- Permohonan Belum Disampaikan: Menampilkan permohonan yang sudah dibuat tetapi belum dikirimkan. Jika tidak ingin dilanjutkan, maka bisa dibatalkan.
- Permohonan Dalam Proses: Menampilkan permohonan yang sedang diproses oleh pihak terkait
- Permohonan Telah Selesai: Menampilkan permohonan yang telah selesai diproses.
- Daftar Fasilitas Saya: Menampilkan daftar fasilitas yang sudah dimiliki dan layanan yang selesai diproses.
Langkah-langkah Mengajukan Layanan Administrasi di Coretax DJP
Berikut panduan lengkap cara mengajukan layanan administrasi di Coretax DJP dengan mudah.
1. Login ke Coretax DJP
- Masuk ke sistem Coretax DJP dengan menggunakan akun wajib pajak Anda.
- Pada menu Layanan Wajib Pajak, pilih Layanan Administrasi.
- Klik Buat Permohonan Layanan Administrasi.
2. Mengajukan Permohonan Baru
- Pilih jenis layanan yang ingin Anda ajukan, misalnya AS.19 Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh.
4. Mendapatkan Nomor Kasus
- Setelah memilih jenis layanan, sistem akan otomatis membuat nomor kasus untuk pengajuan Anda.
5. Memilih Alur Kasus
- Pilih Alur Kasus sesuai dengan jenis layanan yang telah dipilih untuk melanjutkan proses pengajuan.
6. Mengisi Formulir Permohonan
- Isi formulir yang disediakan secara lengkap, terutama kolom yang bertanda (*) yang wajib diisi.
7. Mengunggah Dokumen Pendukung
- Klik tombol Pilih File untuk mengunggah dokumen yang dibutuhkan.
- Pastikan semua kolom yang diwajibkan telah terisi dengan benar.
- Centang bagian Surat Pernyataan Wajib Pajak sebagai tanda keabsahan data yang diajukan.
8. Membuat dan Menandatangani Dokumen
- Scroll ke bawah, klik tombol Create PDF untuk membuat dokumen permohonan.
- Tandatangani dokumen secara elektronik dengan mengklik tombol Sign.
9. Mengirimkan Permohonan
- Klik tombol Submit untuk secara resmi mengirimkan permohonan.
10. Mengecek Status Permohonan
Setelah permohonan terkirim, wajib pajak dapat mengecek statusnya dengan keterangan berikut:
- Kasus Ditutup: Permohonan telah selesai diproses.
- Kasus Sedang dalam Proses: Permohonan masih diproses oleh pihak DJP.
Daftar Permohonan Layanan Administrasi di Coretax DJP
Berikut adalah daftar jenis permohonan layanan administrasi yang tersedia di Coretax DJP:
|
Kategori Utama |
Kode Sub-Layanan |
Deskripsi Sub-Layanan |
|
AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan |
AS.01-01 |
LA.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF) |
|
AS.01-02 |
LA.01-02 Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) |
|
|
AS.01-03 |
LA.01-03 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) |
|
|
AS.01-03A |
LA.01-03A Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan |
|
|
AS.01-05 |
LA.01-05 Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah |
|
|
AS.01-07 |
LA.01-07 Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan |
|
|
AS.01-07A |
LA.01-07A Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan – oleh Notaris/PPAT |
|
|
AS.01-08 |
LA.01-08 Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan |
|
|
AS.01-08A |
LA.01-08A Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan – oleh Notaris/PPAT |
|
|
AS.03 Surat Keterangan Domisili |
AS.03-01 |
LA.03-01 Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN) |
|
AS.03-03 |
LA.03-03 SKD Wajib Pajak Luar Negeri |
|
|
AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas |
AS.04-01 |
LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) |
|
AS.04-02 |
LA.04-02 Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas |
|
|
AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain |
AS.05-01 |
LA.05-01 Pemberitahuan Besaran Tertentu untuk Memungut dan Menyetorkan PPN Terutang atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu |
|
AS.05-02 |
LA.05-02 Pemberitahuan Beralih untuk Memungut PPN yang Terutang dengan Tarif Pasal 7 ayat (1) UU PPN atas Barang Hasil Pertanian Tertentu |
|
|
AS.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 |
AS.06-01 |
LA.06-01 Pemberian Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 |
|
AS.06-02 |
LA.06-02 Surat Pemberitahuan Memilih Dikenakan PPh Berdasarkan Ketentuan Umum |
|
|
AS.07 Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (SKJLN) |
AS.07-01 |
LA.07-01 Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (SKJLN) |
|
AS.08 Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT dan SPOP |
AS.08-02 |
LA.08-02 Pemberitahuan Penundaan Penyampaian SPOP |
|
AS.09 Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah |
AS.09-01 |
LA.09-01 Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu |
|
AS.09-02 |
LA.09-02 Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah |
|
|
AS.10 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan |
AS.10-01 |
LA.10-01 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan |
|
AS.11 Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan |
AS.11-01 |
LA.11-01 Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan |
|
AS.11-02 |
LA.11-02 Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu |
|
|
AS.12 Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan |
AS.12-01 |
LA.12-01 Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan |
|
AS.13 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha |
AS.13-01 |
LA.13-01 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha |
|
AS.13-02 |
LA.13-02 Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana |
|
|
AS.13-03 |
LA.13-03 Perpanjangan Jangka Waktu Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha |
|
|
AS.13-04 |
LA.13-04 Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan |
|
|
AS.14 Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat |
AS.14-01 |
LA.14-01 Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah |
|
AS.14-02 |
LA.14-02 Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat |
|
|
AS.14-03 |
LA.14-03 Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat |
|
|
AS.14-04 |
LA.14-04 Pemberitahuan Tidak Memanfaatkan Izin Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah atau Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat |
|
|
AS.14-05 |
LA.14-05 Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah atau Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat, atau Permintaan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Indonesia dan Mata Uang Rupiah |
|
|
AS.14-06 |
LA.14-06 Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah atau Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat |
|
|
AS.15 Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku |
AS.15-01 |
LA.15-01 Perubahan Metode Pembukuan yang Pertama |
|
AS.15-02 |
LA.15-02 Perubahan Tahun Buku yang Pertama |
|
|
AS.15-03 |
LA.15-03 Perubahan Metode Pembukuan yang ke-2 (dua) dan seterusnya |
|
|
AS.15-04 |
LA.15-04 Perubahan Tahun Buku yang ke-2 (dua) dan seterusnya |
|
|
AS.16 Izin Pembuatan Meterai Teraan, Komputerisasi, atau Percetakan |
AS.16-01 |
LA.16-01 Izin Pembuatan Meterai Teraan |
|
AS.16-02 |
LA.16-02 Pembetulan Izin Pembuatan Meterai Teraan Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak |
|
|
AS.16-03 |
LA.16-03 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Teraan Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak |
|
|
AS.16-05 |
LA.16-05 Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi |
|
|
AS.16-06 |
LA.16-06 Laporan Pembuatan Meterai Komputerisasi |
|
|
AS.16-08 |
LA.16-08 Izin Pembuatan Meterai Percetakan |
|
|
AS.16-09 |
LA.16-09 Laporan Bulanan Pembubuhan Meterai Penuh dengan Teknologi Percetakan |
|
|
AS.16-12 |
LA.16-12 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi berdasarkan Permohonan Wajib Pajak |
|
|
AS.16-13 |
LA.16-13 Permohonan Penambahan Deposit Mesin Teraan Meterai |
|
|
AS.18 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 |
AS.18-01 |
LA.18-01 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 |
|
AS.18-02 |
LA.18-02 Tanggapan Wajib Pajak atas Pemberitahuan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 |
|
|
AS.19 SKB PPh |
AS.19-01 |
LA.19-01 SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23 |
|
AS.19-02 |
LA.19-02 SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Ekspor Perhiasan Emas |
|
|
AS.19-03 |
LA.19-03 Laporan Realisasi Ekspor/Impor dan Pernyataan Detail Berat Emas Batangan/Perhiasan Emas |
|
|
AS.19-04 |
LA.19-04 SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau OJK |
|
|
AS.19-05 |
LA.19-05 SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan |
|
|
AS.20 Angsuran/Penundaan Ketetapan Pajak |
AS.20-01 |
LA.20-01 Pengangsuran Pembayaran Ketetapan Pajak |
|
AS.22 Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN) |
AS.22-01 |
LA.22-01 Pengenaan PPh Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia |
|
AS.23 Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu |
AS.23-01 |
LA.23-01 Penetapan Daerah Tertentu |
|
AS.23-02 |
LA.23-02 Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu |
|
|
AS.24 Penilaian Harta untuk Tujuan Penyampaian SPT Masa PPh Akhir Pengungkapan Harta Bersih |
AS.24-01 |
LA.24-01 Penilaian Harta untuk Tujuan Penyampaian SPT Masa PPh Akhir Pengungkapan Harta Bersih |
|
AS.25 Layanan Terkait Penagihan Aktif |
AS.25-01 |
LA.25-01 Pencabutan Pemblokiran |
|
AS.25-02 |
LA.25-02 Pencabutan Sita |
|
|
AS.25-03 |
LA.25-03 Permintaan Pembatalan Lelang |
|
|
AS.25-05 |
LA.25-05 Rehabilitasi Nama Baik dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan |
|
|
AS.25-06 |
LA.25-06 Pembetulan atau Pembatalan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Pengumpulan Seketika dan Sekaligus, Surat Penyanderaan, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit atau Surat Lainnya |
|
|
AS.25-07 |
LA.25-07 Pencabutan Pencegahan |
|
|
AS.25-08 |
LA.25-08 Pelepasan Penyanderaan |
|
|
AS.26 Keberatan dan Non Keberatan |
AS.26-01 |
LA.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP) |
|
AS.26-02 |
LA.26-02 Permohonan Pembetulan (Pasal 16 UU KUP) |
|
|
AS.26-03 |
LA.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP) |
|
|
AS.26-04 |
LA.26-04 Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Skp yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP) |
|
|
AS.26-05 |
LA.26-05 Permohonan Pembatalan Skp atau SKP PBB dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP) |
|
|
AS.26-06 |
LA.26-06 Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan |
|
|
AS.26-07 |
LA.26-07 Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP) |
|
|
AS.26-08 |
LA.26-08 Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP) |
|
|
AS.26-09 |
LA.26-09 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Skp yang Tidak Benar |
|
|
AS.26-10 |
LA.26-10 Permohonan Pengurangan PBB (Pasal 19 UU PBB) |
|
|
AS.26-11 |
LA.26-11 Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB) |
|
|
AS.26-13 |
LA.26-13 Permohonan Pencabutan Koreksi (Pasal 16 KUP) |
|
|
AS.26-14 |
LA.26-14 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif |
|
|
AS.26-18 |
LA.26-18 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar |
|
|
AS.26-19 |
LA.26-19 Permohonan Pencabutan Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar |
|
|
AS.26-20 |
LA.26-20 Permohonan Pencabutan Permohonan Pembatalan Skp atau SKP PBB dari Hasil Pemeriksaan |
|
|
AS.26-21 |
LA.26-21 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan PBB |
|
|
AS.26-22 |
LA.26-22 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB |
|
|
AS.27 Prosedur Kesepakatan Bersama (MAP) |
AS.27-01 |
LA.27-01 Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP) |
|
AS.27-02 |
LA.27-02 Pencabutan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP) |
|
|
AS.28 Kesepakatan Harga Transfer |
AS.28-01 |
LA.28-01 Permohonan Kesepakatan Harga Transfer (APA) |
|
AS.28-02 |
LA.28-02 Permohonan Pembaruan Kesepakatan Harga Transfer (APA) |
|
|
AS.28-03 |
LA.28-03 Permohonan Peninjauan Kembali Kesepakatan Harga Transfer (APA) |
|
|
AS.28-04 |
LA.28-04 Pencabutan Permohonan Kesepakatan Harga Transfer (APA) |
|
|
AS.29 Surat Wajib Pajak |
AS.29-01 |
LA.29-01 Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Pengajuan Keberatan |
|
AS.29-02 |
LA.29-02 Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Banding |
|
|
AS.29-03 |
LA.29-03 Surat Tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK) |
|
|
AS.29-05 |
LA.29-05 Pengisian Rincian Penghitungan NJOP (RPN) |
|
|
AS.29-06 |
LA.29-06 Surat Tanggapan atas Klarifikasi SPOP |
|
|
AS.31 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan |
AS.31-01 |
LA.31-01 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Eksplorasi |
|
AS.31-02 |
LA.31-02 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Eksploitasi |
|
|
AS.31-03 |
LA.31-03 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Gross Split |
|
|
AS.31-04 |
LA.31-04 Penggantian Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan |
|
|
AS.32 Penundaan Pembebanan Kerugian atas Pengalihan atau Penarikan Harta yang Mendapatkan Penggantian Asuransi untuk Dibukukan sebagai Beban Masa Kemudian |
AS.32-01 |
LA.32-01 Penundaan Pembebanan Kerugian atas Pengalihan atau Penarikan Harta yang Mendapatkan Penggantian Asuransi untuk Dibukukan sebagai Beban Masa Kemudian |
|
AS.34 SKB PPN atas Impor/Penyerahan BKP Tertentu atau Pemanfaatan/Penyerahan JKP Tertentu untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara |
AS.34-01 |
LA.34-01 SKB PPN atas Impor/Penyerahan BKP Tertentu atau Pemanfaatan/Penyerahan JKP Tertentu untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara |
|
AS.34-02 |
LA.34-02 Penggantian SKB PPN atas Impor/Penyerahan BKP Tertentu atau Pemanfaatan/Penyerahan JKP Tertentu |
|
|
AS.36 SKB PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya |
AS.36-01 |
LA.36-01 SKB PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya |
|
AS.36-02 |
LA.36-02 Laporan Pengalihan BKP atau pengalihmanfaatan JKP yang dilakukan kepada sesama PNABI |
|
|
AS.37 SKB PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor |
AS.37-01 |
LA.37-01 SKB PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor |
|
AS.37-02 |
LA.37-02 Penggantian SKB PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor |
|
|
AS.38 SKB PPnBM atas Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor |
AS.38-01 |
LA.38-01 SKB PPnBM atas Impor atau Penyerahan BKP Selain Kendaraan Bermotor |
|
AS.38-02 |
LA.38-02 Penggantian SKB PPnBM atas BKP Selain Kendaraan Bermotor |
|
|
AS.39 e-Pelaporan |
AS.39-01 |
LA.39-01 Laporan Realisasi Investasi |
